HARMONI : Wali Kota Mas Abu, Wakil Wali Kota Ning Lik, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kediri (duta.co/humas)

KEDIRI | duta.co -Berbagai upaya berkesinambungan dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk meraih capaian kinerja yang baik. Karena, tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2019 yang terdiri dari 192 indikator kinerja sasaran pada masing-masing urusan pemerintahan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sebesar 91,15% atau 175 indikator kinerja sasaran dinyatakan berhasil.

Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kediri tahun 2018 dalam Sidang Paripurna bertempat di Gedung DPRD Kota Kediri, Jumat (22/03/2019).

Namun, diterangkan Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri, selain itu terdapat 4,17% atau 8 indikator kinerja sasaran dinyatakan cukup berhasil dan sebesar 4,69% atau 9 indikator kinerja sasaran perlu mendapat perhatian dan peningkatan kinerja.

Adapun sejumlah pencapaian program prioritas pembangunan yang telah berhasil dituntaskan, Mengenai aksesibilitas layanan pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, penanganan ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerja baru. Kemudian peningkatan kualitas ketersediaan semua infrastruktur, peningkatan pelayanan publik dasar kepada masyarakat ataupun dunia usaha dan yang terakhir pengembangan koperasi dan UMKM serta kewirausahaan di Kota Kediri.

Diterangkan orang nomor satu Kota Kediri, parameter digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro adalah melalui indikator perkembangan PDRB. Untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) non tembakau mencapai 7,02% sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) dengan industri tembakau tahun 2017 mencapai 5,14%. Hal itu menandakan perkembangan sektor non tembakau cukup baik.

Indikator lainnya, pendapatan per-kapita mengacu ADHK Rp 408.658.000,-. Selain itu, keberhasilan pembangunan ekonomi bisa dilihat dari tingkat inflasi yang mampu ditekan tidak melebihi dua digit yaitu sebesar 1,97% pada tahun 2018. Nilai ini lebih rendah dari inflasi nasional dan inflasi Jawa Timur.

“Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM di Kota Kediri juga terus meningkat yang pada tahun 2017 sudah mencapai 77,13 atau masuk pada kategori tinggi dalam standar internasional yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP) serta masuk 5 pemerintah daerah yang tertinggi se-Jawa Timur,” ujar Abdullah Abu Bakar. (nng)