Puspendik Akan Sanksi Siswa dan Pengawas
SURABAYA | duta.co – Jangan coba-coba untuk berbuat curang saat ujian nasional berbasis komputer (UNBK) berlangsung.
Karena Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan sanksi tegas.
Sanksi itu untuk siswa dan tentu saja untuk pengawas. Untuk siswa dipastikan akan mendapatkan nilai nol mata pelajaran yang curang.
Sementara untuk pengawas, masih akan diputuskan sanksi yang pantas diberikan. Karena sanksi yang selama ini diberikan dianggap tidak membuat jera.
Kepala Puspendik Kemendikbud, Moch Abduh PhD mengatakan pihaknya selalu belajar dari setiap kejadian dan masalah saat ujian nasional di tahun-tahun sebelumnya.
Tidak hanya ujian nasional berbasis kertas, yang berbasis komputerpun masih bisa dicurangi.
Misalnya dengan memoto soal yang ada di layar komputer dengan handphone kemudian mengirimkannya ke joki. Sehingga menjadi viral dan tersebar di berbagai media sosial.
“Sistem kita sudah canggih. Puspendik sudah jauh lebih pintar ya. Akan ketahuan yang moto itu dari sekolah mana, di kelas apa, duduk di mana dan sebagainya.
Kita bisa deteksi itu dengan digital forensic. Jadi jangan main-main dengan kecurangan,” tukas Abduh di depan Kepala Cabang Dinas dan perwakilan Kementerian Agama seluruh Jawa Timur.
Sanksi tegas yang akan diberikan Puspendik kepada siswa yang curang dan juga pada pengawas yang lalai, memang tidak main-main.
Karena kasus kecurangan di setiap ujian nasional, kata Abduh, memang tidak hanya atas kesalahan siswa, tapi atas keteledoran pengawas.
“Kenapa handphone bisa lolos masuk ke ruang ujian. Ini kan gara-gara gurunya yang teledor. Karenanya kami akan tindak tegas juga,” tukas Abduh.
Semua itu dilakukan, hanya untuk menerapkan prinsi-prinsip kejujuran. Karena kecurangan adalah sebuah pelanggaran berat. “Itu banyak terjadi di Jatim, makanya saya minta ke depan itu tidak akan lagi terjadi,” tukasnya.
Karena itu, Abduh berharap ujian nasional ini bukan hanya sekadar skor dan pemetaan. Tapi lebih pada perbaikan kurikulum. Dengan begitu, sekolah, dinas pendidikan setempat bisa belajar dari hasil ujian nasional sebelumnya.
“Kalau rata-rata rendah, berarti ada kurikulum yang harus diperbaiki. Jadi, ujian nasional itu hasilnya bisa dipakai rujukan,” ungkapnya.
Selain itu, Abduh mengungkapkan pelaksanaan ujian nasional tahun depan diharapkan bisa menggunakan komputer khususnya SMP dan SMA/SMK. Di Jawa Timur pun juga diharapkan bisa lebih meningkat sekolah yang melaksanakan UNBK dibanding tahun sebelumnya.
“Kami sadar di Jatim ini agak sulit karena ada daerah kepulauan yang jaringan internetnya minim.Tapi, kabarnya sudah bisa diatasi agar bisa 100 persen menggunakan komputer,” jelasnya.
Pada ujian nasional 2018/2019 lalu diikuti 8,3 juta siswa dari 103 ribu satuan pendidikan. Diprediksi pada 2019/2020 jumlah itu tidak akan jauh berbeda.
Jumlah ini sangat besar dan tidak ada negara manapun di dunia yang peserta ujian nasional sebanyak itu dan sudah berstandar. end
