(foto pegipegi): Kalangan rafting menolak pembangunan bendungan Telaga Waja.
JAKARTA | duta.co – Sedikit demi sedikit apa yang terjadi pada proyek infrastruktur di Pemerintahan Jokowi terkuak. Bukan hanya proyek jalan tol yang sering menjadi perbincangan masyarakat, tapi juga proyek pembangunan 65 bendungan di sejumlah wilayah di Indonesia diminta untuk ditinjau ulang. Lagi-lagi ada kesan proyek ini dipaksakan. Bahkan, ditengarai kejar target untuk mendongkrak elektabilitas capres petahana.
“Jalan tol juga diduga kejar target Pilpres, sekarang proyek bendungan. Bank Dunia juga mengkritik. Sebaiknya Pemerintah melihat secara menyeluruh proyek yang sangat dibutuhkan rakyat. Jangan grusa-grusu,” kata Subhan, warga Ciawi, Jumat 15 Februari 2019.
Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP) juga mendesak pemerintah mengkaji proyek 65 bendungan meskipun masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional oleh Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.
BPKP mencermati kebijakan pembangunan 65 bendungan melawan kecenderungan di sejumlah negara di Amerika, Eropa, dan Asia yang justru mulai merekayasa ulang dan bahkan menghancurkan bendungan.
Didorong oleh gerakan kampanye kelompok akar rumput, negara-negara tersebut menyadari bendungan sudah tak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Selain pemeliharaanya berbiaya mahal, risiko bencana yang bisa dipicunya akibat kegagalan struktur, dan adanya keinginan kuat untuk merehabilitasi lingkungan, terutama sungai-sungai yang kondisinya kritis karena dibendung.
Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bendungan untuk Irigasi dan Penyediaan Air Baku yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 22 Februari 2018 mengungkap sejumlah permasalahan dalam proyek 65 bendungan.
Permasalahan tersebut antara lain penyelesaian proyek yang meleset dari target, pemeliharaan yang tidak memadai, penolakan masyarakat, dan keterlambatan pembayaran kompensasi atas tanah masyarakat.
Menurut BPK, dari 29 bendungan yang pembangunannya direncanakan selesai pada 2019 dalam Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, hanya tujuh bendungan yang pembangunannya telah dirampungkan per akhir November 2017.
BPK juga menemukan pemeliharaan bendungan yang telah selesai tidak memadai. Bahkan ada yang belum dilengkapi dengan jaringan irigasi. Akibatnya pemanfaatan bendungan untuk mengairi persawahan dan menyediakan air baku bagi masyarakat menjadi tak optimal.
BPK pun mencatat keberatan dan penolakan masyarakat atas sejumlah proyek bendungan. Di Karangasem, Bali, masyarakat menolak pembangunan Bendungan Telagawaja karena proyek bisa menghancurkan sawah yang masih produktif, usaha arung jeram, dan sebuah pura tempat ibadah. Lebih ironis, pembangunan Bendungan Telagawaja dinilai oleh Badan Lingkungan Hidup Bali tak layak lingkungan. Proyek ini akhirnya dicoret dan dialihkan ke daerah lain.
Sementara itu, observasi lapangan BPKP atas proyek Bendungan Ciawi di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, menemukan keresahan warga di sekitar lokasi proyek. Mereka resah karena 270 keluarga yang tanahnya masuk area proyek belum menerima kompensasi.
“Mereka juga cemas Bendungan Ciawi tak cukup efektif menampung banjir yang biasanya mengalir ke Jakarta. Ini karena curah hujan ekstrem tiap awal tahun di kawasan itu dan potensi tingginya sedimentasi akibat kontur tanah rawan lonsor sementara tinggi bendungan hanya 55 meter,” papar Ketua Presidium BPKP, Rusmin Effendy di Jakarta.
BPKP meminta pemerintah untuk tidak mengejar tenggat penyelesaian proyek, terlebih jika percepatan bertujuan semata politik elektoral pada Pilpres 2019.
Pemerintah harus memastikan setiap proyek bendungan disosialisasikan kepada masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh proyek.
“Sosialisasi harus melibatkan partisipasi aktif, terbuka, dan sejajar dari masyarakat, bukan sekadar formalitas pemenuhan syarat analisis dampak lingkungan,” ujarnya lebih lanjut.
Pemerintah juga harus mengkaji alternatif dari bendungan untuk memenuhi kebutuhan layanan irigasi, menyediakan air baku, dan mengendalikan banjir, mengingat dampak sosial dan lingkungan yang bisa diakibatkan oleh suatu bendungan.
“Alternatif itu harus lebih dulu dilakukan sebelum memutuskan untuk membangun bendungan, seperti mengatasi deforestasi dan degradasi daerah aliran sungai untuk mengendalikan banjir,” terangnya.
Proyek bendungan harus dipastikan memiliki manfaat yang besar terhadap warga di hulu, sekitar, dan hilir bendungan.
