LAMONGAN | duta.co – Lagu ‘Lamongan Ganti Bupati’ menggema di Mabes H. Abdul Ghofur hingga ke Hotel Harris Jl. HR Muhammad No 2A Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Surabaya pada pelaksanaan debat kedua Pilkada Lamongan 2024.
“Lamongan kota kita bukan kota mati, jangan ditunda – tunda Lamongan Ganti Bupati, Ganti Ganti Ganti Bupati, Ganti Bupati sekarang juga” lagu ini dinyanyikan ribuan relawan pasangan BAGUS nomor urut 01 Ghofur – Firosya yang ikut hadir ke Surabaya mengawal acara debat.
Dari kubu relawan 02 Yes – Dirham yang hadir juga tak mau ketinggalan,.mereka juga meneriakan yel – yel ‘Durung Wayahe Ganti Bupati Lamongan’. Sempat terjadi kericuhan di halaman depan hotel antar relawan 01 dan 02, namun berhasil dilerai oleh petugas kepolisian yang berjaga disitu.
Dalam debat kedua yang diselenggarakan oleh KPU Lamongan yang digelar di Hotel Harris Surabaya pada Kamis (7/11) malam yang mempertemukan dua pasangan calon nomor urut 01 Ghofur – Firosya dan pasangan calon nomor urut 02 Yes – Dirham membahas berbagai isu penting terkait pembangunan daerah, responsivitas pemerintahan, serta pelayanan publik.
Debat diwarnai dengan kritik tajam, klaim kontroversial, dan beberapa sorotan mengenai isu infrastruktur yang belum merata di Lamongan.
Pada segmen pertama terkait Partisipasi Publik dan Responsivitas Pemerintah, Pasangan YES mengklaim bahwa mereka telah mengimplementasikan SPAN (Sistem Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat) dan MPP (Mall Pelayanan Publik) sebagai upaya untuk menanggapi keluhan masyarakat.
Namun, BAGUS yang diwakili oleh Kaji Ghofur menanggapi keras klaim tersebut, dengan menyebut bahwa sistem pengaduan yang ada tidak efektif dan seringkali tidak ditanggapi dengan cepat.
“Saya sudah mendampingi masyarakat selama 10 tahun. Banyak keluhan yang tidak ditanggapi dengan serius. Bahkan aplikasi pengaduan yang diklaim oleh pasangan YES tidak memberi solusi yang memadai. Bahwa janji penanganan keluhan dalam waktu 30 hari seringkali tidak terealisasi,” ungkap Kaji Ghofur.
Dalam sesi ini, pasangan YES juga mengklaim bahwa masalah blank spot internet sudah tidak ada lagi di Lamongan. Namun, lagi – lagi klaim tersebut dibantah oleh Kaji Ghofur yang menyebutkan bahwa masih banyak desa di Lamongan yang belum terjangkau layanan internet.
“Ada lebih dari 23 desa yang belum bisa mengakses internet. Hal ini menghambat transformasi digital yang seharusnya bisa mendukung kemajuan daerah,” tambah Kaji Ghofur.
Segmen kedua terkait Integritas, Tata Ruang, dan Digitalisasi Pelayanan Publik.
Dalam kesempatan ini, Dirham, calon wakil bupati dari pasangan YES, mengklaim bahwa Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah dapat diakses di website Pemkab Lamongan. Namun, banyak pihak yang mengkritik kualitas website tersebut. Firosya Shalati dari pasangan BAGUS, mengungkapkan bahwa website Pemkab Lamongan sangat sulit diakses dan kurang informatif.
“Website Lamongan.go.id sangat tidak intuitif, tidak memadai untuk kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi penting. Untuk mengatasi masalah ini, pasangan BAGUS mengusulkan pembuatan aplikasi mobile yang lebih mudah diakses oleh masyarakat,” kata Firosya.
Kaji Ghofur menambahkan, pihaknya akan mempermudah akses informasi melalui aplikasi yang dapat diakses dengan satu genggaman tangan, tanpa harus membuka banyak jendela.
Pada bagian lain dari segmen ini, Dirham kembali mengklaim bahwa MPP sudah tersedia hingga pelosok desa di Lamongan. Namun, klaim tersebut kembali dibantah oleh BAGUS, bahwa infrastruktur internet di beberapa daerah masih terbatas, sehingga masyarakat di daerah-daerah terpencil belum bisa menikmati layanan tersebut.
“Jangan sampai digitalisasi hanya jadi wacana tanpa dukungan infrastruktur yang merata,” tambah Kaji Ghofur.
Segmen ketiga terkait Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan KKN.
Di segmen terakhir, pasangan YES mencoba mengklaim keberhasilan mereka dalam mengelola tata kelola pemerintahan dengan memberikan jaminan bahwa gaji ASN selalu dibayar tepat waktu. Hal ini justru mendapat tanggapan kritis dari Kaji Ghofur yang menilai bahwa meskipun ASN dibayar tepat waktu, kualitas kinerja pemerintah dan pelayanan publik justru sering kali buruk.
“Gaji ASN memang dijamin, tapi kalau kinerja mereka tidak optimal, apa gunanya?” sindir Kaji Ghofur.
Masalah lain yang disorot adalah integritas pemerintah dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). YES berusaha menunjukkan komitmen mereka dalam membangun integritas pemerintahan, namun Kaji Ghofur dengan tegas mengingatkan bahwa saat ini YES masih dihadapkan dengan kasus hukum dari KPK yang belum tuntas.
“Bagaimana kita bisa berbicara soal pencegahan KKN, sementara anda sendiri (Yuhronur Efendi) masih dililit masalah hukum?” ujar Kaji Ghofur yang menjadi sorotan dalam debat ini.
Pasangan BAGUS kembali menegaskan, bahwa mereka akan membuka transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan pajak daerah. “Kami akan memastikan bahwa pajak dikelola secara transparan, tidak seperti pada era kepemimpinan sekarang yang terkesan tertutup,” tandas Kaji Ghofur. (ard)
