SAMPANG | duta.co – Aparatur Sipil Negeri (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang yang ingin berpindah tugas bekerja di kota lain, dengan berat hati harus gigit jari.
Pasalnya data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, saat ini ASN yang ada sudah Defisit. Untuk itu, dengan terpaksa Bupati Sampang H. Slamet Junaidi melarang ASN pindah dari Sampang, kecuali bertukar atau barter tugas.
Hal ini di ungkapkan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang, Yuliadi Setyawan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa siang (14/09/21).
“Kebutuhan PNS di Sampang masih sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan, utama_nya PNS yang pindah kerja di daerah lain akan mengganggu stabilitas kinerja di pemerintahan” tutur Wawan panggilan akrab Sekdakab Sampang.
Plt Kepala BKPSDM Sampang, Arif Lukman Hidayat yang mendampingi Sekdakab Sampang Yuliadi Setyawan menambahkan, secara umum, kebutuhan ASN khususnya mayoritas profesi Guru dan Tenaga Kesehatan, masing-masing jumlahnya kekurangan lebih 2000 ASN, jelasnya.
Untuk itu, Yoyok panggilan akrab Plt Kepala BKPSDM itu sangat setuju dengan inisiatif Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi untuk melarang ASN pindah tugas ke luar kota Sampang.
Dengan tujuan memberdayakan ASN yang ada untuk Kemajuan Pelayanan dan stabilitas Pemerintahan Sampang, pungkas Yoyok.
Kebijakan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi diungkapkan sesaat setelah pihaknya menggelar peninjauan pelaksana’an Uji kompetensi seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, pada Senin kemarin lusa, (13/09/21).
Bahkan H. Idi panggilan akrab Orang nomor satu di Pemkab Sampang itu berharap, peserta Uji kompetensi seleksi PPPK Guru tersebut, yang banyak diterima sebagai ASN asli putra daerah atau menetap di Kabupaten Sampang. Sehingga lebih menjanjikan ikut membangun Sampang tercinta, pungkasnya.
Di tambahkan Yuliadi Setyawan, apabila tidak ada kebijakan hal tersebut, selamanya Kabupaten Sampang di khawatirkan sulit untuk maju, baik dalam pelayanan atau stabilitas pemerintahan, hingga masa depan Sumber Daya Manusia_nya (SDM) terancam semakin terpuruk pula.(tur)
