SIDOARJO | duta.co – Sidoarjo kembali bergoyang? Baru beberapa hari menjadi Bupati Sidoarjo, Subandi sudah “digoyang” isu tak sedap, penyalahgunaan wewenang. Adalah Ketua Umum JCW (Java Corruption Watch) Kabupaten Sidoarjo, Sigit Imam Basuki ST yang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo.
“Pada hari ini, tanggal 24 Maret 2025, kami melaporkan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang mengenai pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas di RSUD Notopuro tahun 2024. Kami mencium ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang harus dilalui,” demikian disampaikan Sigit Imam Basuki ST kepada duta.co, Senin (24/3/25).
Ini, tegas Sigit, sangat bertentangan dengan aturan main, baik dari Permenkes maupun Permendagri. “Kita laporkan ke Kejaksaan. Dan semua itu diteken oleh Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2024. Jadi, Pak Mulyono itu diangkat menjadi Dewan Pengawas RSUD, kemudian menjadi Ketua Tim Relawan pemenangan Subandi dalam Pilkada (2024) kemarin. Ini terindikasi menabrak aturan main,” tegasnya.
Laporan JCW ini, memang unik. Sebab, sebelumnya, Sigit Imam Basuki ST juga masuk dalam pendukung pasangan Subandi-Mimik yang menggunakan tagline BAIK. “Saya khawatir ini bagian dari indikasi pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati, semoga tidak. Kalau sampai itu yang terjadi, apa jadinya Sidoarjo yang baru saja Pilkada, dan berharap pemimpinnya lepas dari jerat korupsi,” tegas warganet.
Nasib (tiga) Bupati Sidoarjo memang ironis. Tiga bupatinya berturut-turut masuk bui lantaran terjerat pasal korupsi. Ahmad Muhdlor Ali atau yang biasa disapa Gus Muhdlor, menjadi bupati Sidoarjo ketiga yang basuk bui. Sebelumnya, Sidoarjo juga memiliki pemimpin dengan kasus yang hampir sama, yakni Win Hendarso dan Saiful Ilah. “Kami, sebagai warga Sidoarjo, tidak ingin terjadi lagi. Karena itu, harus bersih,” pungkas Sigit.
Belum ada penjelasan atau jawaban resmi dari Pemkab Sidoarjo. Padahal, demo anti korupsi juga terjadi di jalanan. Duta.co juga belum mendapat jawaban atas laporan JCW ke Kejaksaan Negeri. (loe)
