JOMBANG | duta.co – Indonesia tak pernah kekurangan potensi. Tanahnya subur, lautnya luas, perut buminya menyimpan kekayaan. Namun potret Indonesia yang ditangkap Tim Riset Indonesia selama 16 tahun perjalanan justru menunjukkan ironi: negeri kaya yang terus bergulat dengan masalah-masalah mendasar.
Itulah benang merah yang mengemuka dalam Bedah Buku Riset Indonesia. Bukan diskusi akademik yang berjarak, melainkan pembacaan jujur atas wajah Indonesia dari desa, pesisir, hingga kawasan tambang tempat kebijakan kerap berbenturan dengan kenyataan hidup rakyat.
“Indonesia ini penuh masalah. Bukan karena miskin, tapi karena salah urus,” kata Farid, salah satu Tim Riset Indonesia, Jumat (26/12).
Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, sering dipuja sebagai capaian. Namun di lapangan, pertumbuhan itu justru meninggalkan jejak kerusakan. Sumatra menjadi contoh paling nyata. Hutan dibuka, lahan digarap besar-besaran, sementara bencana ekologis datang silih berganti. Ekonomi tumbuh, alam runtuh.
Masalah itu tak berdiri sendiri. Penguasaan tanah menjadi simpul penting ketimpangan. Lahan-lahan produktif dikuasai perorangan dan korporasi, sementara rakyat kesulitan mendapatkan ruang hidup yang layak. Tanah berubah menjadi komoditas, bukan sumber kehidupan.
“Kita bicara negara agraris, tapi petaninya tak punya tanah,” kata Farid.
Kekayaan alam Indonesia, lanjutnya, seharusnya menjadi fondasi ekonomi nasional yang adil. Namun orientasi eksploitasi membuat alam diperah tanpa batas. Keuntungan terkonsentrasi, sementara dampak sosial dan ekologis ditanggung masyarakat bawah.
Tim Riset Indonesia mendorong sistem ekonomi berbasis pemerataan, salah satunya melalui koperasi. Namun Farid menegaskan, koperasi tidak boleh dibangun secara top-down. “Bukan koperasi proyek. Koperasi harus tumbuh dari bawah, dari kebutuhan rakyat sendiri,” ujarnya, sembaei mengkritik model koperasi yang sekadar memenuhi target kebijakan.
Soal kesejahteraan, riset mereka mencatat lemahnya jaminan sosial. Negara dinilai belum sepenuhnya hadir melindungi rakyatnya. Bahkan, muncul gagasan bahwa negara seharusnya berani menjamin penghidupan dasar warganya secara langsung.
Di sektor pendidikan, persoalan tak kalah serius. Pendidikan dasar terlalu jauh dari realitas kehidupan. Sekolah lebih sibuk mengejar angka, sementara pembentukan karakter dan kedekatan dengan alam terabaikan. Padahal, menurut Farid, pendidikan yang membumi adalah kunci membangun generasi berkarakter.
Sorotan tajam juga diarahkan pada otonomi daerah. Banyak kepala daerah mengeluhkan kebijakan pusat yang mengekang. Otonomi berjalan setengah hati, desa belum benar-benar berdaulat, dan daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan dari atas.
Semua benang kusut itu, pada akhirnya, bertemu di satu simpul besar: politik. Sistem politik hari ini dinilai kehilangan arah. Alih-alih menjadi alat koreksi, politik justru memperparah ketimpangan.
“Kalau sistem politiknya begini, jangan berharap masalah-masalah ini selesai,” tegas Farid.
Bedah buku itu pun menjadi semacam cermin. Cermin yang memantulkan wajah Indonesia apa adanya kaya, tetapi rapuh, besar, tetapi belum adil. Pertanyaannya kini bukan lagi soal potensi, melainkan keberanian: berani atau tidak mengubah arah kebijakan sebelum luka-luka itu kian melebar. (din)
