Ketua KPU Arief Budiman
JAKARTA | duta.co – KPU memutuskan membocorkan daftar pertanyaan dalam debat Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 nanti kepada capres-cawapres. Selanjutnya diundi lagi mana pertanyaan yang bakal dikemukakan di forum debat. Metode seperti ini menuai kontroversi sebab dinilai lebih menguntungkan capres Jokowi.
Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019), mengatakan, metode terbuka-tertutup dalam hal pemberian pertanyaan debat ini dengan 20 pertanyaan tapi sebenarnya yang ditanyakan masing-masing cuma tiga. “Ini karena ada 3 segmen yang dipertanyakan oleh moderator,” kata Arief. “Tapi 3 pertanyaan itu mereka belum tahu, tapi mereka sudah mempersiapkan,” tambahnya.
Debat capres-cawapres pertama akan mengusung tema ‘Hukum, HAM, dan Terorisme’, digelar pada 17 Januari. Namun sekitar sepekan sebelumnya, daftar pertanyaan akan diberitahukan ke capres-cawapres, dalam hal ini pihak Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Sebetulnya lebih cepat dari tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari itu sudah diberikan paling lambat,” kata Arief.
Kubu Jokowi di Pilpres 2019 melalui cawapres KH Ma’ruf Amin menanggapi positif keputusan KPU itu. Apalagi kedua pihak juga sudah bersepakat.
“Saya kira itu aturan, ya kita ikut saja. Karena itu merupakan kesepakatan kedua pihak bahwa KPU mempersiapkan pertanyaan untuk disampaikan kepada kita, saya kira itu bagus,” kata Ma’ruf di PIQ Al Misbah, Jl Bak Air Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Namun pihak Prabowo merasa dirugikan dengan metode penyampaian pertanyaan sebelum debat dimulai, sebagaimana diputuskan KPU. Menurut mereka metode semacam itu menguntungkan Jokowi-Ma’ruf, soalnya Jokowi dinilai bisa menyiapkan contekan.
“Ini menguntungkan petahana, karena kita tahu petahana itu kadang butuh contekan,” kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan. “KPU tidak perlu memberikan daftar pertanyaan supaya jawaban capres tampil lebih orisinil, dan masyarakat lebih tahu isi kepala masing-masing kandidat.”
Cawapres pendamping Prabowo, yakni Sandiaga Uno, menilai debat bukanlah lomba menghapal. Dia ingin debat Pilpres 2019 nanti bisa menampilkan visi misi dan gagasannya untuk Indonesia, bukan menjadi ajang debat kusir atau cerdas cermat.
“Buat saya nggak ada kemudahan atau kesulitan, biasa saja, kan yang diuji bukan kemampuan menghapal, tapi nalar kita untuk melihat permasalahan bangsa,” kata Sandi di Pesantren Al Mubarok, Serang, Banten.
Direktur Materi dan Debat Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, menilai pemilih akan dirugikan dengan keputusan KPU itu. Pemilih kehilangan hak mengetahui kempampuan calon pemimpinnya. Sebaiknya KPU berpikir ulang sebelum membocorkan soal debat kepada pasangan calon.
“Kalau soal debat dibocorkan, jawaban yang buat tim sukses, kandidat tinggal membacakan. Kemampuan kandidat mengatasi persoalan bangsa tidak akan terlihat dengan pola debat seperti ini,” kata Sudirman di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Dilaporkan ke DKPP
Sementara itu, Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, M Taufik, mengaku akan melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, KPU batal memfasilitasi sosialisasi penyampaian visi-misi calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).
“Kami telah melakukan kajian. Kami akan laporkan (KPU) kepada DKPP,” ucap Taufik di Rumah Seknas Prabowo-Sandiaga di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019).
“Saya kira patut kita laporkanlah kejadian ini pada DKPP. Saya minta nanti DKPP menilai secara jujur,” imbuhnya.
Taufik menilai penyampaian visi-misi penting bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 02. Dia pun menyayangkan sikap KPU tersebut.
“Menurut saya ini cara-cara yang tidak baik, rakyat sementara ini kan semua orang mendengungkan kampanye itu adu program. Yang mau dinilai programnya, gagasannya. Tapi kalau visi misinya nggak disampaikan apa? Gagasan apa? Cerita-cerita? Saya kira ini nggak fair,” sebut Taufik.
Selain itu, dia juga mengkritik tentang pertanyaan debat capres-cawapres yang ‘dibocorkan’ lebih dulu oleh KPU. Menurutnya, cara KPU tersebut aneh.
“Ini bukan debat namanya. Tanya jawablah kalau gitu, jadi nggak usah dibuat judulnya debat gagah-gagahan kalau pertanyaannya sudah disampaikan lebih dulu,” ucap Taufik. (det/vvn/wis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.