Sebagian Tangkapan KPK saat OTT Bupati Nganjuk:
- Bupati Nganjuk Taufiqurrahman
- IH selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nganjuk
- SUW selaku kepala SMPN 3 Ngronggot, Nganjuk
- MD selaku Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk
- H selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk
- D wartawan media daring di Nganjuk
- Istri Bupati Nganjuk yang juga Sekdakab Jombang
- Direktur RSUD Kertosono
- Sekretaris camat
- SA, lurah yang juga Bacawabup Nganjuk
JOMBANG | duta.co – Ditangkapnya Ita Triwibawati, Sekdakab Jombang, bersama sang suami, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, oleh KPK, mengancam impiannya maju Pilgub Nganjuk. Golkar menegaskan mengevaluasi pencalonan Ita sebagai Bacabup Nganjuk.
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, atasan Ita Triwibawati, yang juga ketua DPD Golkar Jatim menyampaikan hal itu. Namun demikian, Nyono masih menunggu kepastian kabar dari KPK soal penangkapan Ita Triwibawati.
“Kita sudah mendengar kabar itu (OTT Bupati Nganjuk). Tapi belum ada pemberitahuan secara resmi. Kalau soal rekomendasi, kita akan melakukan evaluasi,” ujar Nyono kepada wartawan di Kantor Pemkab Jombang, Kamis (26/10).
Nyono menjelaskan, Golkar memiliki mekanisme dalam menerbitkan rekomendasi Cabup. Yakni mulai penetapan hingga pengesahan. Selama belum ada pengesahan, nama calon masih bisa bergeser. Pengesahan, kata Nyono, ketika sudah ada pasangan Cabup-Cawabup.
“Pengesahan tersebut paling lambat Desember 2017. Jadi kita akan melakukan evaluasi rekomendasi. Karena ada masalah tersebut,” ujar Nyono menegaskan.
Ita Triwibawati disebut-sebut hendak maju pada Pilkada Kabupaten Nganjuk 2018. Suaminya, Taufiqurrahman, adalah bupati Nganjuk dua periode yang menjabat 2008-2013 dan 2013-2018. Ita ikut diamankan dalam OTT bersama sang suami.
Bahkan kepergian Ita ke Jakarta adalah dalam rangka mengurus rekomendasi pencalonannya sebagai Bacagub Nganjuk. “Memang kemarin beliau pamit ke Jakarta mengurus rekomendasi Parpol dalam rangka pencalonannya dalam Pilbup Nganjuk,” ujar Bupati Nyono.
Nyono memastikan bahwa Kamis (26/10) kemarin Ita Triwibawati tidak kelihatan di Kantor Pemkab. “Kami nanti akan melakukan koordinasi. Sehingga kinerja Pemkab Jombang tidak terganggu dengan masalah ini. Kita tunggu kabar selanjutnya kepastian berita tersebut,” ujarnya.
Suap untuk Jual-Beli Jabatan
KPK saat ini tengah mendalami kaitan antara uang suap yang diterima Taufiqurrahman dengan pencalonan istrinya. KPK menyebut bukan kali ini saja Taufiq menerima suap untuk jual beli jabatan.
“Ita Triwibawati yang merupakan istri bupati, menurut informasi, akan nyalon bersama dengan SA (Lurah di Kabupaten Nganjuk) sebagai wakilnya. Tetapi apakah uang tersebut akan diberikan untuk itu? Ini rasanya masih dalam pengembangan,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam koferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).
Menyusul OTT KPK, Taufiq ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap Rp 298 juta terkait jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. Taufiq ditangkap seusai menerima uang di salah satu hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Basaria mengatakan, KPK melakukan OTT karena menduga ada transaksi suap kepada Taufiqurrahman. Suap itu diduga diberikan untuk memuluskan para pihak yang ingin mengisi sejumlah jabatan, seperti kepala sekolah, kepala dinas, dan sebagainya.
“Yang mana untuk menduduki jabatan tersebut, orang harus memberikan uang kepada (pejabat) setempat. Hal ini ke depan perlu diperhatikan secara serius,” katanya.
Adapun suap Rp 298 juta yang membuat Taufiq tertangkap, Basaria mengatakan uang itu untuk operasional Taufiq dan istri semata. “Kalau dana yang pada saat ini, pada saat dilakukan tertangkap tangan dengan jumlah Rp 200 jutaan, rasanya ada yang nggak cukup, pasti bukan. Ini mungkin hanya untuk biaya operasional dari bupati, istri selama ada di Jakarta,” ujar pimpinan KPK ini.
Basaria juga mengungkap, pada OTT itu, pihaknya menangkap 20 orang di dua kota. “OTT dilakukan di dua lokasi, Jakarta dan Nganjuk. Dalam OTT itu, KPK mengamankan 20 orang, 12 di Jakarta, 8 di Nganjuk,” katanya.
Selain Taufiqurrahman, Basaria menyebutkan, beberapa orang yang ditangkap di antaranya berinisial IH selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan, SUW selaku kepala SMPN 3 Kabupaten Nganjuk, MD selaku Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk, H selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan D merupakan wartawan media daring di Nganjuk.
Selain itu, beberapa orang lainnya yang ditangkap adalah istri Bupati Nganjuk yang juga Sekda Kabupaten Jombang, Direktur RSUD Kertosono, sekretaris camat, dan seorang lurah di Kabupaten Nganjuk yang juga bakal Cawabup Nganjuk.
KPK Heran Taufik Nekat
Basaria juga menyatakan tak habis pikir dengan kelakuan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Kepala daerah yang pernah lolos dari penetapkan tersangka KPK itu nekat menerima suap terkait jual beli jabatan.
“Kami juga bingung, nekat banget. Baru jadi tersangka, lalu praperadilan, masih nekat juga. Kami juga bingung,” kata Basaria.
Taufiq ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap sebesar Rp 298 juta terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Taufiq ditangkap seusai menerima uang di salah satu hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Taufiq sempat lolos dari jerat hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi lima proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada tahun 2009. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 6 Maret 2017 menerima sebagian permohonan praperadilan Taufiq yang saat itu sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.
Hakim PN Jaksel mendasarkan pertimbangannya pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang ditandatangani pada 29 Maret 2012, dalam menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Taufiq.
Dalam SKB tersebut disebutkan bahwa apabila dua instansi atau lembaga menangani perkara yang sama, maka dikembalikan kepada instansi atau lembaga awal yang melakukan penyelidikan awal. Mengacu SKB ini, maka seharusnya perkara yang menyeret Taufiq dikembalikan ke Kejaksaan Agung.
Pada 13 September 2017, pimpinan KPK melimpahkan sejumlah berkas perkara ke Kejaksaan Agung, salah satunya yaitu perkara Taufiq.
Penyegelan di RSUD Nganjuk
Selain menyegel tiga ruang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Tim Satgas Komisi KPK juga menyegel ruang Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk M Bisri SE.
“Tadi malam (Rabu malam) sekitar pukul 20.00, jadi saat penyegelan berlangsung kantor dalam kondisi kosong,” ujar Gunadi SE, kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan RSUD Nganjuk dikonfirmasi Duta, Kamis (26/10) siang.
Saat ini, kata Gunadi, Kabag Umum M Bisri yang ruangan disegel oleh KPK sedang berada di Jakarta untuk mengikuti pelatihan bersama dengan Wakil Direktur Pelayanan dr Laksomono Pratiknyo. “Sudah berangkat ke Jakarta sejak kemarin bersama Pak Laks (dr Laksomono Pratikno, red),” jelasnya.
Ketika melakukan penyegelan, lanjut Gunadi, tiga petugas KPK berpesan kepada staf RSUD agar ruangan Kabag Umum tersebut tidak disentuh. “Ada tiga orang petugas tadi malam itu, berpesan agar ruangan yang telah disegel ini tidak diutik-utik (disentuh), sampai petugas datang kembali,” paparnya.
Kedua petugas KPK, kata Gunadi lagi, hanya melakukan penyegelan tanpa membawa sesuatu. “Tidak berlangsung lama. Begitu datang langsung menyegel dan berpesan kemudian keluar. Tidak ada barang yang dibawa,” jelasnya.
Sementara itu, kabar OTT KPK kepada Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman hingga saat ini belum diterima secara resmi oleh Pemkab Nganjuk. Untuk itu, Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“Jadi tadi apel pukul tujuh dipimpin Pak Wabup. Beliau meminta karena proses pemeriksaan KPK ini masih berlangsung, semua ASN menjalankan tugas sesuai Tupoksi masing-masing. Jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat terganggu,” ujar Kabag Humas Pemkab Nganjuk Drs Agus Irianto MM kepada Duta.
Terkait dengan kabar OTT, kata Agus Irianto, Pemkab Nganjuk belum menerima keterangan secara resmi dari KPK. “Sampai dengan saat ini, pemerintah kabupaten Nganjuk belum menerima keterangan secara resmi dari KPK,” jelasnya.
Namun, Agus Irianto menjelaskan bahwa sejak Selasa (24/10) lalu, Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman memang sedang berada di Jakarta. “Jadi beliau, bersama dengan bupati dan gubernur seluruh Indonesia mendapat arahan dari Presiden,” paparnya.
Pemkab Nganjuk Tunggu Penjelasan KPK
Mengenai keberadaan Bupati Taufiquraqhman bersama istrinya, Ita Tri Wibawati, yang dikabarkan terjaring OTT KPK, Agus Irianto lagi-lagi menyebut belum mendapat keterangan resmi dari KPK. “Yang jelas begini, sejak Selasa Pak Bupati di Jakarta. Dan, hingga saat ini Pemkab Nganjuk belum menerima keterangan secara resmi dari KPK,” terangnya.
Masalah penyegelan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak kemarin Agus Irianto membenarkannya. “Yang saya tahu kemarin itu, Rabu 25 Oktober ada sejumlah ruang OPD yang disegel KPK, di antaranya ruang kepala Dinas Kantor Lingkungan Hidup (LH), Ruang Kadis Dinas Pendidikan, dan dua ruang Kabag: Ketenagaan dan Dikdas,” urainya.
Untuk itu, lanjut Agus Irianto, OPD Lingkungan Hidup, dua petugas KPK yang datang langsung membawa Kepala Kantor Dinas LH Hariyanto ke Mapolres Nganjuk untuk dimintai keterangan. “Jadi ada dua petugas KPK datang. Kemudian minta ditunjukkan ruang kepala dinas. Kebetulan kemarin Kepala Dinas LH Pak Harianto memang ada di tempat. Detelah ketiganya berbincang sekitar 5 hingga 10 menit keluar menuju ke Mapolres Nganjuk untuk pemeriksaan,” jabarnya.
Setelah itu, imbuh Agus Irianto, sekitar pukul 17.00 WIB ruang Kepala Kantor LH disegel oleh KPK. Hingga berita ini ditulis, Pemkab Nganjuk masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait kabar OTT Bupati Taufiqurrahman bersama istri serta sejumlah pejabat dan stafnya di Jakarta. rul, hud, agk
