Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Kota Surabaya. DUTA/ist

SURABAYA | duta.co – BPJS Kesehatan Surabaya menanggapi isu terkait persalinan dengan metode caesar (sectio caesaria) tidak dapat dijamin dalam Program JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Muhammad Aras, menegaskan bahwa tindakan caesar tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan selama terdapat indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter penanggung jawab.

“Selama tindakan tersebut sesuai indikasi medis dan bukan atas permintaan pasien, persalinan caesar tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan. Keputusan untuk melakukan operasi caesar dilakukan ketika persalinan normal dinilai membahayakan keselamatan ibu maupun janinnya,” terang Aras di Surabaya, Kamis (19/11/2026).

Aras menambahkan, beberapa kondisi yang masuk kategori indikasi medis, khususnya pada janin antara lain posisi janin yang tidak normal, plasenta previa, kondisi janin yang memburuk, serta risiko kesehatan lain pada ibu dan janinnya sehingga tidak memungkinkan persalinan normal dilakukan. Program JKN menanggung seluruh layanan ibu hamil, termasuk pemeriksaan kehamilan sampai dengan pasca persalinan.

“Sebagian ibu hamil mungkin belum mengetahui bahwa BPJS Kesehatan menjamin pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) sebanyak enam kali kunjungan selama masa kehamilan. Melalui pemeriksaan tersebut, tenaga medis dapat mendeteksi adanya indikasi medis khusus, penyulit, atau kehamilan berisiko tinggi. Dengan demikian, bisa segera ditentukan prosedur dan tindakan persalinan yang tepat sesuai dengan kondisi ibu dan calon bayinya,” ujar Aras.

Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, atau bidan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Bila dalam pemeriksaan ditemukan kondisi medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, peserta akan diberikan rujukan ke rumah sakit.

“Untuk kondisi gawat darurat saat masa kehamilan, peserta JKN bisa langsung mengunjungi IGD rumah sakit terdekat tanpa surat rujukan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menjamin layanan pascapersalinan atau Postnatal Care (PNC) sebanyak tiga kali kunjungan. Layanan ini mencakup imunisasi dasar dan pemantauan tumbuh kembang bayi,” ungkap Aras.
Aras mengimbau, khususnya kepada ibu hamil, agar memastikan status kepesertaan JKN selalu aktif. Mengingat berbagai layanan JKN yang dapat dimanfaatkan selama masa kehamilan hingga setelah persalinan. Terlebih, status JKN aktif memberikan perlindungan dan rasa aman jika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama tindakan persalinan yang berpotensi membutuhkan biaya besar.

“Setelah bayi dilahirkan, orang tua wajib mendaftarkan bayinya sebagai peserta JKN maksimal 28 hari sejak tanggal kelahirannya. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (1),” sambung Aras.

Orang tua dapat mendaftarkan kepesertaan JKN bagi bayi baru lahir melalui fasilitas kesehatan tempat ibu melahirkan. Dokumen persyaratan yang perlu disiapkan meliputi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Lahir (SKL). Khusus bagi peserta PBPU atau peserta mandiri, pendaftaran juga harus dilengkapi dengan buku rekening tabungan.

“Segmen kepesertaan bayi baru lahir akan mengikuti orang tuanya, terutama ibu kandung. Bagi peserta PBPU atau peserta mandiri yang memiliki bayi kelahiran di atas 2018, apabila bayi didaftarkan lebih dari 28 hari sejak tanggal kelahirannya, orang tua wajib membayarkan iuran JKN bayi yang dihitung sejak bulan kelahiran,” kata Aras.

Sementara itu, Linda Widyawati (29), peserta JKN asal Surabaya yang terdaftar segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), mengungkapkan rasa syukurnya, berkat Program JKN ia menjalani masa kehamilan hingga pascapersalinan dengan rasa aman dan tenang. Ia mengaku tidak ingin melewatkan berbagai manfaat layanan untuk ibu hamil yang bisa dijamin dalam Program JKN.

“Selama masa kehamilan, saya rutin menjalani pemeriksaan USG di puskesmas untuk memantau kondisi dan perkembangan janin serta meminimalkan risiko komplikasi. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya indikasi medis maupun penyulit selama kehamilan. Dengan begitu, saya dapat menjalani proses persalinan cukup di puskesmas saja,” ungkap Linda.

Linda berpesan kepada seluruh ibu hamil agar tidak ragu memanfaatkan layanan JKN selama masa kehamilan hingga pascapersalinan. Seluruh tindakan medis yang diberikan tentunya dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku serta ditangani oleh tenaga medis profesional. ril/lis

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry