JAKARTA | duta.co – Capres petahana Joko Widodo siap melakukan debat capres pada Kamis 17 Januari 2019 besok malam. Tantangan berat bagi Jokowi kali ini, pertama soal penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, khususnya terkait kasus teror yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan dan teror bom yang ditujukan pada dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M. Syarief.
Teror terhadap Novel sudah hampir 2 tahun tapi belum jelas siapa pelakunya. Padahal, polisi terkenal cepat bila menangani kasus terorisme yang hampir semua dicapkan pelakunya orang Islam. Belum lagi tuduhan orang Islam intoleransi dan sejenisnya. Di era Jokowi, sejumlah ulama marah sebab negara seolah rajin mengarahkan terorisme ke umat Islam. Dan aparat Densus 88 cepat menanganinya. Lalu ada apa kali ini polisi seperti melempem menangani kasus teror terhadap Novel? Bagaimana dengan Densus 88 yang terkenal itu?
Sebagai petahana, Jokowi akan dibidik dengan janji-janjinya yang pernah diumbar pada saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Janji-janji yang seakan dia ingkari itu akan jadi amunisi lawannya di debat capres.
Masalah teror ini juga akan dikaitkan dengan skandal kasus korupsi yang di era Presiden Jokowi semakin marak dan memprihatinkan sebab menunjukkan moral pejabat negara yang semakin rendah. Apalagi ada korupsi dana untuk korban bencana hingga proyek Meikarta yang melibatkan pejabat negara. Hal-hal semacam itu pasti menjadi amunisi lawan politik Jokowi dalam debat hari Kamis besok. Jokowi tidak bisa lagi bersembunyi di balik baju pencitraannya yang dibangun lewat media massa yang konon telah dikuasainya.
Seperti laporan tirto.id, melalui media arus utama dan sosial media, citra Jokowi dibentuk sebagai sosok merakyat, membumi, rajin blusukan, ramah, dan jujur.
Menurut studi penelitian Rusmulyadi dan Hanny Hafiar (Jurnal Profesi Humas, Vol.3, No.1, 2018, hlm. 120-140), berlapis citra Jokowi yang berusaha dekat dengan rakyat kebanyakan itu dianggap mengungguli para politikus mapan manapun pada 2014.
Proses produksi citra Jokowi sudah dicanangkan sejak menjabat Wali Kota Solo. Dia dibentuk menjadi sosok yang dekat dengan kesenangan anak muda karena suka musik rock dan metal.
Pada Pilpres 2014, Jokowi melawan Prabowo Subianto, pendiri Partai Gerindra dari keluarga elite Indonesia, yang pernah mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Di Jakarta, Jokowi pandai menampilkan diri di bawah sorotan media dan kamera yang terbius dengan tindak-tanduknya. Dia tahu blusukan bisa menjadi berita. Dia rela berkotor-kotor masuk ke dalam got untuk memeriksa penyebab banjir Jakarta. Selain itu, program lelang jabatan lurah di Jakarta yang dia terapkan dianggap para ‘pengamat’ sebagai terobosan baru.
Para pendukungnya memakai jargon “Jokowi adalah kita”—membayangkan Jokowi sebagai representasi rakyat kebanyakan. Mereka juga memunculkan simbol “salam dua jari”—yang secara simbolis dikaitkan simbol perdamaian. Pakaian para pendukungnya selaras, kemeja kotak-kotak merah, putih, dan hitam.
Penampilan Jokowi dirancang sesederhana dan sekasual mungkin demi menunjukkan dia mewakili ekspektasi ‘rakyat’ yang jengah atas betapa rumitnya birokrasi dan tak terjangkaunya penguasa.
Namun, cita Jokowi dan narasi-narasi media yang membentuknya mendapatkan serangan kampanye hitam melalui media sosial. Dia dianggap capres yang penuh pencitraan dan kebohongan.
Menurut studi penelitian Agus Firmansyah, Siti Karlinah, dan Suwandi Sumartias, yang melihat kampanye Pilpres 2014 dari akun Twitter para pendukung capres, Jokowi dinarasikan sebagai boneka Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena dia dianggap orang yang tak pernah menduduki jabatan sentral dalam partai politik.
Jokowi juga dituding terlibat kasus korupsi TransJakarta, “antek asing”, “anggota PKI”, dan “bodoh.”
Studi penelitian Himawan Sutanto juga menyoroti tudingan Jokowi keturunan Cina yang dibuat oleh Taboid Obor Rakyat.
Janji-Janji Jokowi yang Terbengkalai
Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi sudah berani mengumbar janji. Dia pernah menebar iming-iming jika menjadi presiden, akan menunjuk anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
“Menteri Pendidikan dari PGRI karena dari guru, background jelas, rekam jejak jelas. Ngerti betul. Jangan sampai pegang jabatan yang enggak ngerti,” kata Jokowi pada 1 Juni 2014.
Usai jadi presiden, Jokowi justru mendapuk Anies Baswedan yang tak memiliki latar belakang di PGRI sebagai Mendikbud. Pada 27 Juli 2016, Anies diganti Muhadjir Effendy yang berlatar belakang Muhammadiyah.
Jokowi juga berjanji akan menyelesaikan seluruh permasalahan guru hononer jika terpilih sebagai presiden. Namun, beberapa hari menjelang akhir periode jabatannya, Jokowi kaget ada guru honorer yang digaji di bawah Rp300 ribu per bulan. Jokowi baru menyadari masalah itu saat bertemu dengan perwakilan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di Istana Negara pada 11 Januari lalu. Salah satu guru yang bertemu dengan Jokowi bercerita ia telah bekerja sejak 2009 dan gajinya dari Rp50 hanya naik menjadi Rp150 ribu per bulan.
Melalui visi, misi, dan program aksinya sebagai capres 2014, Jokowi berjanji akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran, sumber daya hidup orang banyak. Tujuannya, agar tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang atau kartel industri penyiaran.
Namun, riset doktoral Ros Tapsell menjelaskan sampai sekarang ada delapan konglomerasi media yang menguasai frekuensi publik.
Dalam visi, misi, dan program aksinya, Jokowi dan Jusuf Kalla berjani akan menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian tanah, dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat. Jokowi menegaskan akan menegakkan hukum lingkungan.
Namun, hingga kini di antara contoh yang lain, tak terlihat perlindungan Jokowi pada warga Kulon Progo di Yogyakarta. Listrik rumah dan masjid warga dicabut. Rumah mereka digilas eksavator yang dikawal ratusan pasukan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Proyek tersebut adalah New Yogyakarta International Airport (NYIA), yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan, BUMN rekanan PT Angkasa Pura 1.
Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), sepanjang 2014 sampai 2018, ada 22 kasus kriminalisasi dan serangan terhadap pejuang anti-tambang di Indonesia. Ada 85 warga yang menjadi korban dari kasus-kasus ini. Rata-rata terkait protes penolakan pertambangan batubara, pertambangan emas, dan pertambangan batu gamping untuk kepentingan pabrik semen.
Pada poin ke-7 visi, misi, dan program kerja Jokowi tercantum: “Kami akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektare sawah dan 1 juta hektare sawah baru di luar Jawa.”
Janji itu berkebalikan dengan temuan JATAM, yang memperkirakan sekitar 1,7 juta ton beras per tahun hilang akibat pertambangan batubara. Selain itu, 6 juta ton produksi beras per tahun di tanah garapan terancam hilang per tahun. Jika terjadi pertambangan di konsesi batubara di tanah yang diidentifikasi mampu dimanfaatkan untuk cocok tanam padi, menurut JATAM, akan ada tambahan 11 juta ton beras per tahun yang hilang.
Jokowi juga berjanji akan membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (KIP) dalam kebijakan informasi dan komunikasi publik; menjalankan UU 12/2008 tentang KIP secara konsisten.
Namun, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang penyampaian hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai putusan ini melegalkan tindak kriminal yang dilakukan oleh negara.
Jokowi juga menjamin kebebasan beragama dan keyakinan, yang tertulis dalam visi, misi, dan program kerjanya: “Melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.”
Akan tetapi, Kontras mencatat selama setahun saja (2017 hingga 2018) ada 151 kasus pelanggaran hak kebebasan beribadah dan berkeyakinan.
Pada poin lain, Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu: Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talang Sari (Lampung), Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.
Soal janji ini, tak ada satu pun kasus pelanggaran HAM masa lalu yang mampu dituntaskan Jokowi.
Menurut Kontras, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan korban pelanggaran HAM berat serta sejumlah elemen masyarakat sipil, ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih menggantung di Kejaksaan Agung.
Koordinator Badan Pekerja Kontras Yati Andriyani menilai Jokowi “memperdagangkan” HAM hanya demi mendulang suara. Menurutnya, sepanjang kepemimpinan Jokowi-JK, ide soal HAM hanya dijadikan hiasan dalam visi, misi, dan program kerja.
“Isu HAM lagi-lagi hanya menjadi gimik politik tanpa ada komitmen yang konkret untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM [berat] masa lalu, yang masih terkatung-katung sejak lama,” ujar Yati dalam keterangan tertulis. (tid/wis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.