JOMBANG | duta.co – Kurang lebih 100 mahasiswa dari berbagai organisasi gerakan yakni GMNI, PMII dan KAMMI, mendatangi gedung DPRD Jombang menolak kenaikan Pajak Pertambangan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kedatangan mereka mendesak supaya para wakil rakyat satu suara menyuarakan penolakan.
Peserta demo ini datang ke Gedung wakil rakyat sekitar pukul 10 pagi hari, Senin (30/12). Sebelum ditemui para anggota legislatif, sempat terjadi kericuhan terjadi ketika mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD yang dihalangi oleh aparat Kepolisian.
Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, koordinator lapangan (korlap) berhasil meredam emosi massa, sehingga kericuhan tidak berlanjut ke bentrokan fisik yang lebih parah.
Setelah negosiasi, pihak DPRD Jombang akhirnya mengizinkan perwakilan mahasiswa masuk ke dalam gedung.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menemui mahasiswa di ruang sidang paripurna untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dalam pertemuan tersebut, Hadi Atmaji menandatangani surat pernyataan penolakan kenaikan PPN 12% yang disodorkan oleh mahasiswa.
Koordinator aksi, Asrorudin menegaskan, kebijakan kenaikan PPN 12% akan sangat memberatkan masyarakat, terutama karena dampaknya pada kenaikan harga barang-barang pokok.
“Kami menolak kenaikan PPN ini karena akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kecil. Jika pemerintah tetap memaksakan kebijakan ini, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” ujar Asrorudin di hadapan media.
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan tersebut. Mereka mengancam akan melanjutkan aksi unjuk rasa jika tuntutan tidak dipenuhi.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji mengatakan, pihak akan melanjutkan aspirasi mahasiswa ke DPR RI. Karena bagian dari aspirasi rakyat yang datangnya dari daerah. “Ya akan kami sampaikan ke DPR RI,” pungkasnya. (Di)
