SITUBONDO | duta.co – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, meminta kepada seluruh Camat, Kepala Desa, dan para pendamping desa se-Kabupaten Situbondo serius dalam pendataan Indeks Desa.
“Saya berjanji akan memberikan hadiah dan sanksi dalam program pendataan Indeks Desa Tahun 2025. Pemberian hadiah dan sanksi ini, dilakukan untuk mewujudkan visi Situbondo Naik kelas,” tegas Mas Rio, panggilan akrab Bupati Situbondo, Senin (21/4/25).
Lebih lanjut, Mas Rio mengatakan, dengan dilaksanakan sosialisasi pendataan Indeks Desa ini, diharapkan semua pelayanan publik tuntas di desa. Seperti pelayanan administrasi kependudukan harus tuntas di tingkat desa.
“Ada beberapa indikator dalam pemberian hadiah dan sanksi kepada pemerintahan desa, harus mampu memberikan pelayanan publik secara tuntas. Seperti pelayanan administrasi kependudukan kesemuanya harus tuntas di desa. Bagi desa yang tidak bisa menuntaskan pelayanan publik itu, maka akan diberi sanksi. Sedangkan, desa yang menuntasan pelayanan publik akan diberi Reward bisa DID atau ambulans desa,” tegas Mas Rio.
Tak hanya itu yang disampaikan Mas Rio, namun mantan Direktur PRC ini menegaskan bahwa, program ini membutuhkan keseriusan, karena berkaitan dengan anggaran dan data. “Pokoknya, kelengkapan peralatan pelayanan publik di desa-desa, saya harapkan bisa diaggarkan tahun ini,” kata Mas Rio.
Selain itu, Mas Rio, meminta kepada Kepala Desa agar pemerintahan desa tidak berpolitik dan tidak dijadikan alat politik. Kepala Desa harus profesional dan harus menjadi pelayan masyarakat desa secara mandiri.
“Harapan saya kepala desa tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengajak masyarakat bermain politik, agar tatanan pemerintahan desa terselenggara secara profesional,” tegas Mas Rio.
Dilain pihak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, Suriyatno, menjelaskan, bahwa, pendataan Indeks Desa akan dimulai hari ini diawali dengan tahapan sosialisasi yang diikuti para Camat, Kades dan pendamping desa, serta pendamping lokal desa dan tim pendamping kabupaten.
Mulai besok, lanjut Suriyatno, pihaknya akan melaksanakan Bimtek di Kecamatan yang diikuti pejabat struktural kecamatan, pendamping desa. “Sudah ada berapa desa yang sudah melakukan pelayanan publik Adminduk,” teranganya.
Dikatakan sesuai instruksi Bupati, sambung Suriyatno, maka desa yang memerlukan perangkat kepengurusan Adminduk supaya menganggarkannya dengan cara melakukan penggeseran anggaran kegiatan yang kurang perioritas melalui perubahan APBDes.
“Diharapkan semua desa sudah memiliki peralatan sesuai dengan standart pelayanan adminduk. Tahun ini semua desa sudah harus bisa memberikan pelayanan publik adminduk di tingkat desa,” harap Suriyatno.
Pewarta: Heru Hartanto
Editor: Nizham Alkafy
