JOMBANG | duta.co – Polemik kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Jombang mendapat tanggapan dari Bupati Jombang, Warsubi. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukanlah produk pemerintahannya, melainkan keputusan yang telah ditetapkan sebelum ia menjabat.

Warsubi menjelaskan, dirinya baru dilantik sebagai Bupati Jombang pada 20 Februari 2025. Selama periode itu, ia mengaku tidak pernah menandatangani regulasi baru terkait tambahan fasilitas keuangan legislatif.

“Tidak ada kenaikan yang diputuskan saat ini. Semua masih mengikuti aturan sebelumnya,” tegas Warsubi usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD melalui live streaming di DPRD Jombang.

Menurut Warsubi, regulasi yang berlaku mulai 1 Januari 2025 merupakan Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 66 Tahun 2024, yang diteken Penjabat (Pj) Bupati Teguh Narutomo. “Itu sudah ditetapkan sebelum kami menjabat. Kami hanya melanjutkan kebijakan kepala daerah sebelumnya,” tambahnya.

Berdasarkan aturan tersebut, tunjangan perumahan DPRD naik: ketua menerima Rp37,9 juta per bulan, wakil ketua Rp26,6 juta, dan anggota Rp18,8 juta. Tunjangan transportasi anggota DPRD juga naik menjadi Rp13,5 juta. Sebelumnya, nominalnya masih mengacu pada Perbup Nomor 5 Tahun 2022 dengan besaran Rp29,2 juta (ketua), Rp21,8 juta (wakil ketua), Rp18,8 juta (anggota), serta Rp12,9 juta untuk transportasi anggota.

Kepala BPKAD Jombang, M. Nashrulloh, membenarkan adanya penyesuaian tersebut. “Iya, benar. Tunjangan pimpinan maupun anggota DPRD sudah mengikuti aturan terbaru,” pungkasnya. (din)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry