Akhmad Subhan, Sekretaris Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah (PPKN) siap berangkat ke Munas dan Konbes NU di Lombok. (FT/FACEBOOK)

SURABAYA | duta.co – Tidak hanya Presiden Jokowi yang dipastikan hadir membuka Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Islamic Center NTB pada 23 November, sejumlah nahdliyin dipastikan datang membawa seabrek pertanyaan yang disodorkan kepada peserta Munas dan Konbes NU nanti.

“Ini moment penting untuk mengingatkan PBNU perihal karut marut organisasi, terutama implementasi khitthah26 NU. Setelah deklarasi (PPKN red.), kami segera rumuskan sejumlah persoalan yang harus dijelaskan PBNU melalui forum Munas dan Konbes, forum tertinggi setelah muktamar,” kata Akhmad Subhan, Sekretaris Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah (PPKN) kepada duta.co, Sabtu (18/11/2017).

Menurut Subhan, Sabtu (18/11) PPKN dideklarasikan di Surabaya. Keberadaan PPKN sebagai wadah nahdliyin yang peduli terhadap implementasi khitthah 26 NU, adalah sebuah keharusan. ‘Irigasi’ organisasi ini ‘mengalir’ sampai bawah, tingkat desa. Tahap pertama, seluruh Kabupaten dan Kota di jawa Timur. Setelah ini propinsi lain.

“Sudah amat mendesak. Hari-hari ini, kita saksikan betapa gerakan pengrusakan khitthah NU begitu massif. Pengurus NU sudah tidak tedeng aling-aling melanggar khitthah, tidak sungkan melanggar sumpahnya. Bisa-bisa nanti kantor NU dijadikan tempat pembentukan tim sukses politik,” jelasnya.

Sebagai warga nahdliyin yang cinta terhadap NU, tambahnya, wajib ikut menyematkan organisasi ini dari kepentingan politik praktis. Siapa pun yang merusak khitthah 26 NU harus diingatkan, ditegur, jika perlu ‘dihukum’ demi NU. Organsiasi ini memiliki tugas besar membumikan nilai-nilai Aswaja an-Nahdliyah serta menjaga NKRI.

Subhan lalu merinci karut marut organisasi yang bisa merusak tatanan khitthah NU. Dan semua karut marut itu berawal dari gerakan politik. Ia kemudian menyebut Pilkada DKI dengan fenomena Ahok. Ketika terjadi kasus hukum terhadap Ahok, formasi NU menjadi karut marut.

“Kita saksikan bersama, ada saksi dari PBNU yang memberatkan Ahok, ada pula yang meringankan Ahok. Walau pun mereka berangkat atas nama pribadi, tetapi nahdliyin tidak bisa dipungkiri. Sudah begitu, masih saja muncul bahtsul masail GP Ansor,” jelasnya.

Tak kalah memperihatinkan, lanjut Subhan, kedekatan PBNU dengan tokoh-tokoh non-muslim seperti Hary Tanoesoedibjo (HT) dan taipan atau pengusaha pemilik Lippo Group James Riadi (JR). Ini harus dijelaskan untuk apa? Dalam kepentingan apa?

“Nahdliyin menangis menyaksikan semua ini. Sampai muncul bahtsul masail (PCNU Jember) yang membahas hukum (haram) santri cium tangan Hary Tanoesoedibjo, juga bantuan HT sebagai ketua Yayasan Peduli Pesantren (YPP) dipersoalkan. Ini serius, jangan dianggap sepele, PBNU harus jelaskan semua itu,” terang Subhan.

Hal lain yang tak kalah serius, lanjut Subhan, adalah kesan adanya pembubaran pengajian yang diduga menghadirkan dai-dai radikal oleh teman-teman Banser. Diakui atau tidak, kebijakan ini justru mencoreng NU. Nahdliyin yang selama ini dikenal toleran tiba-tiba dikesankan radikal.

“Kalau alasannya menjaga Pancasila dan NKRI, masih banyak cara yang bisa dilakukan,” jelasnya.

Terbaru, ujarnya, bicara tentang keagamaan, PPKN juga bertanya kepada PBNU tentang Putusan MK yang memasukkan aliran kepercayaan sebagai agama dalam kolom KTP. Selain itu, adanya perubahan besar-besaran di Kerajaan Arab Saudi yang kini cenderung memberikan kebebasan dalam bermadzhab, bagaimana sikap PBNU.(mk)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry