SURABAYA | duta.co – Warganet sedang gandrung kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM). Hampir seluruh (warga) daerah di Indonesia “terpapar” gaya kepemimpinan merakyat KDM.
“Terus terang, kami berdedi-dedi. Membayangkan kepemimpinan seperti KDM meluas di Indonesia. Moga Pilpres 2029 jadi presiden kita,” demikian salah seorang warganet terbaca duta.co, Senin (24/3/25).
H Yusuf Hidayat, Ketua Umum Himpunan Santri Nusantara (HISNU) bisa memahami fenomena berdedi-dedi ini. Menurutnya, ini lantaran maraknya isu negatif yang menerpa pejabat, seperti korupsi sampai mafia BBM (Bahan Bakar Minyak), lalu muncul Klasemen Liga Korupsi Indonesia.
“Dari sisi ini, kita bisa memahami, mengapa “demam” KDM meluas. Sampai memunculkan banyak tulisan, serta serangan medsos yang bertubi-tubi,” tegas Gus Yusuf panggilan arkabnya.
Dan, lanjutnya, ini juga terdorong oleh pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto yang “lebih galak” dibanding sebelumnya. Sejumlah kasus yang (dulu) tidak terungkap, kini tersingkap. Padahal Jaksa Agung-nya sama.
“Lalu muncul juga ide Presiden Prabowo buat penjara di pulau terpencil, terisolir agar mereka tidak bisa kabur. Komitmen presiden yang menyamakan para koruptor sebagai musuh negara, plus Prabowo akan melawan sampai mati adalah bukti ketegasan yang patut diacungi jempol,” tegasnya.
Ditanya soal KDM, Gus Yusuf juga memberikan apresiasi. Ia (KDM) pernah digeruduk ratusan orang yang berasal dari Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Mereka menyerbu kediamannya di Lembur Pakuan Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Saat itu, warga ingin KDM maju pada Pilkada Jabar 2024. Dan KDM pun maju, lalu menang.
Gebrakannya, juga luar biasa mengagetkan. “Ia berani melarang study tour dan mencopot Kepala SMAN 6 Depok pada hari pertama menjabat. Padahal, larangan ini ada plus-minus-nya, bagaimana dengan sektor wisata yang juga butuh hidup,” tegasnya.
Menurut Gus Yusuf, apa yang dilakukan KDM, bisa “menuai badai”, ini kalau terkait konsistensi. “Masuk sungai penuh sampah ini berbahaya, banyak yang menyebutnya pencintraan. Pun gagasanya soal “Wajib Militer bagi Siswa”. Wacana KDM ini untuk meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme. Padahal, bukan cuma itu “pintu” nasionalisme,” terangnya.
Gus Yusuf “angkat topi” dengan KDM ketika melakukan perapian tata ruang Jawa Barat yang berantakan dan menjadi pemicu bencana. Apalagi ia berani mendesak revisi undang-undang tata ruang dalam waktu satu tahun. “Bagus, dan tentu ini tidak bisa digebyah uyah seluruh daerah,” urainya.
Yang terheboh, adalah menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor. Bukan hanya denda. Kebijakan ini kemudian disambut antusias masyarakat yang berbondong-bondong membayar pajak kendaraan bermotor ke Samsat terdekat. Bahkan di Jawa Timur, Cak Sholeh (Muhammad Sholeh SH red), pengacara muda Surabaya bersurat ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar melakukan hal yang sama.
“Padahal, beleid ini sudah berkali-kali dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Warga Jatim menikmati penghapusan denda serta biaya balik nama kendaraan. Bahkan setahun bisa dua kali. Persoalannya apakah Jatim perlu menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor? Tentu, butuh kajian bersama. Tidak bisa grusa-grusu, karakter daerah jelas tidak sama,” pungkas Gus Yusuf. (mky)
