“Telaah Sederhana sebagai dukungan penuh atas langkah Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dalam perjanjian kerjasama RI – Amerika Serikat (Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Tengah Riuh Polemik.”
Oleh: Abdur Rahman El Syarif
RIUH rendah perbincangan publik tentang perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan satu hal yang patut kita syukuri: bangsa ini semakin sadar bahwa kebijakan ekonomi bukan sekadar urusan teknokratis, melainkan menyangkut martabat, kedaulatan, dan arah masa depan nasional. Namun dalam kegaduhan opini, kita perlu menjaga kejernihan berpikir, membedakan antara kewaspadaan yang sehat dan kekhawatiran yang berlebihan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diplomasi ekonomi Indonesia bergerak dengan keberanian yang terukur. Dunia sedang mengalami fragmentasi geopolitik dan ekonomi. Rantai pasok global berubah, proteksionisme meningkat, dan perebutan sumber daya strategis semakin tajam. Dalam konteks seperti ini, sikap pasif justru berisiko lebih besar daripada langkah negosiasi yang terencana.
Perjanjian dagang selalu lahir dari prinsip timbal balik. Tidak ada kesepakatan internasional yang sepenuhnya memuaskan satu pihak tanpa kompromi. Tetapi kompromi bukanlah sinonim dari menyerah. Ia adalah seni mengelola kepentingan dalam ruang realitas. Itulah yang sedang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola kepentingan bangsa dan negara dalam ruang realitas percaturan bangsa-bangsa.
Antara Tarif dan Daya Saing
Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah soal penurunan atau penghapusan tarif bagi produk asing yang masuk ke Indonesia. Kekhawatiran ini berpijak pada asumsi bahwa industri nasional akan kalah bersaing.
Namun pertanyaan mendasarnya: apakah daya saing modern semata ditentukan oleh tarif? Realitas ekonomi global menunjukkan bahwa daya saing bertumpu pada efisiensi, inovasi, kualitas regulasi, kepastian hukum, dan dukungan kebijakan industri. Tarif hanyalah satu instrumen, bukan fondasi utama.
Kompetisi yang terukur dapat menjadi katalis reformasi struktural. Industri yang adaptif akan tumbuh; industri yang stagnan memang harus bertransformasi. Proteksi permanen sering kali melahirkan ketergantungan, bukan kemandirian.
Negara tetap memiliki instrumen non-tarif,
standar teknis, kebijakan TKDN, insentif fiskal, penguatan UMKM, yang dapat memastikan bahwa keterbukaan tidak berarti pembiaran.
Tentang Klausul yang Dianggap “Timpang”
Sebagian kalangan menyoroti banyaknya kewajiban administratif yang ditanggung Indonesia. Namun dalam praktik perdagangan internasional, harmonisasi regulasi sering kali merupakan prasyarat akses pasar.
Apa yang tampak sebagai kewajiban bisa saja merupakan penyesuaian standar agar produk Indonesia lebih mudah diterima di pasar global. Jika akses pasar ekonomi terbesar dunia terbuka lebih luas, maka manfaat strategis jangka panjang perlu dihitung secara utuh, bukan parsial.
Diplomasi ekonomi bukan soal menang mutlak atau kalah total. Ia adalah kalkulasi manfaat jangka panjang dalam lanskap global yang dinamis.
Komitmen Pembelian dan Logika Keseimbangan
Isu lain yang dipolemikkan adalah komitmen pembelian produk tertentu dari mitra dagang. Dalam relasi bilateral modern, pembelian timbal balik merupakan mekanisme menjaga keseimbangan perdagangan sekaligus stabilitas hubungan jangka panjang.
Pertanyaan yang relevan bukanlah “mengapa membeli?”, tetapi “apakah pembelian tersebut memang dibutuhkan secara ekonomi dan memberi efek pengganda bagi sektor domestik?” Jika energi, teknologi, atau alat produksi tersebut memperkuat fondasi ekonomi nasional, maka transaksi itu bukan beban, melainkan bagian dari strategi pembangunan.
Kedaulatan dan Narasi Ketakutan
Narasi “penjajahan ekonomi” terdengar dramatis, tetapi perlu diuji secara rasional. Kedaulatan tidak hilang karena membuka perdagangan. Kedaulatan melemah jika regulasi dalam negeri rapuh, tata kelola lemah, dan pengawasan tidak berjalan.
Jika Indonesia memiliki perangkat hukum yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, serta strategi industri yang jelas, maka kerja sama internasional justru memperluas ruang manuver nasional.
Ketakutan berlebihan sering kali berangkat dari asumsi kelemahan internal. Solusinya bukan menutup diri, melainkan memperkuat fondasi domestik.
Posisi Indonesia dalam Geopolitik Global
Indonesia hari ini bukan negara pinggiran. Kita adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, dan pemilik sumber daya strategis yang dibutuhkan dunia. Dalam situasi global yang terbelah, kemampuan menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan besar justru memperkuat posisi tawar.
Berinteraksi dengan satu kekuatan tidak berarti meninggalkan yang lain. Diplomasi yang luwes memperluas ruang pilihan. Negara yang mampu menjaga keseimbangan relasi akan memiliki leverage yang lebih besar dalam percaturan global.
Optimisme yang Bertanggung Jawab
Optimisme bukan sikap naif. Ia adalah kepercayaan berbasis kalkulasi dan pengawasan. Pemerintah wajib transparan dan akuntabel. Publik berhak mengkritisi dan mengawal implementasi. Namun membangun narasi bahwa setiap negosiasi adalah pengkhianatan justru melemahkan kepercayaan nasional.
Bangsa besar tidak tumbuh dari rasa takut pada dirinya sendiri. Ia tumbuh dari keberanian memasuki arena global dengan strategi, disiplin, dan kepercayaan diri.
Maka perdebatan ini sejatinya bukan soal pro atau kontra semata. Ia adalah soal cara pandang terhadap masa depan. Apakah kita memilih menjadi bangsa yang selalu curiga pada langkahnya sendiri, atau bangsa yang percaya diri menegosiasikan kepentingannya di panggung dunia?
Perdagangan bukan soal tunduk atau menang. Ia adalah seni menegosiasikan masa depan. Dan masa depan tidak pernah dimenangkan oleh bangsa yang ragu pada keberaniannya sendiri.(*)
