PROBOLINGGO | duta co – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan kegiatan Sinergitas Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada jalur pendidikan formal di Ruang PRIC MPP Kabupaten Probolinggo, Senin (30/9/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, serta sejumlah kepala sekolah, koordinator wilayah pendidikan, dan kebudayaan, serta koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).
DP3AP2KB juga mendatangkan narasumber Penata Kependudukan dan KB BKKBN Jawa Timur, Toma Afriadi.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifuddin membuka acara tersebut sekaligus memberikan sambutan penting terkait pentingnya kesadaran kependudukan bagi siswa.
“Indonesia akan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Dalam 21 tahun mendatang, generasi muda yang saat ini kita didik akan menjadi pilar penting pembangunan bangsa. Kita harus memastikan mereka memahami dan peduli terhadap masalah kependudukan sejak dini,” kata Hudan.
Hudan juga menekankan pentingnya kependudukan sebagai sumber daya yang strategis, namun jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bumerang yang berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti kekurangan tenaga kerja dan ketergantungan pada tenaga kerja asing.
Oleh karena itu, ia berharap siswa dapat lebih peduli terhadap isu-isu kependudukan di lingkungan mereka.
Hudan menambahkan, pembangunan berbasis keluarga adalah pondasi utama dalam menangani masalah kependudukan di Indonesia.
Menurut Hudan, kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan ini telah berjalan dengan baik di daerah lain seperti Malang dan Bondowoso.
“Kabupaten Probolinggo harus mengejar ketertinggalan dalam penerapan program SSK ini,” ujar Hudan.
Ia juga menyampaikan bahwa integrasi materi kependudukan ke dalam pelajaran sekolah akan menjadi bekal penting bagi siswa dalam menghadapi isu-isu masa depan mereka.
Kabupaten Probolinggo akan mulai menerapkan SSK tahun depan, dengan saat ini baru melibatkan 7 SMP, namun akan diperluas ke seluruh SLTP hingga SLTA.
Pada kesempatan yang sama, narasumber dari Penata Kependudukan dan KB BKKBN Jawa Timur, Toma Afriadi menjelaskan bahwa inti dari SSK adalah mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
“Guru akan mendapat pengembangan kompetensi dan menyusun bahan pembelajaran yang terintegrasi dengan materi kependudukan,” ujar Toma.
Program SSK di Kabupaten Probolinggo melibatkan beberapa pihak dengan peran yang jelas.
Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan program SSK, memberikan arahan, pembinaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
“Sementara guru merupakan subjek utama dalam pelaksanaan program ini, mereka akan mendapatkan pengembangan kompetensi terkait materi kependudukan dan bertugas menyusun pembelajaran yang terintegrasi dengan materi tersebut,” ucapnya.
Selain itu, guru juga membimbing kegiatan kesiswaan serta mengembangkan budaya sekolah yang mendukung kependudukan.
Siswa sebagai peserta didik akan terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar yang terkait dengan materi kependudukan.
Ia menambahkan, para siswa juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan mereka melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada tema kependudukan.
Dengan sinergitas dari seluruh pihak terkait, diharapkan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada siswa mengenai pentingnya kepedulian terhadap isu-isu kependudukan untuk masa depan mereka. hul/afa