“Pemerintah tak boleh berpuas diri hanya dengan membayar kompensasi finansial mengingat warga telah merelakan lahan mereka, mata pencaharian, dan lingkungan sosial-budaya demi pembangunan bendungan,” ujarnya.
Terpenting pula, kata Rusmin, setiap proyek bendungan harus memenuhi syarat-syarat ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya analisis dampak lingkungan terbaru, persetujuan warga, dan kesesuaian dengan tata ruang dan wilayah.
“Jangan hanya karena ini proyek strategis nasional, hal-hal tersebut diabaikan,” tegasnya.
Terakhir, lanjut Rusmin, pemerintah harus memastikan bahwa operasi bendungan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem sungai, baik di hulu, bantaran, maupun hilir.

“Jika, operasi bendungan ternyata merusak ekosistem, Pemerintah harus siap untuk merekayasa ulang bendungan atau bahkan menghancurkannya,” katanya.

Bendungan di Bali
Sebelumnya Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida, I Ketut Jayada, membenarkan proyek Bendungan Sungai Telaga Waja telah dicoret dari 14 proyek strategis nasional. Menurut Ketut Jayada, megaproyek Bendungan Telaga Waja senilai Rp 1,9 triliun dicoret karena berbagai faktor.
Pertama, karena faktor sosial di mana masyarakat sekitar kurang setuju ada proyek Bendungan Telaga Waja. Penolakan ini terutama datang dari kalangan pengusaha rafting di Sungai Telaga Waja. Kedua, proyek dicoret karena belum kunjung keluarnya rekomendasi Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) dari Pemkab Karangasem.
“Padahal, feasibility study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) untuk proyek Bendungan Telaga Waja ini sudah tuntas. Setelah FS dan DED ramping, tinggal survei pembebasan lahan,” beber Ketut Jayada.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, sebagaimana dikutif bisnis.com, juga menyatakan FS dan DED proyek Bendungan Telaga Waja telah selesai dikerjakan. Karenanya, kelayakan proyek dan pembiayaannya tidak ada masalah. Proyek Bendungan Telaga Waja ini anggarannya bersumber dari APBN.
Rencana awal, bangunan Bendungan Telaga Waja dirancang bertipe urungan batu dengan inti tegak. Bangunan bendungan dirancang sepanjang 310 meter dengan tinggi 95 meter, sehingga mampu menampung 13,68 juta meter kubik air. Nah, air yang tertampung diproyeksikan untuk air baku dengan debit 125 liter per detik. Selain itu, juga untuk melayani kebutuhan air Kabupaten Klungkung, Gianyar, Badung, dam Kota Denpasar. Air Bendungan Telaga Waja juga bisa untuk melayani irigasi lahan seluas 1.196 hektare.
Airan air Sungai Telaga Waja sendiri berasal dari 5 mata air, yang lokasinya berada di Banjar Tegenan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang. Pertama, Mata Air Isah dengan debit 94 liter per detik. Kedua, Mata Air Celuk dengan debit 104 liter per detik. Ketiga, Mata Air Bangol dengan debit 119 liter per detik. Keempat, Mata Air Surya dengan debit 146 liter per detik. Kelima, Mata Air Gerubuk dengan debit terbesar yakni 170,9 liter per detik.
Menurut Ketut Jayada, setelah proyek Bendungan Telaga Waja dicoret dari 14 proyek strategis nasional, nantinya akan dalihkan membangun dua bendungan di Bali. Pertama, Bendungan Sidan di Desa Bilok Sidan, Kecamatan Petang, Badung. Kedua, Bendungan Tamblang di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng.
Namun, Ketut Jayada tidak merinci berapa nilai proyek Bendungan Sidan dan Ben-dungan Tambang.
Hingga saat ini, di Bali sudah ada 5 bendungan. Pertama, Bendungan Benel di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrana. Kedua, Bendungan Palasarai di Banjar Palasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Jembrana. Ketiga, Bendungan Telaga Tunjung di Desa Telaga Tunjung, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Keempat, Bendungan Titab-Ularan di wilayah dua kecamatan kawasan Buleleng Barat, yakni Kecamatan Seririt dan Kecamatan Busungbiu.
Bendungan Titab-Ularan sendiri berlokasi 6 desa dari 2 kecamatan bertetangga di Buleleng Barat. Rinciannya, 4 desa di wilayah Kecamatan Busungbiu yakni Desa Titab, Desa Kekeran, Desa Busungbiu, dan Desa Telaga. Sedangkan 2 desa lagi masuk wilayah Kecamatan Seririt, masing-masing Desa Ularan dan Desa Ringdikit.
Bendungan Titab-Ularan yang luasnya mencapai 64 hektare dengan kedalaman 60 meter, ditargetkan mampu menampung 12 juta meter kubik air. Proses pengisian air Bendungan Titab-Ularan sudah dimulai sejak 13 Desember 2015 lalu. (rmol/ara)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.