PASURUAN | duta.co – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan program sekolah lima hari terus dilaksanakan. Muhadjir masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk menguatkan kebijakan tersebut. Namun kebijakan tersebut justru ditentang keras oleh Bupati Pasuruan, M Irsyad Yusuf.
Bahkan, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, terang-terangan menolaknya jika diberlakukan di Kabupaten Pasuruan. Tak hanya itu, program Madrasah Diniyah (Madin) yang sudah diterapkan di Kabupaten Pasuruan sudah melebihi kebijakan lima hari belajar atau Full Day School (FDS) yang getol akan diberlakukan Kemendikbud.
Sikap itu akan ditunjukkan nanti, diantaranya dengan mengirimkan surat resmi atas keberatannya kepada Menteri Pendidikan. “Jika pemerintah pusat memaksa untuk memberlakukan kebijakan itu, maka saya akan paling depan menolak full day school. Sebab, di kabupaten pasuruan sudah ada program madin yang sudah berjalan dengan baik, ”ujar Irsyad, Jumat (11/8) malam.
Menurutnya, kebijakan yang digagas Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy tersebut, bakal merusak tatanan sistem pendidikan yang selama ini ia bangun.
FDS dengan terapan lima hari belajar, ditegaskan oleh Bupati, masih belum jelas aturan mainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan program wajib madin sebagai inovasi kebijakan unggulannya, FDS belum dapat diukur.
“FDS ini kan masih awang-awang. Pasuruan sebenarnya sudah ada wajib madin yang hasilnya sampai saat ini sudah baik dan terukur. Bahkan yang disebut sebagai pendidikan karakter bagi anak didik ya madin tempatnya. Sebab, pendidikan agama yang bisa mendidik siswa dan siswi di tingkat madin bisa dirasakan manfaatnya. Khususnya pada pendidikan moral, ” tambahnya.
Lebih lanjut Irsyad mengatakan, struktur sosial dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pasuruan tidak boleh dibandingkan dengan kota-kota besar, seperti Jakarta. Jika alasannya pemenuhan karakter siswa, maka sistem belajar di madin selama ini juga ia nilai telah membentuk karakter-karakter kuat, dengan tetap belajar selama enam hari.
Dijelaskannya lima hari sekolah akan mendidik anak akan malas belajar karena libur dua hari. Selain itu, mereka terbiasa enam hari sekolah “Kalau di jakarta sebagai tolak ukur bagus karena kota besar. Di daerah beda. Alasan FDS bisa kembangkan pariwisata karena ada dua hari libur. Sudahlah kalau disini alasan FDS kembangkan pariwisata sudah tak masuk akal, ”beber Irsyad.
Irsyad menegaskan kalau memang keputusan FDS berlanjut, atas nama masyarakat Kabupaten Pasuruan, ia memastikan akan secepatnya melayangkan surat keberatan ke Kemendikbud untuk membatalkan. Ia juga terlihat pesimis, terkait kabar jika Presiden dalam waktu dekat akan membatalkan kebijakan FDS tersebut. Kabarnya akan digantikan dengan Peraturan Presiden (Perpres). (dul)
