SURABAYA | duta.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada tiga tahun ke depan bakal mengalami kriris pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab dalam kurun tiga tahun itu tercatat tidak kurang ada 10.517 pegawai ASN di lingkungan pemprov Jatim yang akan memasuki masa pensiun.
Rinciannya, sebanyak 2.202 pegawai ASN yang akan pensiun pada tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 sebanyak 2020 dan di tahun 2020 sebanyak 6315 pegawai ASN yang akan pensiun. Padahal, jumlah pegawai ASN Pemprov Jatim sendiri sebanyak 51.791 pegawai ASN.
“Kondisi ini sudah kita laporkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Asman Abnur dan beliau terkejut,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Anom Surahno saat dikonfirmasi, Kamis (17/5/2018).
Dijelaskan Anom, 10.517 pegawai ASN Pemprov Jatim yang akan pensiun tersebut, terdiri dari 5.671 guru, 433 tenaga kesehatan, 4.413 pegawai tenaga administrator, eselon 3, eslon 4 dan staf. “Kalau tidak segera dilakukan pergantian, maka Pemprov Jatim akan mengalami darurat ASN,” ungkapnya.
Untuk menutupi kekurangan ASN, lanjut Anom, pihaknya akan segera menggelar rekrutmen ASN. Rencananya rekrutmen ASN dibuka Juli 2018. Saat ini, Pemprov mengajukan formasi penerimaan ASN ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Berapa yang disetujui kita tidak tahu. Tergantung pusat. Yang jelas kita sudah mengajukan sesuai dengan jumlah ASN yang pensiun,” dalihnya.
Ia akan berupaya mendesain rekrutmen ASN Pemprov Jatim ke depan harus bisa menjawab tantangan Jatim sebagai provinsi industri. “Kita harus membuat profile ke depan. Administrator dan pengawas harus ke fungsi-fungsi yang mendukung Jatim sebagai provinsi industri,” beber Anom.
Sebelumnya, pemprov Jatim melakukan moratorium rekrutmen ASN dalam waktu tiga tahun. Terakhir rekrutmen ASN Pemprov Jatim yang kala itu masih bernama CPNS tahun 2015. Anom meyakini peminat tahun ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Diprediksi jumlah peminatnya sampai di atas 50 ribu orang. Padahal, jumlah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan hingga tahun 2022 sebanyak 19.008.
“Jumlah itu terdiri dari guru mata pelajaran sebanyak 8.351 atau 44 persen. Tenaga kesehatan 4.137 atau 22 persen, selebihnya tenaga reknis yang lain,” pungkas Anom Surahno. (ud)
