SURABAYA | duta.co – Anda mengeluh menggunakan fasilitas BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)? Jangan! Karena Anda bisa jadi tidak sendiri. Kini hampir semua pasien BPJS merasakan betapa hilang kenyamanan pelayanannya.
“Pasien BPJS tidak boleh bertanya. Tul, tul, tul selesai. Saya sebenarnya mau tanya, bukan soal penyakit, tetapi besaran duit. Berapa sih Pak Dokter dibayar setiap pasiennya?,” demikian disampaikan salah seorang pasien BPJS kelas I kepada duta.co, Selasa (27/11/2018).
“Saya sampai tinggalkan itu dokter. Sudah, kalau tidak boleh tanya, tidak boleh cerita, saya tidak usah periksa. Kalau tidak cerita masak dia tahu?” jelas pasien lain di Surabaya.
Kini, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang disorot DPD. Neski sudah berjalan hampir lima tahun implementasinya banyak persoalan.
Beberapa persoalan terkait besaran iuran dengan manfaat, ketersediaan layanan dan tenaga kesehatan, serta efektivitas kinerja BPJS Kesehatan perlu segera dievaluasi dan diperbaiki. Demikian pernyataan dari Ketua Komite III DPD, Dedi Iskandar Batubara.
Menurut Dedi, kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas layanan kesehatan. Bahkan, masyarakat peserta BPJS Kesehatan kerap menjadi korban.
Hal itu lantaran layanan kesehatan yang diterima menjadi terbatas, antrean yang panjang untuk memperoleh layanan rawat jalan, rawat inap maupun tindakan medis, sistem rujukan menjadi rumit dan hak untuk memperoleh obat pun menjadi berkurang.
“Komite III DPD-RI berharap agar persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan dapat segera diatasi. Peran serta pemerintah daerah dan semua stakeholder dapat ditingkatkan dalam mendukung program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan,” tegas Dedi, dalam rapat kunjungan kerja antara delegasi Komite III DPD dengan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Dermawan, beserta beberapa stakeholder terkait layanan kesehatan, di kantor Gubernur Aceh, Selasa (27/11).
Sekda Aceh, Dermawan mengungkapkan sejak tahun 2010, Pemerintah Daerah Aceh sudah memberikan pelayanan kesehatan gratis, dengan nama program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh.
Program tersebut dimulai tahun 2014, mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
“Pemprov Aceh menganggarkan dana setengah triliun untuk program jaminan kesehatan. Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya ditingkatkan dan menjadi program prioritas,” ungkap Dermawan.
Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Hanif. Perwakilan BPJS Kesehatan Aceh Sari Quratul Ainy, Syafrizal Rachman selaku Ketua IDI Wilayah Aceh, dr Endang Mutiawati selaku Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSU Zainal Abidin, drg Syarifah Yessi selaku Wakil Direktur RSJ Aceh, dan Dr Agussabti selaku Wakil Rektor II Unsyiah.
Perlu Realistis
Sementara dari pihak delegasi Komite III DPD-RI, selain dihadiri Ketua Komite III DPD, Dedi Iskandar Batubara dari Sumatera Utara, juga dihadiri Abdul Aziz dari Sumatera Selatan selaku Wakil Ketua I Komite III DPD, anggota DPD-RI Rafli Kande dari Aceh, Herry Erfian dari Bangka Belitung, Syarif dari Lampung, Oni Suwarman dari Jawa Barat, dan Muslihuddin Abdurrasyid dari Kalimantan Timur.
Senator dari Aceh, Rafli Kande menyatakan diperlukan sistem pelayanan kesehatan yang optimal, sinergi dan terintegrasi, sehingga proses evaluasi menjadi sebuah hal yang penting dilakukan agar masyarakat dapat mengapresiasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
Pada bagian akhir acara, Wakil Ketua Komite III DPD, Abdul Aziz menyatakan pelayanan kesehatan merupakan prioritas utama. Diperlukan kerja keras untuk mengatasi berbagai persoalan, baik di hulu terkait perencanaan, maupun persoalan ketidaksesuaian soal tarif yang menjadi biang masalah.
“Pemerintah jangan sampai mengambil kebijakan yang tidak realistis. Untuk mengatasi permasalahan dana dan pelayanan BPJS Kesehatan, diperlukan perencanaan yang realistis,” kata Abdul Aziz. (mky,rmol)
