SIDOARJO | duta.co – Badan Urusan Logistik (Bulog) sampai kini masih menunggu data valid dari pemerintah daerah (pemda) di Jawa Timur terkait pemberian bantuan sosial (bansos) beras. Karena, di awal 2018 ini, beras miskin (raskin) atau beras untuk keluarga sejahtera (rastra) sudah ditiadakan diganti dengan bansos.
Validasi data yang belum sepenuhnya beres dari pemda itu, terungkap saat sembilan anggota Komisi VI DPR RI yang dipimpin wakil ketuanya, Azzam Azman Natawijaya mengunjungi gudang Bulog Banjar Kematren Sidoarjo, Kamis (25/1).
Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog Jatim, Mohammad Hasyim mengatakan ada beberapa daerah yang belum memberikan data yang valid untuk pemberian bansos ini. “Kita masih menunggu. Ada beberapa daerah yang sudah melakukannya, ada yang belum. Setiap minggu selalu ada up date-nya agar bantuan ini bisa segera dilakukan,” ujar Mohammad Hasyim.
Bansos beras untuk 2018 ini, sebesar 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya saat masih berupa raskin atau rastra masyarakat menerima beras sebanyak Rp 15 kilogram namun harus mengganti dengan uang sebesar Rp 1.600 per kilogramnya. “Sementara untuk bansos ini gratis diberikan,” tandas Hasyim.
Ditambahkan Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog, Imam Subowo dalam kesempatan yang sama mengungkapkan pemberian bansos ini nantinya harus kepada masyarakat KPM yang memiliki kartu yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Jumlahnya secara nasional mencapai 15.6 juta. “Tiap kartu berisi Rp 110 ribu per bulan yang bisa dipakai di semua jaringan bank pemerintah atau Bank BUMN. Juga bisa dipakai di Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog yang saat ini ada 36.800,” jelas Imam.
Ditambahkan Imam, sebenarnya bansos sebanyak 10 kilogram per KPM ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Idealnya memang sebesar 15 kilogram seperti raskin atau rastra. end
