KEDIRI | duta.co — Tidak ingin dianggap hanya berdiam diri, pihak Bawaslu Kota Kediri, nanti malam akan menggelar rapat pleno terkait rencana meminta klarifikasi kepada KPU Kota Kediri dan pihak penyelenggara acara dalam Debat Publik Pilwali 2018 yang digelar Senin malam. Ketua Bawaslu, IR. R. Yoni Bambang Suryadi menyadari terjadi miss komunikasi atas permasalahan ini
Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/4), Ketua Bawaslu membenarkan bila terjadi sejumlah permasalahan selama penyelenggaraan debat publik bertempat di Hall IKCC Kediri. Mulai dari microphone wireless yang dipasang Pasangan Calon (Paslon) tidak menyala, kemudian microphone juga demikian.
Bahkan, tampil pada layar televisi yang diterima masyarakat, yang disiarkan langsung salah satu stasiun televisi lokal di Kediri, sempat tidak muncul gambar penerjemahan. Pihak Bawaslu pun tak menggelak saat dikonfirmasi bahwa kesiapkan KPU dalam hal ini menunjuk pihak ketiga, dianggap perlu dilakukan klarifikasi.
“Yang jelas malam ini kita gelar rapat pleno dan kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak KPU dan EO penyelenggara. Bila kemudian, telah tercatat dalam kerjasama namun tidak dilaksanakan dengan baik, harus ada sanksi. Apalagi bila menyangkut kode etik, bisa dilakukan peringatan hingga tidak dibayar kepada penyelenggara,” jelasnya.
Kenapa terjadi miss komunikasi, Yoni Bambang Suryadi mengaku jika pihaknya tidak diundang untuk melakukan koordinasi usai acara debat publik ini. Kemudian didapat kabar, komisioner KPU sedang melakukan takziah. “Kita komunikasi dengan KPU cukup baik, namun untuk polemik ini terjadi miss komunikasi,” jelas Ketua Bawaslu Kota Kediri.
Tanda masuk berupa gelang, juga dianggap tidak efektif oleh Ketua Bawaslu karena masih ada sejumlah massa yang bisa masuk ke halaman lokasi acara. Meski petugas keamanan gabungan dari Polri, TNI dan Satpol PP, namun dianggap tidak mampu mengantisipasi atas kejadian ini. (nng)
