Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Gerindra Dapil I Kota Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, saat menggelar reses dan menyerap aspirasi warga serta tokoh masyarakat di wilayah RW 5 Granting, Kecamatan Simokerto, Surabaya.

SURABAYA | duta.co – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap peserta didik di salah satu sekolah negeri tingkat SMA atau sederajat di Surabaya menjadi salah satu persoalan yang disampaikan warga saat kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, S.H., M.I., di wilayah RW 5 Granting, Kecamatan Simokerto, Surabaya.

Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dari Fraksi Gerindra, Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Surabaya, tersebut menjadi ruang bagi warga dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Cahyo mengatakan, informasi mengenai dugaan pungutan terhadap siswa sekolah negeri itu masih bersifat awal dan perlu ditelusuri lebih lanjut. Ia menegaskan, tidak ingin persoalan tersebut dibiarkan apabila nantinya terbukti terjadi di lingkungan pendidikan.

“Kami belum bisa menyampaikan lebih detail karena ini masih informasi awal. Tentu ingin kami telusuri dan kami cek kembali kebenaran dari permasalahan ini,” ujarnya.

Menurut Cahyo, pengawasan terhadap lingkungan pendidikan perlu diperkuat melalui langkah preventif dan ruang pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Ia juga mengusulkan adanya kanal aduan khusus, termasuk melalui website, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara anonim.

Dengan mekanisme tersebut, laporan dan masukan warga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam memperbaiki tata kelola serta menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Ia mengaku selama ini telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta jajaran untuk mendorong langkah pencegahan terhadap berbagai persoalan di lingkungan pendidikan.

“Dan kami tidak akan toleran hal-hal seperti ini tetap eksis di ekosistem pendidikan kita,” tegasnya.

Selain persoalan pendidikan, aspirasi warga juga menyentuh masalah gizi buruk dan pentingnya upaya pencegahan sejak masa kehamilan. Cahyo menilai perlindungan kesehatan ibu hamil menjadi fondasi penting untuk memastikan bayi lahir dalam kondisi sehat dan tumbuh secara optimal.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta edukasi mengenai pemenuhan gizi perlu terus diperkuat. Upaya preventif dinilai lebih penting agar risiko gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani sejak dini.

Ia juga menyoroti pentingnya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah dijalankan pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk mendeteksi persoalan kesehatan masyarakat lebih awal, termasuk risiko yang berkaitan dengan kondisi gizi.

Di sisi lain, edukasi tentang pengendalian gizi, pola pengasuhan, dan kesehatan anak perlu diberikan secara berkelanjutan, khususnya kepada ibu-ibu muda. Pendampingan tersebut dinilai penting, terlebih dalam menghadapi persoalan pernikahan dini yang membutuhkan perhatian terhadap kesiapan mental, pemahaman kesehatan, serta kemampuan merawat anak.

Cahyo menilai, intervensi peningkatan gizi tidak cukup hanya melalui program pemenuhan makanan, tetapi harus dimulai dari penguatan pemahaman keluarga, kesehatan ibu, dan pola pengasuhan anak.

Dalam kaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cahyo menekankan pentingnya fondasi kesehatan dan pemenuhan gizi sejak dini. Program pemenuhan makanan dinilai perlu berjalan beriringan dengan pengawasan kesehatan, edukasi keluarga, dan pencegahan masalah gizi di masyarakat.

Ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan posyandu di lingkungan kampung sebagai garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah gizi buruk pada anak.

Menurut Cahyo, pelayanan kesehatan di tingkat kampung memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, ibu hamil, balita, hingga keluarga yang membutuhkan pendampingan.

“Dasar dari kebangkitan suatu kota itu ada di kampungnya,” tuturnya.

Melalui reses tersebut, Cahyo berharap berbagai aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pemerintah maupun instansi terkait, sehingga persoalan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi masyarakat dapat ditangani secara lebih konkret. (gal)