JAKARTA | duta.co – Pasangan capres -cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno dalam Debat Capres terakhir Sabtu 13 April 2019 malam mendapat pujian luas dari masyarakat. Prabowo dan Sandi benar-benar menguasai materi debat yang merupakan masalah bangsa yang harus segera ditangani agar masyarakat sejahtera, adil, makmur, aman, dan sentosa.
Bahkan, Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana, menilai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 itu keluar sebagai pemenang dalam debat kandidat kelima yang dihelat di Hotel Sultan, Jakarta tersebut.
Menurut Gde, setiap pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam debat kelima dapat dilumat dengan cerdas oleh Prabowo-Sandi. Gde Siriana mencontohkan, dalam pertanyaan tax ratio, Sandi menjadi bintang lewat jawabannya untuk memperbesar tax base. Hal itu dirasa sangat mungkin karena perusahaan konglomerasi sangat lihai dalam memperkecil pajak mereka dari yang seharusnya melalui transfer pricing.
“Karena itu perlu sistem transparan atas laporan pajak-pajak perusahaan besar. Di sisi lain, memperkecil pajak penghasilan akan sangat berarti bagi rakyat menengah bawah, sehingga dana yang terkumpul di masyarakat menjadi lebih besar dan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi rakyat seperti UKM yang lebih produktif. Sementara Jokowi masih menjual lagu lama yang ingin diputar kembali, yaitu Tax Amnesti jilid 2,” paparnya Minggu (14/4/2019).
Gde mengatakan, soal pertaanyaan CAD current account defisit, Sandi dengan cerdik pula menariknya ke Unicorn. Pasalnya, digitalisasi ini justru membuat makin defisit perdagangan Indonesia dengan masuknya barang-barang China lebih mudah sehingga berpotensi menghancurkan produk-produk UKM.
Selain itu, masih menurut Gde, saat pertanyaan soal BUMN, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa BUMN harus menjadi world champion yang tidak boleh kalah dengan swasta. BUMN juga dapat memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga terjangkau. Sementara Jokowi memberikan tanggapan dengan divestasi Freeport dan pengambilalihan blok Mahakam. Juga kenaikan Deviden BUMN pada APBN. Tetapi Jokowi tidak menjelaskan berapa potensi BUMN yang seharusnya bisa diperoleh untuk APBN.
Terakhir pembahasan soal dana desa. Jokowi menyebut dana desa untuk mensejahterakan rakyat desa termasuk pembangunan jalan dan jembatan. “Jokowi lupa bahwa dana desa bukan untuk perbaikan infrastruktur tetapi untuk meningkatkan sumber-sumber usaha rakyat melalui unit usaha lokal secara produktif dan berkesinambungan.
Menyikapi hal itu, Sandi menanggapi dengan cukup satu kartu, e-KTP, sebagai single identity untuk akses pemerataan kesejahteraan rakyat.
“Bukan kartunya dibanyakin tetapi programnya yang harus diperbanyak untuk menyentuh rakyat bawah. Tampaknya Jokowi ingin menarik dana desa menjadi isu politik dengan memberi kesan bahwa jika Prabowo menang maka dana desa akan dihilangkan. Padahal dana desa adalah amanat UU,” kata Gde Siriana. (rmol/wis)
Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry