JAKARTA | duta.co – Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan partainya, PKB, mengusung JOIN alias Jokowi-Cak Imin untuk Pilpres 2019. Hanura menyindir tajam manuver Cak Imin ini. Kader kedua partai ini pun perang komentar.
Selasa (10/4) siang, Cak Imin menyatakan sikap resmi partainya pada Pilpres 2019. Cak Imin menegaskan partainya mengusung duet Jokowi-Cak Imin alias JOIN. Keseriusannya ditandai dengan peresmian posko JOIN di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Cak Imin mengatakan akan mensosialisasikan JOIN ke seluruh pelosok negeri, sekaligus menjadikannya sebagai tema perjuangan. Dia optimistis bisa memenangi Pilpres 2019 bersama Jokowi.
Manuver Cak Imin ini pun langsung direspons partai-partai lainnya. Golkar menyatakan Jokowi sebaiknya tak dipaksa-paksa menentukan cawapres. Deklarasi JOIN ini mereka pandang tak lebih dari sekadar aspirasi PKB.
“Kami percaya Pak Jokowi akan memilih cawapresnya dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan bangsa ini,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Selasa (10/4).
Dia menambahkan Golkar berbeda dengan PKB. Golkar tidak akan mematok syarat apa pun dalam mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf juga ikut berkomentar. Baginya, setiap orang memiliki hak mendeklarasikan diri sebagai peserta Pilpres 2019. Meski begitu, segala keputusan pada akhirnya akan dikembalikan kepada pemilih pada Pilpres 2019, apakah akan ‘membeli’ Cak Imin sebagai pemimpin Indonesia atau tidak.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate berkomentar senada dengan Golkar. Dia mengapresiasi Cak Imin, namun menyebut Jokowi-lah yang berhak menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi pada Pilpres 2019.
Berbeda dengan partai-partai di atas, PPP mempertanyakan manuver Cak Imin. Mereka ingin tahu apakah dukungan itu bersyarat atau tidak.
“Artinya, apakah kalau nantinya Pak Jokowi dan parpol koalisi sepakat Cawapresnya bukan Cak Imin, dukungan itu akan tetap atau berubah?” ujar Sekjen PPP Arsul Sani. Dia menuntut jawaban secara terbuka dari Cak Imin soal maksud deklarasi JOIN.
Hanura Minta Muhaimin Ngaca
Jika partai-partai lain komentarnya lebih adem, pihak Hanura tampil reaktif. Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah bahkan meminta Cak Imin ‘ngaca’. “Cak Imin coba berkaca dulu apakah sudah pantas diduetkan dengan Jokowi,” kata Inas Nasrullah kepada wartawan, Selasa (10/4).
Inas menilai deklarasi Cak Imin itu menunjukkan ambisi yang berlebihan. Dia menuding Cak Imin sengaja menggunakan kesempatan itu untuk mendongkrak popularitas demi kontestasi Pilpres 2024. “Banyak yang ngiler keblinger ingin diduetkan dengan Jokowi. Yang menjadi persoalan adalah sudah pantas belum?” ujar anggota DPR yang duduk di Komisi VI itu kembali menyindir.
Mendengar komentar Inas, PKB pun tersinggung dan merasa dilecehkan. Dia menyebut JOIN adalah gerakan para sukarelawan yang sebagian besar sudah memahami perjuangan Cak Imin sejak muda. “Itu sama saja melecehkan amanat para kiai dan kader seantero Indonesia,” ungkap Wasekjen PKB Daniel Johan, Selasa (10/4).
Daniel menegaskan PKB tersinggung atas pernyataan pihak Hanura. Dia meminta sesama partai koalisi tidak saling ‘menyikut’. “Membuat kader tersinggung dan kontraproduktif bagi kesolidan koalisi. Jangan menyusahkan Pak Jokowi dengan komen-komen yang tidak perlu dan membuat sesama koalisi jadi kikuk,” tegasnya.
Wasekjen PPP Achmad Baidowi kemudian ikut menimpali. Awiek, sapaan akrabnya, meminta PKB tak menyandera Jokowi dengan syarat Cak Imin cawapres jika ingin mengusung.
Awiek menyatakan sejauh ini belum ada pembicaraan nama Cawapres di antara koalisi Jokowi. Siapa Cawapres Jokowi, menurutnya, baru ditentukan setelah Pilkada Serentak 2018. “Mau mendirikan posko apa pun, kalau nanti Jokowi sudah menentukan calon dan ternyata yang punya posko tidak digandeng, apakah masih mau mendukung Jokowi?” tanya Awiek.
Dimintai konfirmasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan hal sama. Menurutnya, hingga saat ini belum ada keputusan siapa Cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019. Hasto sendiri mengatakan yang berwewenang memilih Cawapres untuk Jokowi pada Pilpres 2019 adalah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
TGB-Gatot Digaet Prabowo?
