JAKARTA | duta.co – Tekad pemerintah untuk menjadi ‘pelayan terbaik’ jamaah terus dilakukan. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochammad Irfan Yusuf, mengatakan, bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo kehadiran BP Haji adalah untuk mewujudkan tata kelola haji yang lebih baik.
“Sebagaimana negara dengan jumlah umat Islam terbesar dunia, sudah selayaknya pemerintah memberikan layanan terbaiknya. Bukankah jamaah haji Indonesia selama ini telah memberikan sumbangsih yang tidak kecil bagi pendapatan negara,” demikian disampaikan Drs H Abdul Kholiq, mantan pengurus PC GP Ansor Jombang kepada duta.co, Senin (23/12/24).
Menurut Cak Kholiq, panggilan akrabnya, adanya Badan Penyelenggara (BP) Haji harus memberikan layanan terbaik untuk jamaah. “Keberadaan lembaga ini menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintah harus bisa menunjukkan keseriusannya dalam urusan haji ini,” tegasnya.
Hal yang sama telah disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochammad Irfan Yusuf. Menurut Gus Irfan, panggilan akrabnya, saat silaturahmi dengan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah Mustain Ahmad dan jajaran di Semarang, bahwa, dirinya bertekad untuk memberikan layanan terbaiknya.
“Salah satu tujuan dibentuknya BP Haji oleh Presiden Prabowo adalah untuk membuat tata Kelola haji lebih profesional, membuat kebijakan terkait rekrutmen petugas haji yang lebih ketat, memastikan kebutuhan akomodasi dan konsumsi jemaah haji dapat dilayani dengan lebih baik,” kata Gus Irfan di Semarang, Kamis (19/12/2024).
“Termasuk memperbanyak fast track di bandara-bandara yang ada di Indonesia, karena telah terbukti efektif untuk mengoptimalkan keberangkatan Jemaah haji,” sambung cucu pendiri Nadhalatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari ini.
Menurutnya, ada 7 tugas dan fungsi BP Haji menurut Pasal 3 dan 4 Perpres 154 Tahun 2024. BP Haji lanjut Gus Irfan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan menyelenggarakan fungsi:
Pertama, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang dukungan penyelenggaraan haji. Kedua, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan penyelenggaraan haji. Ketiga, pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyelenggaraan haji.
Keempat, koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan. Kelima, pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan. Keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.
“Ketujuh, pelaksanaan dukungan yang bersi-fat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan,” tandas Gus Irfan.
Ditambahkan Gus Irfan bahwa pihaknya dan Kementerian Agama (Kemenag) telah bersepakat untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. “BP Haji dan Kemenag sudah sepakat menyukseskan penyelenggaraan haji tahun 2025. Ini adalah tahun pertama Presiden Prabowo, penyelenggaraan haji harus sukses,” jelasnya.
Usai silaturahmi dengan Kakanwil Kemenag Jateng dan jajaran, Gus Irfan kemudian meninjau Asrama Haji Transit di Semarang dan melanjutkan perjalanan dinasnya menuju Solo dan meninjau fasilitas Asrama Haji Donohudan di Boyolali. (mky dan Humas BP Haji)
