JOMBANG | duta.co – Konsentrasi pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo-Gibran, membenahi sektor pangan, patut diacungi jempol. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Terbuka Dies Natalis ke-60 Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Jumat (15/09/2023), bahwa, tantangan pangan hari ini, butuh inovasi besar-besaran.
Tahun lalu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, juga menyampaikan warning serius kepada pemimpin dunia, agar bersatu padu mengatasi krisis global yang tengah terjadi, diantaranya masalah pangan. Ini karena kelaparan akut sudah melanda berbagai negara. Ia menyebut kerawanan pangan lantaran faktor bibit, teknologi dan lain-lain.
“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo — soal ketahanan pangan — adalah tepat. Hari ini kita saksikan, sawah semakin tidak menjanjikan. Jangankan Gen Z, petani muda kita terus berkurang. Area sawah menyusut. Kita harus kembali ke sawah,” demikian Drs H Abdul Kholiq, Ketua DPC PBB Kabupaten Jombang kepada duta.co, Senin (30/10/23).
Menurut Cak Kholiq, upaya presiden mendorong insan IPB melakukan inovasi untuk mengantisipasi krisis pangan, baik karena dipicu peningkatan jumlah penduduk, perubahan iklim seperti adanya super El-Nino, situasi geopolitik, serta kondisi sawah yang terus menyempit, perlu mendapat perhatian bersama.
Konsep agromaritim yang inklusif, berkelanjutan atau sustainable and inclusive agromaritime yang dikembangkan oleh IPB, telah menjadi bagian penting dalam inovasi ekosistem pangan Indonesia, ini harus secepatnya sampai ke masyarakat bawah.
“Alih teknologi pertanian sudah merupakan kewajiban. Petani kita tidak bisa lari dari perubahan teknologi, tidak boleh takut dengan mesin cerdas. Di sisi lain, butuh sinergitas dengan beleid pemerintah, agar lahan pertanian tidak cepat menyusut,” tegasnya.
Hari ini, tambah Cak Kholiq, soal produktivitas pertanian di Jawa Timur misalnya, memang masih terjaga. Provinsi ini masih berstatus sebagai lumbung pangan nasional. Tetapi, harus diakui, bahwa, ketersediaan lahan menjadi pekerjaan serius bagi Pemprov Jatim.
“Mencermati hasil evaluasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim, setiap tahun rata-rata alih fungsi lahan pertanian di provinsi ini mencapai 1.100 hektare. Berdasar data Kementerian Pertanian (Kementan), 7,46 juta hektare lahan pertanian di Jawa Timur, yang sudah beralih fungsi mencapai 659.200 hektare. Ini fakta yang harus terjawab,” tegasnya.
Peralihan fungsi itu, tegasnya, memang sulit dibendung. “Pertama, adanya faktor tertentu, misalnya proyek infrastruktur berskala nasional seperti jalan tol, bendungan, dan industri. Kedua, cenderung menjadi perumahan atau kawasan permukiman. Ketiga, petani juga alih fungsi karena keuntungan. Akhirnya, sawah menjadi caffé atau caffé tengah sawah. Ini lagi musim,” urainya.
Masih menurut Cak Kholiq, petani sekarang, memang, serba merugi. Tanam pagi harus kejar-kejaran dengan burung, tanam kedelai tidak imbang dengan biayanya, tanam jagung juga merugi. “Kalau ada petani bilang pas-pasan, itu karena tenaga kerjanya tidak dihitung, tidak dihargai. Kalau dihitung, pasti rugi,” jelasnya.
Maka, mantan pengurus GP Ansor Jombang ini, bertekad untuk kembali ke sawah. “Saya yakin, program ‘Ketahanan Pangan’ yang dicanangkan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo bisa menjadi kenyataan. Syaratnya, harus ada sinergitas antara pemangku kebijakan dengan pelaksana lapangan, dan selaras dengan inovasi besar-besaran,” pungkasnya. (mky, jawapos.com)
