MOJOKERTO | duta.co – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama jajaran serta pimpinan DPRD kota Mojokerto menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam rangka rapat koordinasi dan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (IPKD-MCSP) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis (14/8/2025).
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa lertemuan yang dilaksanakan oleh KPK ini menjadi bagian dari kegiatan surveilans dan pembuktian dokumen atas indikator perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilaporkan melalui platform JAGA.id milik KPK.
“Tidak hanya Pemerintahan Kota Mojokerto saja yang diundang, tetapi Pemerintahan kabupaten dan kota lainnya juga diundang dengan waktu yang tidak bersamaan,” ujarnya saat dikomfirmasi terkait hal tersebut.
Gaguk menegaskan, kehadiran jajaran eksekutif dan legislatif Pemkot Mojokerto ke KPK tidak untuk pemeriksaan sebagaimana isu yang beredar.
“Jadi, bukan dipanggil untuk diperiksa, tapi diundang rapat koordinasi dalam rangka tata kelola pemerintahan daerah,” tandasnya.
Ia juga menyayangkan isu negatif yang dihembuskan oleh salah satu media massa di Mojokerto tersebut. Karena koordinasi dan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah melalui IPKD-MCSP bersama KPK tidak hanya diikuti oleh Kota Mojokerto saja, beberapa daerah lain juga turut diundang.
“Sebelumnya juga sudah ada beberapa Pemda di Jatim yang melakukan koordinasi hal yang sama, diantaranya Pamekasan, Tulungagung, Batu, Ngawi, Gresik, dan Bojonegoro serta masih ada daerah lainnya. Namun tema surveilans yang dibahas tidak seragam, disesuaikan dengan permintaan Tim Satuan Tugas Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK RI,” imbuhnya.
Melengkapi penjelasan dari Sekdakot, Plt. Inspektur Kota Mojokerto Agung Moeljono menjelaskan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pemkot Mojokerto sesuai dengan permintaan Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI. Kota Mojokerto sendiri berada dalam wilayah Satgas Wilayah 3.1.
“Ada tiga area IPKD MCSP yang kemarin kami paparkan, yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ),” jelas Agung.
Ia mengatakan, pemaparan tersebut tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian antara pelaporan yang SDH disampaikan dan implementasi di lapangan.
“Kemarin ada beberapa hal yang kita paparkan kepada KPK. Diantaranya proyek strategis, jumlah pokir yang diakomodir, penganggaran dana hibah, dan bansos dari APBD, termasuk anggaran perjalanan dinas DPRD dan kita konsultasikan resiko dari perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang/jasa tahun 2025,” terangnya.
Masih kata Agung, untuk tahun 2024, IPKD MCSP Kota Mojokerto adalah yang terbaik untuk kategori pemerintah daerah, capaian nilai IPKD MCSP KOTA MOJOKERTO tertinggi di Jawa timur.
“Sebagaimana yang kita paparkan kepada KPK, nilai untuk masing-masing area IPKD-MCSP sampai bulan Agustus 2025 cukup bagus, yaitu 50,41 untuk perencanaan, 52,85 dalam area penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah 75,33,” terangnya
Sementara untuk area IPKD MCSP lainnya adalah sebagai berikut, Layanan Publik (50,97), Manajemen ASN (27,66), Pengelolaan Barang Milik Daerah (39,10), Optimalisasi Penerimaan Daerah (22,66), dan untuk Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (35,30). “Nilai ini tentu masih terus berubah seiring dengan pemenuhan data dukung yang terus kita cukupi hingga akhir tahun 2025,” tutupnya. (ywd)
