SIDOARJO | duta.co – Polemik perpindahan pedagang naungan Pedalindo (Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia) kembali mencuat seiring diliburkannya kegiatan Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Sidoarjo selama Ramadan 1447 H. Ribuan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipindahkan ke halaman Mall Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur, namun kebijakan tersebut dinilai merugikan para pedagang.
Ditemui di kantornya, Founder sekaligus Ketua Umum Pedalindo, Junius Bram, Senin (23/2/26), menjelaskan bahwa Pedalindo merupakan organisasi kemasyarakatan yang dikemas dalam bentuk perkumpulan pedagang dan telah berdiri selama 11 tahun.
“Kami pindah ke MPP itu sangat tidak menguntungkan. Selama ini selain event CFD di Alun-Alun, kami selalu hadir. Pemerintah memang ingin meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, tetapi ketika situasinya tidak menguntungkan bagi kami, tentu penolakan itu sangat beralasan,” ujarnya.
Ia menyebut, selama 11 tahun para pedagang berjualan di kawasan Jalan Ponti.Tiba – tiba dalam waktu dua minggu ada instruksi pindah di Alun-Alun. Pemindahan mendadak dinilai perlu dibahas melalui kerja sama komprehensif antara seluruh OPD terkait dan Pedalindo.
“Kami tetap berusaha kooperatif dan mengikuti regulasi pemerintah. Hari pertama di MPP, dari sekitar 400 pedagang yang hadir, tempat hanya mampu menampung sekitar 230 an pedagang. Artinya kapasitasnya memang tidak mencukupi,” jelasnya.
Menurutnya, Pedalindo juga telah bersurat ke Ketua DPR untuk mengajukan audiensi dengan Ketua DPRD. Ia berharap ada solusi agar pedagang tetap bisa berjualan selama Ramadan.
“Kurang tiga minggu lagi Lebaran. Hari Minggu biasanya menjadi kesempatan bagi pedagang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Harapan kami, pedagang tetap bisa hidup dengan berjualan dan tidak diliburkan,” katanya.
Karena binaan kami sudah teriak,ini kurangvtiga mingguvtidak dapat hasil,kami akan turun kejalan dengan menutup akses jalan, kalau dari pertemuan (audiensi)nanti tidak membuahkan hasil.
Junius menambahkan, jumlah anggota Pedalindo secara keseluruhan tercatat sekitar 3.700 orang, meski tidak semuanya aktif. “Daya tampung di Alun-Alun sebelumnya sekitar 300 pedagang mentok -mentok 500, sementara pihaknya mengusulkan agar dapat menampung hingga 700 pedagang agar seluruh anggota bisa terakomodasi,”pungkas Junius Bram.
Senada, Humas Pedalindo Akhmadi menyampaikan keberatan atas kebijakan pemindahan dan peliburan CFD tersebut. Menurutnya, sejak awal sudah diprediksi lokasi MPP sepi pembeli.
“Kalau ini keputusan pemerintah, kami tetap akan kembali ke Ponti sesuai Perda dan Perbup. Kenapa hanya Pedalindo Ponti yang dipersoalkan, padahal kami punya legalitas jelas secara nasional,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan keberadaan PKL di sejumlah titik lain yang dinilai tidak memiliki legalitas, namun belum ditertibkan seperti di Taman Pinang.
“Seharusnya pemerintah bisa selektif dan adil dalam mengambil keputusan. Hari-hari menjelang Lebaran adalah momen bagi PKL mencari rezeki. Pedalindo adalah organisasi yang dilindungi hukum, memiliki SK dan Perda sebagai dasar pembinaan,” pungkas Akhmadi.
Sejumlah pedagang mengaku keberatan karena momen menjelang Hari Raya Idul Fitri merupakan waktu penting untuk meningkatkan pendapatan.
“Menjelang Lebaran justru diliburkan. Ini sangat merugikan karena kami tidak ada pemasukan,” ungkap salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya. (loe)
