JOMBANG | duta.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menutup tahun 2025 dengan catatan legislasi yang relatif produktif. Sepanjang tahun berjalan, DPRD bersama Bupati Jombang telah menyetujui 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sementara dua Raperda lainnya masih menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Total, pada tahun 2025 terdapat 12 Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya, 2024. DPRD pun tidak bisa serta-merta menambah daftar legislasi baru. “Sesuai rambu-rambu dari Kemendagri, penambahan Propemperda hanya diperbolehkan maksimal 25 persen dari jumlah Perda yang diundangkan pada tahun berjalan,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, Senin (22/12).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, dua Raperda yang hingga kini masih dalam proses fasilitasi Kemendagri adalah Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Riparkab) serta Raperda Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Sementara itu, sepuluh Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati Jombang meliputi. Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perda Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Perda PT BPR Bank Jombang, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024,Perda Perubahan APBD Tahun 2025, Perda APBD Tahun Anggaran 2026, Perda Kerja Sama Daerah, Perda Smart City, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Meski deretan Perda tersebut menunjukkan kinerja legislasi yang cukup padat, sorotan publik belum sepenuhnya reda. Dari data duta.co sejak awal tahun 2025 hingga akhir tahun, kinerja para wakil rakyat masih menjadi sorotan publik sejumlah kalangan menilai DPRD masih lebih menonjol sebagai “mesin legislasi” ketimbang lembaga pengawas anggaran.

Persetujuan berlapis terhadap dokumen strategis mulai dari RPJMD hingga APBD kerap dinilai minim perdebatan substantif di ruang publik. Fungsi pengawasan DPRD terhadap arah kebijakan anggaran, investasi daerah, dan kinerja BUMD pun dinilai masih setengah hati, sehingga DPRD terkesan sekadar menjadi stempel formal kebijakan eksekutif.

Terkait pengawasan anggaran, DPRD hanya menjadi tukang stempel oleh eksekutif terlihat, beberapa program tidak pro rakyat bahkan hanya pemborosan anggaran diloloskan begitu saja. Seperti pengadaan sepeda motor melalui desa mantra serta Mega proyek tugu senilai 1 miliar namun ambruk. Hal ini memperlihatkan para wakil rakyat hanya “tukang stempel”.

Catatan akhir tahun 2025 ini menjadi pengingat, produktivitas legislasi belum tentu sejalan dengan kualitas pengawasan. Di tengah tantangan fiskal, investasi, dan tata kelola BUMD, publik menunggu DPRD Jombang hadir lebih kritis, bukan hanya rajin mengesahkan. (din)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry