KEDIRI|duta.co – Webiner digelar KPU Kota Kediri mengusung tema ‘Kota Kediri Paska Pemberhentian Tetap Wakil Wali Kota Kediri’ digelar Rabu kemarin, sejumlah pendapat dan saran disampaikan dalam forum tersebut. Hadir sebagai narasumber, Komisioner KPU Nia Sari, Ketua Pansus Pembentukan Tata Tertib Pemilihan Wakil Wali Kota Kediri sekaligus Wakil Ketua Komisi C DPRD H. Ashari, Ketua FKUB Mustain Abbas, Ketua PCNU KH. Abu Bakar Abdul Jalil serta Ketua PD. Muhammadiyah H. Fauzan Saleh.
Lalu bagaimana hasilnya? Disampaikan Moch. Wahyudi, Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Kediri bahwa semua elemen masyarakat meminta kepada DPRD agar dapatnya pengisian jabatan wakil wali kota segera terisi. “Dari elemen masyarakat perwakilan dari FKUB, PD Muhammadiyah dan NU berharap kepada DPRD untuk dapatnya pengisian jabatan wakil wali kota segera terisi,” ungkap Wahyudi dikonfirmasi usai acara.
Ketua PCNU secara rinci menyampaikan pendapatnya, bahwa almarhumah Hj. Lilik Muhibbah berangkat sebagai Ketua PC Muslimat dan sedikit banyak peranan NU telah membuktikan dalam kemenangan selama dua periode. “Karena dulu almarhumah Ibu Lilik digandeng karena sedikit banyak juga karena faktor sebagai Ketua Muslimat. Maka harapannya penggantinya dari NU, dan NU akan menyiapkan kadernya bila dikehendaki untuk menjadi wakil wali kota,” ungkap Gus Ab, sapaan akrab Ketua PCNU dalam forum tersebut.
Ketua Pansus DPRD Ashari menjelaskan bahwa telah melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang mengalami persoalan sama. “Saya datangi daerah yang mengalami kekosongan wakil wali kota, untuk mengukur dampaknya sekaligus mekanisme penunjukannya,” kata Ashari. Menurut Ashari, pansus yang dia pimpin bekerja merumuskan tata tertib umum pengisian jabatan wakil wali kota. Soal verifikasi calon menjadi kewenangan partai pengusung yakni Partai Amanat Nasional dan Nasdem. “Merekalah yang menjadi kunci pengisian jabatan ini,” kata Ashari.
Tak hanya kursi wawali, kekosongan jabatan pada organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Kediri juga menjadi persoalan dengan dibiarkan kosong 11 jabatan eselon II. Diantaranya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Satpol PP dan beberapa jabatan eselon II di sekretariat daerah seperti asisten dan Staf Ahli Wali Kota.
“Kami akan meminta kepada Badan Musyawarah untuk segera mengagendakan pembahasan pansus tatib agar segera terbentuk tatib pemilihan wawali. Tetapi semua itu tidak akan ada artinya apabila partai pengusung yang memiliki hak mengajukan calon tidak segera mengisinya. Kita berharap seiring sejalan dengan proses penyusunan tatib partai pengusung segera melakukan penjaringan bakal calon di masing – masing partai,” jelas Pak Raden, sapaan akrab ketua pansus. (nng)
