SURABAYA | duta.co –  Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya akan memanggil Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Alfian Limardi dalam waktu dekat. Penyebabnya, Alfian dianggap bertindak berlebihan setelah membuang draf RAPBD milik Diskominfo Surabaya pada saat hearing di Komisi B DPRD Surabaya beberapa waktu lalu.

“Ya istilahnya kami akan bertemu dengan mas Alfian (PSI) untuk meminta klarifikasi peristiwa tersebut. Kalau bisa ya minggu ini kita agendakan,” kata Ketua BK DPRD Surabaya, Badru Tamam kepada Licom, Kamis (7/11/2019).

Politisi dari Fraksi PKB ini mengaku melakukan rapat internal Badan Kehormatan untuk mengambil sikap usai pertemuan dengan Alfian Limardi. “Nantinya setelah pertemuan dengan mas Alfian baru memutuskan kira-kita keputusan apa yang kita berikan. Kita dibahas internal BK,” tegas Badru Tamam.

Terkait insiden yang dilakukan Alfian dalam saat pembahasan RAPBD, pihaknya menduga sikap tersebut terjadi karena tidak puas dengan draf RAPBD yang dilaporkan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemkot Surabaya.

“Makanya nanti kita klarifikasi apakah ini bentuk kemarahan, ketegasan, atau sikap tidak puas saat pembahasan RAPBD. Saya kira itu kejadian insidentil dan tidak direncanakan,” katanya.

Sebelumnya, sikap politis PSI Alfian Limardi sempat mendapat perhatian dari Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwiyono. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut anggota dewan mestinya bertindak sopan dalam menyampaikan pendapat atau tanggapan.

“Dalam Tatib DPRD Surabaya sudah diatur, seorang anggota dewan dalam menyampaikan pendapatnya harus sopan dan tertib,” kata Adi Sutarwijono, Rabu (6/11/2019).

Ketua dewan yang biasa disapa Awi ini mengatakan, bisa saja anggota dewan kritis, namun tetap berada di tatanan. “Dia memang harus kritis, tapi bukan berarti boleh marah-marah sekenanya. Tetap ada tatanannya. Ada aturannya,” ujarnya.

Awi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menambahkan, sikap kritis terletak pada keterampilan berargumen, substansi yang diajukan, penyampaian data-data yang mendukung atau tafsir berbeda atas data-data.

“Kalau diajukan dengan logika yang kuat, maka siapapun yang mendengar akan tercerahkan. Tidak ada tendensi menyerang pribadi. Ibarat oase, siapapun bisa minum dari sumber yang bening dan menyegarkan,” tuturnya.

Terlisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser membenarkan adanya kejadian tersebut. Kejadian tersebut cukup memalukan bagi anggota DPRD Kota Surabaya yang merupakan mitra Pemkot dalam pembahasan RAPBD.

“Selama ini kami tidak pernah diperlakukan seperti itu. Kalau ada kekurangan, ‘kan bisa ngomong secara baik-baik,” ujarnya. azi

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry