SURABAYA | duta.co – Rumor penggiringan Kades Banyuwangi untuk dukung Cagub-Cawagub Gus Ipul-Puti, terus menggelinding. Seperti dirilis lensabanyuwangi.com, salah satu masyarakat Banyuwangi, Suparmin SPd, SH mengaku prihatin mendengar kabar pengondisian kades-kades untuk memenangkan salah satu calon di Pilgub Jatim 2018.
“Seharusnya bupati sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah dan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, memposisikan sebagai pihak yang netral atau independen. Lepas dari persolan suka atau tidak suka (like in dislike),” demikian Suparmin SPd, SH kepada lensabanyuwangi.com.
Hal yang sama disampaikan H Ali Azhar SH. Menurut Gus Ali, pangilan akrab lelaki asal Desa Temuguruh, Sempu, Kabuaten Banyuwang ini, Bupati (Abdullah Azwar Anas) sebagai kepala daerah, wajib netral. Apalagi, baru saja ada ‘catatan hitam’ untuknya, di mana sampai sekarang masih melukai hati rakyat Banyuwangi.
“Semua rakyat Banyuwangi tahu, gonjang-ganjing apa yang membuat dia (Azwar Anas red.) batal menjadi Cawagub. Foto-fotonya yang tersebar di media sosial, ini sangat amat memprihatinkan. Rakyat Banyuwangi bisa minta pertanggungjawaban, benar dan tidaknya semua itu,” jelasnya.
Karenanya, masih menurut pengusaha property ini, sebaiknya Bupati Azwar Anas lebih berhati-hati, jangan sampai menciderai amanah rakyat, apalagi terlibat dalam politik praktis untuk kepentingan kelompoknya. “Kalau ini diterus-teruskan, saya khawatir dia akan jatuh dua kali di lubang yang sama,” tegasnya.
Suparmin SPd, SH juga memberi gambaran yang sama. Menurutnya, rakyat Banyuwangi sekarang sudah dalam keadaan tenang, situasi kondusif. Kondisi ini jangan dibuat ribut. Ia mengaku heran, sebab tidak disangka-sangka kini rakyat dibangunkan, dibuat tegang bahkan meradang, akibat adanya dugaan gerakan pengerahan massa oleh oknum Bupati Banyuwangi yang diduga melibatkan sebagian oknum Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung salah satu paslon gubernur-wakil gubernur.
“Kami segelintir dari masyarakat Banyuwangi prihatin mengapa hal seperti itu dilakukan tanpa memperhitungkan situasi, kondisi dan eskalasi wilayah Banyuwangi di bawah pemerintahannya sendiri. Bagaimana dengan Kepala Desa yang diduga ikut dikondisikan? Apakah mereka ini ada ijin cuti sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa,” jelasnya.
“Saya kawatir pada saatnya, H-10 Pilkada Jatim, mereka akan ramai-ramai mengambil cuti bersama Bupati Banyuwangi dengan seluruh perangkatnya untuk sosialisasi dan kampanye mendukung Paslon yang diidolakan. Sebagai rakyat tidak ingin adanya perpecahan dan ini saya sampaikan semata-mata demi pemerintahan Banyuwangi,” pungkasnya. (mky,din-lbc)
