JAKARTA | duta.co – Utang pemerintah yang terus menggunung menjadi menu seksi untuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama pernah mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.
Jumlah utang yang terus membengkak ini, mendapat sorotan tajam dari para ekonom, termasuk Rizal Ramli (RR). Tetapi, pemerintah tak mau kalah. Presiden Jokowi justru menantang pengkritiknya untuk adu data dengan Sri Mulyani soal utang tersebut. Tantangan ini langsung disambar RR.
Gayung bersambut, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) siap mempertemukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan ekonom senior, Rizal Ramli untuk adu data soal utang Indonesia dalam sebuah forum debat. Hal itu diutarakan Ketua PP KAMMI bidang kebijakan publik, Abdussalam dalam surat elektroniknya, Jumat (27/4).
“Kami akan gelar samacam seminar terbuka sesegera mungkin pada akhir bulan April atau awal Mei nanti untuk mencari solusi atas kemelut soal data utang negara yang sedang ramai di pemberitaan,” jelas dia.
KAMMI, kata Abdussalam, berharap para politisi dan pejabat di Indonesia bisa saling mengisi dan mengingatkan jika memang ada yang salah dalam pengelolaan negara semata-mata demi kebaikan bangsa. “Jika tidak diingatkan mungkin utang negara akan terus-terusan bertambah,” tandasnya.
Abdussalam berharap Menkeu Sri Mulyani bersedia hadir dengan data yang dimilikinya dalam debat yang secara khusus membahas utang negara. “Kalau Sri Mulyani mengaku siap dengan data yang dimilikinya tidak ada alasan untuk menolak debat. Dan saya yakin Pak Rizal Ramli akan dengan senang hati debat dengan Sri Mulyani,” ujar Abdussalam.
Dengan begitu, jelas Abdussalam, publik akan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang bohong mengenai utang negara. Ia meminta agar Sri Mulyani sebagai pembantu Presiden Jokowi tidak menyembunyikan fakta yang sebenarnya mengenai utang negara yang dilakukan pemerintah. Sebab, utang negara tersebut dilakukan atas nama rakyat dan rakyat pula yang akan menanggung beban untuk membayarnya.
Dan debat tersebut akan menjadi forum yang baik untuk saling mengisi antara pemerintah dengan pakar dan tokoh yang ada di luar pemerintahan. Bahkan bisa jadi debat utang terheboh kalau benar Menkeu RI Sri Mulyani berani datang. (bdr)
