NGAWI | duta.co – Dana transfer ke daerah di 2026 dipastikan turun menjadi Rp.2.003 Triliun, yang sebelumnya Rp.2,3 Triliun. Meskipun berdampak pada APBD Kabupaten Ngawi namun, pemerintah setempat berupaya untuk menutupi kebutuhannya
Melalui rapat paripurna DPRD, Bupati Ony Anwar Harsono menyampaikan, terkait pengurangan TKD ini tidak menyurutkan langkahnya mengutamakan kepentingan publik dengan menuntaskan pembangunan jalan, jembatan, serta merampungkan 15 persen sekolah rusak dan membangun saluran irigasi pertanian.
“Kita pertahankan untuk bisa memberikan layanan kesehatan seperti cek kesehatan gratis (CKG), pengentasan stunting dan memberikan 38 persen jaminan kesehatan UHC (Universal Health Coverage),” kata Ony.
Berbagai terobosan diupayakan oleh Pemkab Ngawi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain, mengoptimalisasi retribusi sumur dalam, penyesuaian NJOP, retribusi hotel dan restoran serta papan reklame.
Tidak hanya itu, Pemkab Ngawi juga bekerjasama dengan ATR/BPN, melakukan citra satelit, sehingga lahan, dan bangunan atau rumah yang berubah peruntukannya harus ada izin dan harus ada retribusinya.
“Penambahan PAD ditargetkan sedikitnya Rp100 Milyar hingga bisa mencapai Rp1 Triliun di 2030. Kalau saat ini PAD murni dan BLUD bisa mencapai Rp400 Milyar, tahun depan diharapkan bisa tembus Rp500 Milyar,” harap Ony.
Sementara, Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko berharap, Pemkab Ngawi harus mencari terobosan agar pembelanjaan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur dapat tercukupi.
“Postur APBD 2026 menyusut Rp257 Milyar dibanding prediksi sebelumnya yang bisa tembus Rp2,3 Trilyun, namun untuk tahun depan hanya Rp 2,003 Trilyun” kata King, sapaan Ketua DPRD Ngawi.
Lanjut King, Pemkab Ngawi juga harus menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini sekitar Rp400 Milyar. Misal, dengan penyesuaian retribusi, peningkatan kontribusi BUMD dan efisiensi belanja aparatur.
Selain itu, DPRD juga menyoroti besaran pos bantuan keuangan di APBD 2026 yakni mencapai Rp303 Milyar, sedangkan belanja modal hanya Rp141 Milyar, dimana pos terbesar dialirkan untuk DD/ADD desa.
“Posisi belanja modal hanya Rp141 Milyar harus dioptimalkan mendukung program prioritas dalam RPJMD yakni Infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.mif
