BOJONEGORO | duta.co – Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar Sambang Desa untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Dengan tema Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa dan Konsep Pengelolaan Sampah, Sambang Desa digelar di Balai Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kamis (10/3/2022).

Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah menyampaikan, bahwa bantuan keuangan desa (BKD) sumbernya dari APBD. Sehingga dalam pengelolaan anggaran harus berhati-hati dan sesuai dengan perundang-undangan. Maka, proses realisasi dana BKD ini dibagi menjadi dua tahap agar kinerjanya dapat terkontrol dengan baik.

“Setelah tahap pertama selesai dikerjakan, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, bagi desa yang sudah mendapatkan BKD tahap pertama agar segera melaporkan secara administrasi surat pertanggungjawabannya. Sebab, BKD tahap kedua akan turun jika sudah dilaksanakan monitoring dan monev.

BKD tidak berhenti di tahun 2021 saja karena di tahun 2022 akan dilanjutkan kembali bagi desa yang baru cair 50 persen tahap pertama, dan akan dilanjutkan tahap kedua.

“Ada juga usulan baru kurang lebih sebanyak 156 desa yang akan mendapat bantuan keuangan desa,” jelasnya.

Anna Mu’awanah juga mengimbau kepada para kades agar dapat mengontrol proses jalannya BKD. Jangan sampai masuk dalam pelanggaran hukum terulang lagi. Apa yang telah direncanakan dan dikerjakan harus sesuai dengan apa yang dilaporkan.

Selain itu, bupati perempuan pertama di Bojonegoro itu juga menuturkan bahwa Pemkab Bojonegoro terus melakukan pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan mengurangi pengeluaran keuangan yaitu dengan bantuan sosial BPNT daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, bantuan beasiswa pendidikan, serta program tambahan gizi lansia.

Cara pengentasan kemiskinan yang kedua adalah menambah pemasukan. Dalam hal ini Pemkab Bojonegoro memberikan insentif bagi sektor keagamaan, RT/RW termasuk pemerintahan desa melalui ADD dinaikkan menjadi 12,5 persen, serta pembangunan kawasan.

Maka untuk memperkuat data, Pemkab Bojonegoro membentuk tim verifikasi data yaitu tim sensus verifikasi data kemiskinan daerah di mana bulan April data masuk dan akan kami lakukan intervensi bagi masyarakat miskin daerah.

“Saya optimis kemiskinan di Bojonegoro tidak naik,” imbuhnya.

Sementara itu, Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Arm Arif Yudo Purwanto mengatakan, kegiatan Sambang Desa ini bisa menyerap aspirasi warga secara langsung sesuai topik yang dibahas dan didengar oleh Bupati Bojoengoro. Pihaknya juga mengimbau untuk tidak membuang sampah di sungai serta mengklasifikasikan sampah organik dan anorganik.

“Dengan mendaur ulang sampah dengan baik maka persoalan kebersihan lingkungan dapat terwujud. Mari bersama-sama memiliki kesadaran untuk membangun dan mengawasi jalannya pembangunan di Bojonegoro. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya,” ucap Dandim.

Ia melanjutkan, jika masyarakat Bojonegoro bersama dapat mengelola sampah dengan baik, hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk ataupun kreatifitas. Di antaranya, sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk ataupun kreasi yang lainnya. Sementara, sampah non organik bisa dikreasikan, seperti yang sudah dilaksanakan di Pendopo Pemkab, yaitu festival sampah. (abr)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry