
Oleh Fahmi Arif El Muniry, Alumnus Pesantren Al Anwar Mranggen? Khodim Pesantren Laku Luhur Al Mahabbah Demak
SETIAP Muktamar Nahdlatul Ulama sesungguhnya adalah cermin zaman. Muktamar ke-27 di Situbondo menjawab krisis jati diri melalui Khittah 1926. Muktamar ke-29 di Cipasung menguji kemandirian jamâiyah di hadapan kekuasaan. Muktamar ke-30 di Lirboyo membawa NU memasuki Reformasi. Muktamar ke-31 di Boyolali meneguhkan konsolidasi. Muktamar ke-34 di Lampung membuka pintu transformasi menuju Muktamar ke-35.Dari perjalanan itu, Muktamar NU ke-35 di Tambakberas membawa pertanyaan mendasar, setelah melewati berbagai zaman, ke mana jamâiyah bergerak? Pertanyaan tersebut memperoleh arah melalui tema âMenjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsaâ. Tema ini bukan sekadar slogan muktamar, melainkan kompas untuk membaca kembali hubungan antara sejarah, kepemimpinan, tradisi, organisasi, dan tanggung jawab kebangsaan NU.
Dari Khittah Menuju Marwah
Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984 merupakan titik balik penting. Keputusan kembali kepada Khittah 1926 bukan sekadar perubahan strategi organisasi, melainkan usaha menemukan kembali pusat gravitasi NU sebagai jamâiyah diniyah ijtimaâiyah. Setelah pengalaman panjang dalam politik, NU menegaskan kembali pentingnya kemandirian, pesantren, ulama, umat, dan pengabdian kebangsaan. Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, LKiS, 1994, membantu membaca kompleksitas perjalanan tersebut.
Situbondo mengajarkan bahwa organisasi besar sesekali perlu berhenti dan bertanya, untuk apa ia dilahirkan? Pertanyaan itu penting karena jamâiyah dapat tumbuh besar sekaligus kehilangan alasan awal keberadaannya. Khittah menjadi ikhtiar mengembalikan pusat pengabdian NU kepada nilai, tradisi, dan kemaslahatan. Di situlah muktamar bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, melainkan ruang muhasabah organisasi.
Sepuluh tahun kemudian, Muktamar ke-29 di Cipasung menghadirkan ujian berbeda. Jika Situbondo merupakan upaya menemukan kembali jati diri, Cipasung menjadi ujian atas kemampuan NU mempertahankan kemandirian menentukan arah. Persaingan kepemimpinan berlangsung dalam bayang-bayang kuat Orde Baru. Muktamirin tidak hanya berhadapan dengan pilihan figur, tetapi juga dengan pertanyaan tentang independensi jamâiyah di hadapan kekuasaan.
Cipasung mengajarkan bahwa marwah organisasi tidak pernah otomatis terjamin oleh sejarah. Ia harus dirawat dalam setiap zaman. Kedekatan dengan kekuasaan dapat menjadi sarana khidmat, tetapi juga dapat menjadi ujian. NU harus mampu bekerja bersama negara tanpa kehilangan daya kritis. Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren, LKiS, 2001, mengingatkan pentingnya tradisi kritis pesantren dalam menjaga kebebasan berpikir.
Marwah NU bukan sekadar kehormatan simbolik. Ia adalah kepercayaan yang dibangun melalui ilmu, sanad, ketulusan, kemandirian, dan keberpihakan kepada masyarakat. Ketika warga mempercayakan persoalan agama, pendidikan, sosial, dan kebangsaan kepada NU, sesungguhnya mereka memberikan amanah. Menjaga marwah berarti memastikan bahwa kebesaran jamâiyah tetap berakar pada khidmat, bukan semata-mata kebanggaan organisasi.
Di tengah ruang digital, tantangan menjaga marwah semakin kompleks. Perbedaan mudah menjadi polemik. Polemik mudah berubah menjadi konflik. Konflik dapat menjadi konsumsi publik. Karena itu, marwah NU hari ini juga ditentukan oleh adab para pengurus, kedewasaan muktamirin, etika komunikasi, dan kemampuan mengendalikan kepentingan pribadi. Dalam tradisi NU, perbedaan seharusnya tidak menghapus ukhuwah dan musyawarah.
Dari Khidmat Menuju Kemaslahatan
Muktamar ke-30 di Lirboyo pada 1999 berlangsung setelah runtuhnya Orde Baru. NU memasuki ruang demokrasi yang lebih terbuka. Pertanyaannya berubah, bagaimana menjaga Khittah 1926 dalam suasana politik yang bebas? Lirboyo menunjukkan bahwa NU tidak dapat menghindari politik, tetapi harus mengelolanya secara dewasa. Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952â1967, LKiS, 2003, memperlihatkan dinamika tersebut.
Muktamar ke-31 di Boyolali pada 2004 kemudian menegaskan pentingnya konsolidasi. Setelah melewati pergulatan identitas dan transisi politik, NU membutuhkan organisasi yang lebih kuat. Sejarah saja tidak cukup. Besarnya jumlah warga juga tidak cukup. Khidmat membutuhkan struktur, kaderisasi, manajemen, kepemimpinan, dan kemampuan tanfidziyah menerjemahkan keputusan muktamar menjadi program yang nyata.
Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021 membawa NU ke medan lebih kompleks. Pandemi mempercepat digitalisasi. Generasi muda menemukan sumber pengetahuan baru. Otoritas keagamaan tidak lagi hanya berada di pesantren, masjid, dan majelis taklim. Norshahril Saat, The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia, ISEASâYusof Ishak Institute, 2020, menunjukkan perubahan lanskap otoritas keagamaan tersebut.
Pertanyaannya bukan lagi apakah NU akan berubah. NU pasti berubah. Pertanyaan yang lebih penting ialah bagaimana perubahan itu tetap berada dalam orbit sanad, adab, dan khidmat. Bagaimana syuriyah dan tanfidziyah dapat bekerja dalam keseimbangan. Bagaimana bahtsul masail menjawab persoalan baru. Bagaimana komisi-komisi muktamar melahirkan rekomendasi yang tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi agenda pengabdian.
Di sinilah tema Muktamar NU ke-35 menemukan kedalamannya: âMenjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa.â Menjaga marwah berarti merawat kepercayaan. Memperkaya khidmat berarti memperluas bentuk pengabdian. Kemaslahatan bangsa menjadi ukuran terakhir kebesaran organisasi. Tema ini menghubungkan khittah, muktamar, musyawarah, bahtsul masail, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial NU.
Memperkaya khidmat berarti NU tidak boleh berhenti pada bentuk pengabdian yang telah dikenal. Pesantren tetap menjadi pusat ilmu dan sanad, tetapi juga harus menjadi pusat inovasi. Santri tetap membaca kitab kuning, tetapi juga perlu menguasai teknologi. Lembaga pendidikan tetap menjaga adab, tetapi juga harus melahirkan kemampuan riset, kewirausahaan, kreativitas, dan daya saing global.
Kemaslahatan bangsa menuntut NU hadir di tengah persoalan konkret. Kemiskinan tidak cukup dijawab dengan nasihat kesabaran. Kesenjangan pendidikan membutuhkan lembaga bermutu. Krisis lingkungan membutuhkan gerakan nyata. Disrupsi teknologi membutuhkan literasi. Perubahan dunia kerja membutuhkan keterampilan baru. Di sinilah khidmat harus bergerak dari wacana menuju kerja, dari rekomendasi menuju aksi, dan dari kebesaran menuju kemanfaatan.
NU memiliki modal sosial sangat besar yaitu pesantren, ulama, santri, madrasah, perguruan tinggi, lembaga sosial, jaringan ekonomi, dan jutaan warga. Tantangannya bukan kekurangan sumber daya, melainkan bagaimana seluruh kekuatan tersebut dihubungkan dalam visi yang sama. Keputusan muktamar harus menemukan jalan menuju struktur bawah, sehingga rekomendasi tidak berhenti di arena persidangan, tetapi hidup dalam pelayanan masyarakat.
Muktamar NU ke-35 di Tambakberas karena itu harus dibaca sebagai momentum refleksi, bukan sekadar pergantian Rais Aam dan Ketua Umum. Situbondo mengajarkan jati diri. Cipasung mengingatkan kemandirian. Lirboyo mengajarkan kemampuan membaca perubahan. Boyolali menegaskan konsolidasi. Lampung membuka transformasi. Tambakberas harus menghubungkan seluruh pelajaran itu menjadi arah khidmat baru.
Pertanyaan terpenting Muktamar ke-35 bukan hanya siapa yang akan memimpin NU. Pertanyaan lebih mendasar adalah apa yang hendak dilakukan NU dengan kebesarannya. Apakah kebesaran itu berhenti pada jumlah, struktur, dan pengaruh? Ataukah diterjemahkan menjadi pendidikan lebih baik, ekonomi umat lebih kuat, pesantren lebih mandiri, kaderisasi lebih kokoh, dan kontribusi kebangsaan lebih nyata?
Di sinilah tema âMenjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsaâ menemukan maknanya. Marwah adalah fondasi moral. Khidmat adalah gerak pengabdian. Kemaslahatan adalah tujuan. Marwah tanpa khidmat menjadi simbol kosong. Khidmat tanpa marwah kehilangan arah. Keduanya harus bertemu dalam kerja nyata, karena kebesaran jamâiyah hanya bermakna apabila menghadirkan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara.
Dari Situbondo ke Tambakberas, perjalanan NU adalah perjalanan dari pencarian jati diri menuju tanggung jawab sejarah. NU tidak cukup menjaga warisan. Ia harus mengolah warisan menjadi kekuatan menjawab persoalan baru. Tradisi bukan alasan berhenti. Tradisi adalah akar yang memungkinkan pohon tumbuh tinggi, menaungi kehidupan, dan memberi manfaat semakin luas bagi masyarakat.
Muktamar ke-35 harus memperbarui tekad: menjaga marwah tanpa terjebak romantisme, memperkaya khidmat tanpa kehilangan keikhlasan, dan mengejar kemajuan tanpa tercerabut dari sanad. Di Tambakberas, NU tidak hanya perlu menentukan siapa yang memimpin, tetapi juga menegaskan untuk apa kebesaran itu digunakan. Sebab, masa depan NU akhirnya diukur dari kemaslahatan yang dihadirkannya bagi bangsa. Wallahul mustaâan.




































