KONFIRMASI: Kepala Desa Grabagan Purnomo (tengah) saat dikonfirmasi di kediamannya dan narang bukti pembayaran PBB coretan kertas. (duta.co/loehfi)

SIDOARJO | duta.co– Program pemerintah sebelumnya Prona yang kini menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) di Desa Grabagan disambut gembira warga. Dari sosialisasi hingga persyaratan kelengkapan cukup mengumpulkan dan menyerahkan dokumen. Seperti foto copy KK, KTP, surat tanah, dan SPPT PBB ke panitia pemerintah Desa.

Namun sayangnya di lapangan ada ganjalan pertanyaan sejumlah warga Desa Grabagan terkait salah satu persyaratan tersebut yakni SPPT PBB resmi dari Bank Jatim. Hampir 95% warga mengeluhkan hal ini karena sudah membayar lunas kepada penarik iuran SPPT PBB tiap tahunnya.

Namun anehnya hanya diberikan  tanda terima secarik kertas sobekan disertai coretan jumlah dan tanggal sebagai bukti pembayaran.

Hal ini berjalan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Bahkan ada warga yang takut tidak bisa menjadi peserta PTLS  mereka rela merogoh kantong membayar lagi ke Bank Jatim Sidoarjo. Salah satu warga yang tak mau disebutkan namanya mengatakanmendatangi Bank Jatim dan menanyakan pajak tanahnya.

“Ternyata belum terbayar sejak tahun 2012. Kalau dihitung hingga saat ini senilai hampir Rp 2 jutaan.” katanya dengan kecewa.

Terkait hal ini warga Desa Grabagan merasa dirugikan dan berencana akan geruduk Balai Desa Grabagan.

Purnomo kepala Desa Grabagan mengatakan akan mencari solusinya. Menurutnya itu bukan dekat daerah rumah saya (bukan daerah sini.red).

” Terkait hal itu saya tidak tahu menahu karena saya menjabat Kepala Desa sejak 2016. Selain itu urusan saya juga banyak. Kejadian saya belum menjabat menjadi Kepala Desa,” jelasnya.

Purnomo sebelumnya menjabat sebagai BPD di pemerintahan Desa Grabagan dan saat ditemui juga mengatakan dirinya saat ini fokus kesehatan karena persiapan operasi sembari menunjukan hasil foto X-RAY kepada wartawan.

Cakra Yahan wakil/Komandan  OKK MPC Pemuda Pancasila Sidoarjo selaku pembina di wilayah kecamatan Tulangan sebelumnya sudah beruasaha semaksimal mungkin permasalahan ini dicarikan solusi.

“Bagaimanapun warga sangat dirugikan dengan tidak terbayarkannya SPT PBB dan harus ada olsui terbaik,” ujar Cakra. (loe)

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.