Sementara itu, beredar foto Bacapres dan Bacawapers RI di Medsos. Dalam foto yang tersebar, Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi MA atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) berpasangan dengan Gatot Nurmantyo, sementara di latar tertera foto Prabowo Subianto.
TGB lahir adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dua periode, masa jabatan 2008-2013 dan 2013-2018. Pada periode pertama dia didampingi oleh Wakil Gubernur Badrul Munir dan pada periode kedua didampingi oleh Wakil Gubernur Muhammad Amin.
Muhammad Zainul Majdi sebelumnya menjadi anggota DPR RI masa jabatan 2004-2009 dari Partai Bulan Bintang yang membidangi masalah pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan (Komisi X).
Sedangkan Gatot Nurmantyo adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo resmi memasuki masa pensiun pada Sabtu, 31 Maret 2018 lalu. Beredar kabar Gatot Nurmantyo sebagai calon kuat untuk bakal calon presiden RI.
Pergerakan Gatot Nurmantyo menjadi Bacapres bahkan mulai terlihat melalui aksi Relawan Selendang Putih Nusantara (RSPN). Meski di akun instagram pribadi, Gatot Nurmantyo belum mendeklarasikan diri sebagai Bacapres RI.
Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) menerima silaturahmi pendukung mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang menamakan diri Relawan Selendang Putih Nusantara (RSPN) di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/4) siang.
PBB Terima Segala Aspirasi
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pihaknya memang menerima segala aspirasi mengenai calon presiden periode 2019-2024 dari berbagai macama elemen masyarakat.
“PBB masih membuka segala macam diskusi mengenai calon presiden dan calon wakil presiden dengan berbagai pihak untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang baik bagi Indonesia ke depannya hingga tercapai kesepakatan saat KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI membuka pendaftaran Pilpres 2019 pada Agustus 2018 mendatang,” ungkap Yusril.
Mengenai aspirasi RSPN untuk mengajukan Gatot Nurmantyo untuk menjadi calon presiden, Yusril menilai itu adalah pendapat yang sah. Namun ia mengimbau RSPN sadar bahwa aspirasi-aspirasi yang ada terbatas oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah.
“Memang pintu pencalonan dibatasi undang-undang yaitu 20 persen suara gabungan atau 25 persen suara sah nasional serta menutup kemungkinan bagi calon independen,” ujar Yusril.
“Dan segala kemungkinan masih terbuka dan mungkin saja akan muncul formasi baru di luar poros Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto seperti yang diketahui hingga sekarang. Yang jelas ada kemungkinan calon tunggal, dua paslon hingga tiga paslon,” pungkas Yusril.
Sementara itu Sekjen RSPN Sumiarsi menyatakan, pihaknya sedang melakukan silaturahmi kepada partai politik untuk menjelaskan garis perjuangan mereka yang menginginkan Gatot Nurmantyo sebagai presiden Indonesia 2019-2024.
Mahfud MD Temui TGB
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyambangi kediaman TGB di Mataram, NTB, pada Sabtu (7/4) malam. Mahfud mengatakan, kunjungannya ke kediaman TGB merupakan silaturahim, tetapi juga tidak menampik jika isu Pilpres 2019 menjadi salah satu topik perbincangan dengan TGB.
Kendati begitu, Mahfud enggan membeberkan lebih lanjut mengenai perbincangan tentang Pilpres 2019 dengan TGB. “Iya pasti sudah pasti bicara soal itu (Pilpres 2019), tadi sepakati rahasia,” lanjut Mahfud di Universitas Mataram, Sabtu (7/4) malam.
Mahfud mengaku mendukung TGB jika maju dalam kontestasi Pilpres 2019. Menurut Mahfud, semakin banyak figur yang baik maju dalam kontestasi Pilpres 2019 akan semakin baik, termasuk TGB. “(TGB) bagus, ya pantas lah mendukung, sama yang lain juga biar bersaing,” ungkapnya.
Mahfud menambahkan, ia bersilaturahmi ke kediaman TGB karena sedang berada di Mataram untuk mengisi acara dalam talkshow bertajuk “Pancasila di Zamanku”. Acara itu diselenggarakan Bakti Pendidikan Djarum Foundation bekerja sama dengan Universitas Mataram (UNRAM) dan Solidaritas Anak Bangsa (SABANG) di Lapangan Atletik Universitas Mataram, NTB, pada Sabtu (7/4) malam.
Mahfud menyebutkan, TGB merupakan sahabatnya dan seorang pemimpin, tokoh agama, dan tokoh politik baik. “Saya ketemu TGB, itu sahabat saya, seorang pemimpin, tokoh politik, sekaligus tokoh agama yang sangat baik. Mumpung saya ke sini, saya mampir tadi (kediaman TGB), ngobrol banyak hal,” ujar Mahfud. hud, dit, rol
