Debat Capres: Prabowo Siap, Jokowi Terjerat Kasus Novel Baswedan, Skor 2 : 0

JAKARTA | duta.co – Menjelang Debat Capres pada 17 Januari 2019 dengan tema antara lain soal HAM dan Terorisme, nama capres Prabowo Subianto semakin melejit. Prabowo mendapat respon positif dari masyarakat setelah kasus-kasus HAM yang sering dituduhkan oleh rival kepadanya ternyata tidak terbukti. Sebaliknya, capres petahana Jokowi dengan pemerintahannya dinilai justru sering melakukan pelanggaran HAM. Skor menjelang debat dengan moderator Ira Koesno dan Imam Priyono ini  2 : 0 untuk Prabowo.

Salah satu kasus di era Presiden Jokowi yang menjadi sorotan dunia internasional yang hingga sekarang belum jelas jluntrungnya adalah kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Jokowi dinilai gagal menegakkan hukum dalam kasus Novel Baswedan.

Karena itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai debat pertama Pemilihan Presiden 2019 kali ini akan lebih seru daripada debat Pilpres 2014 silam. Sebab, kali ini calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam posisi seri. Khususnya dalam isu hak asasi manusia ( HAM) yang menjadi salah satu tema debat pertama. Bahkan, Prabowo dinilai lebih unggul.

“Ini kan lebih seru, kalau dulu kan belum ada record HAM-nya Pak Jokowi. Sekarang sudah ada record HAM-nya,” ujar Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Fahri mengacu pada beberapa pendukung Jokowi yang diduga melakukan pelanggaran HAM masa lalu. Belum lagi terkait kasus HAM yang belum bisa diselesaikan di masa pemerintahan Jokowi sekarang. Sementara itu, isu HAM yang akan menyerang Prabowo dinilai masih sama seperti pada Pilpres 2014 dulu. Ini yang membuatnya menyimpulkan posisi Jokowi dan Prabowo soal HAM kali ini seri. Meskipun dia menilai isu yang menerpa Prabowo bukan sebuah ancaman. “Jadi draw ini pertarungan sebenarnya soal HAM. Lagian juga kalau Pak Prabowo dituduh-tuduh terus, dia kan sudah dapat SKCK. Sudah dapat SKCK kan sudah beres urusannya,” kata dia.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, mengaku telah menyiapkan amunisi untuk menghadapi debat pertama Pilpres 2019 terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyebut capres Joko Widodo banyak melanggar HAM.

“Kami punya amunisi, banyak daftarnya,” kata Dahnil Sabtu 5 Januari 2019.

Menurut dia, banyak pelanggaran HAM yang terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya paling kentara adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Jokowi, kata dia, tak hanya melanggar HAM masyarakat kecil tetapi juga telah melakukan pelanggaran terhadap aparat penegak hukum.

“Ini salah satu kasus HAM dan kasus penganiayaan terhadap penegak hukum yang paling high profile,” ujar Dahnil.

Dahnil juga menilai, kasus Novel merupakan pelanggaran HAM yang berkategori sangat disorot di era sekarang. Sehingga wajar jika dorongan masyarakat untuk menuntaskan kasus ini sangat besar. Namun ternyata Pemerintahan Jokowi ternyata tidak mampu. Terkait kasus ini, disebut-sebut ada peran seorang jenderal polisi.

“Saya sejak awal dampingi Novel terkait kasus yang dia hadapi. Saya tahu persis anatominya seperti apa, yang jelas kalau Pak Prabowo terpilih ini akan jadi prioritas,” jelasnya.

Di sisi lain, Dahnil mengatakan, penyerangan terhadap Novel sangat menjadi keprihatinan publik. Sebab, pelanggaran HAM sudah terjadi hingga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, jika nanti Prabowo terpilih sebagai Presiden, kasus Novel yang akan diprioritaskan untuk diselesaikan.

“Penyerangan terhadap Novel itu bukan penyerangan pertama, banyak penyidik KPK dapat perlakuan sama, tapi tidak ter-blow up,” sambungnya.

Meski demikian, Dahnil menegaskan, kubu 02 tidak akan menyeret Novel kepada politik praktis. Mereka hanya akan mengangkat kasusnya sebagai amunisi pada debat.

“Tentu Novel tidak pada posisi itu. Kami enggak mau menyeret Novel dalam pertarungan kontestasi Pilpres ini. Biarlah dia bekerja sebagaimana mestinya sebagai aparatur hukum,” katanya.

Dahnil Anzar mengatakan, Prabowo sudah sangat siap menghadapi debat Pilpres perdana yang salah satu temanya adalah pelanggaran HAM. Dia yakin, isu pelanggaran HAM masa lalu yang kerap disangkutkan dengan Prabowo akan diangkat kembali dalam debat ini oleh pihak lawan.

“Bagi kita kalau isu pelanggaran HAM ke Prabowo sederhana, itu kan diproduksi yang berulang dalam setiap pemilu,” ujar Dahnil.

Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan, selama ini sudah jelas tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Prabowo bersalah. Bahkan diadili di meja hijau pun tidak pernah.

“Prabowo selalu bilang, beliau tidak pernah diadili, beliau tidak terlibat apa pun. Juga jangan lupa, beliau adalah pimpinan militer saat itu, militer dalam posisi komando, dan beliau tidak pernah dinyatakan bersalah di pengadilan dan sebagainya,” terangnya.

Hal ini yang membuat para pengamat memosisikan debat Prabowo vs Jokowi skornya menjadi 2: 0 untuk Prabowo, setelah sebelumnya Tim Jokowi tidak mau menghadirkan capres dalam pemaparan visi-misi.

Seperti diberitakan duta.co, rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menfasilitasi penyampaikan visi-misi masing-masing pasangan Capres-Cawapres gagal total. Ini lantaran tidak ada kata sepakat tentang siapa yang harus menyampaikan.

Pihak Jokowi-Maruf bersikeras agar paparan visi-misi diwakili timses bukan oleh paslon Jokowi-Ma’ruf. Sementara pihak Prabowo-Sandi menghendaki visi-misi disampaikan langsung paslon maupun timses. KPU sendiri tidak mampu menjadi penengah. Padahal, semua tahu, ini Pilpres Bung! Mestinya Capres-Cawapres yang harus didengar visi-misinya.

Akhirnya, Ketua KPU Arief Budiman memastikan pihaknya tak akan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari.

Arief menyebut keputusan ini diambil pada Jumat (4/1) malam usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon. “Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU,” kata Arief ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

(hud/ip/kcm)

Express Your Reaction

Share Tweet