JAKARTA | duta.co – Nama Sandiaga Salahuddin Uno, calon wakil presiden nomor urut 02, semakin lekat di hati umat. Sandi, demikian ia akrab dipanggil, Rabu malam (12/12) menerima penghargaan MuslimChoice Award 2018 dalam kategori ‘Inspiring Person’.
Dalam sambutannya, Sandi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak penyelenggara dalam hal ini RMOL Network yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
“Terima kasih saya diberikan penghargaan, saya dedikasikan untuk ekonomi umat yang mulai bangkit,” ujar Sandi, di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ekonom Senior DR Rizal Ramli, H Rhoma Irama, Wakikota Palembang Harno Joyo, Menkominfo Rudiantara, Anggota DPD RI Fahira Idris, dan sejumlah tokoh lainnya.
Ngeri Dengar Jumlah Utang Pemerintah
Di tempat terpisah, Sandi juga mengupas nilai utang pemerintah yang sudah menyentuh angka Rp 5.000 triliun. Menurutnya ini peringatan serius bagi bangsa Indonesia.
“Saya mendapat laporan katanya utang sudah lebih Rp 5.000 triliun. Ya, saya lihat ini tertinggi kalau mungkin 60 persennya utang negara ditambah utang BUMN, ini sebuah peringatan buat Indonesia,” tuturnya dalam diskusi “Menyelamatkan BUMN Kita, Menjadi Benteng Ekonomi Nasional” di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/12).
Sandi berharap badan usaha milik negara (BUMN) bisa beroperasi secara profesional, sehingga menjadi benteng perekonomian nasional. “Integritas itu mutlak harus ada di BUMN. Kalau BUMN bisa menjadi profesional dan berintegritas, Insya Allah BUMN kita bisa menjadi benteng ekonomi,” ujarnya.
Masih menurut Sandi, seluruh pihak harus khawatir dengan pertumbuhan utang nasional. Sebab, jika jumlah utang tersebut terus merangsek naik, dan akan berpengaruh terhadap kelangsungan perekonomian. “Khawatirnya, dengan tingkat utang yang tinggi, terdapat peristiwa external shock maupun internal shock,” pungkasnya.
Selain itu, Sandi juga wanti-wanti agar BUMN dikelola dangan baik karena menjadi benteng ekonomi negara. “BUMN bukan milik pemerintah yang berkuasa, BUMN tidak boleh diganggu dengan kepentingan politik,” kata Sandiaga.
Harus diakui selama ini, BUMN masih menjadi sapi perah. Padahal, kalau itu yang terjadi ada berdampak buruk ke depannya karena hanya mementingkan segelintir golongan saja. “Kita harus pastikan BUMN itu adalah benteng ekonomi nasional kita. BUMN ini adalah alat tentunya tadi benar ini milik negara, bukan pemerintah atau kekuasaan,” ujarnya.
Seharusnya, sambung Sandiaga, BUMN menjadi alat kesejahteraan masyarakat bukan justru malah menjadi beban. Hal tersebut karena tidak terlepas dari kepentingan politik yang selama ini mengintervensi BUMN.
“Rabu Biru ada singkatan baru: Rakyat Butuh Pemimpin Baru. Jangan ada alasan-alasan BUMN dikelola dan diintervensi kepentingan politik,” katanya. (rmol)
