(Politik Kebangsaan, Kedaulatan Organisasi, dan Ujian Moral Gus Kikin)
Oleh Bey Arifin*
NAHDLATUL Ulama (NU) bukan organisasi yang alergi terhadap politik. Sejarah NU justru memperlihatkan bahwa para ulama selalu hadir dalam perjalanan bangsa. Mereka berdialog dengan kekuasaan, memberi nasihat kepada pemerintah, memperjuangkan kepentingan rakyat, sekaligus mengambil posisi ketika kepentingan agama, bangsa, dan kemaslahatan umat dipertaruhkan.
Namun ada satu garis yang tidak boleh dilampaui: NU boleh dekat dengan kekuasaan, tetapi tidak boleh dimiliki oleh kekuasaan.
Di sinilah tantangan besar kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Struktur PBNU tidak mungkin hidup dalam ruang hampa. Ia berada di tengah negara, masyarakat sipil, dunia pesantren, kekuatan ekonomi, dan berbagai spektrum politik kebangsaan. Karena itu, keterbukaan terhadap semua kekuatan kebangsaan merupakan keniscayaan.
Tetapi keterbukaan berbeda dengan ketundukan. Akomodasi berbeda dengan transaksi. Silaturahmi berbeda dengan kooptasi. Politik akomodatif diperlukan untuk menjaga keluasan jaringan NU. Politik transaksional justru dapat menggerus kedaulatan organisasi.
Akomodasi Bukan Bagi-Bagi Kursi
Salah satu jebakan dalam penyusunan struktur organisasi adalah ketika representasi politik diterjemahkan menjadi pembagian jabatan. Seolah-olah setiap kekuatan politik harus memperoleh ruang struktural secara proporsional.
Cara berpikir semacam ini berbahaya jika diterapkan secara berlebihan di tubuh PBNU. PBNU bukan parlemen. Struktur PBNU bukan ruang distribusi kursi berdasarkan kekuatan partai. Jabatan dalam NU bukan kompensasi politik dan bukan hadiah atas kedekatan dengan kekuasaan.
Pertanyaan yang semestinya diajukan bukan, “Siapa mewakili kelompok mana?” Tetapi: “Siapa memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, dan kesanggupan untuk mengerjakan apa?” Dengan demikian, politik akomodatif harus bergeser menjadi politik kontribusi.
Siapa pun boleh hadir. Dari latar belakang politik mana pun boleh berkhidmah. Tetapi ketika masuk ke dalam struktur NU, identitas yang harus berada di depan bukan partainya, melainkan khidmahnya kepada NU, umat, bangsa, dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.
NU Tidak Boleh Menjadi Miniatur Parlemen
PBNU akan kehilangan watak dasarnya apabila struktur organisasi berubah menjadi semacam miniatur parlemen: ada representasi partai A, partai B, kelompok C, kekuatan D, dan seterusnya. Jika itu terjadi, maka loyalitas berpotensi terbelah.
Satu kaki berada di NU, kaki yang lain berada di kepentingan politik. Pada titik tertentu, muncul pertanyaan serius: ketika kepentingan organisasi bertabrakan dengan kepentingan politik, kepada siapa loyalitas harus diberikan? Inilah yang harus diantisipasi sejak awal.
Bukan berarti kader NU yang aktif di dunia politik harus dijauhkan dari struktur NU. Tidak demikian. Mereka tetap bagian dari warga dan kader NU. Bahkan pengalaman kebangsaan mereka dapat menjadi modal penting bagi organisasi.
Tetapi harus ada etika batas yang jelas. Jangan sampai jabatan di NU digunakan untuk kepentingan partai. Sebaliknya, jangan pula posisi politik digunakan sebagai pintu masuk untuk mengendalikan keputusan organisasi.
Kedaulatan Organisasi Adalah Harga Mati
NU memiliki modal yang jauh lebih besar daripada sekadar jumlah pengurus atau jaringan politik. Modal terbesar NU adalah kepercayaan masyarakat dan otoritas moral para ulama. Karena itu, kedaulatan organisasi harus menjadi prinsip utama.
Kedaulatan NU bukan berarti NU harus menjauh dari pemerintah. Bukan pula berarti NU harus memusuhi partai politik. Justru NU harus mampu berkomunikasi dengan semua kekuatan kebangsaan. Tetapi komunikasi harus tetap berada dalam posisi yang setara.
Independensi bukan berarti menjauh dari politik. Independensi berarti tidak dimiliki oleh politik. NU dapat bekerja sama dengan pemerintah ketika kebijakan tersebut membawa kemaslahatan. NU dapat berdialog dengan partai politik ketika kepentingan umat dan bangsa membutuhkan komunikasi. NU dapat berkolaborasi dengan dunia usaha ketika ada agenda pemberdayaan masyarakat.
Tetapi pada saat yang sama, NU harus memiliki keberanian untuk mengatakan ya ketika sesuatu benar dan mengatakan tidak ketika sesuatu bertentangan dengan prinsip organisasi. Di situlah letak martabat sebuah organisasi keulamaan.
Ujian Moral Gus Kikin
Dalam konteks inilah kepemimpinan Gus Kikin akan menghadapi ujian yang tidak sederhana. Gus Kikin tidak hanya membutuhkan kecakapan mengelola struktur. Ia membutuhkan kearifan dalam mengelola keseimbangan kekuatan.
PBNU harus terbuka, tetapi tidak boleh kehilangan arah. Harus inklusif, tetapi tidak boleh kehilangan identitas. Harus dekat dengan negara, tetapi tetap mampu menyuarakan kepentingan masyarakat. Harus memiliki hubungan baik dengan kekuatan politik, tetapi tidak boleh menjadi instrumen politik.
Gus Kikin idealnya berdiri sebagai wasit, bukan pemain. Ia harus mampu membuka pintu komunikasi kepada semua pihak tanpa menyerahkan kunci rumah NU kepada siapa pun. Inilah seni kepemimpinan yang sesungguhnya: merangkul sebanyak mungkin, tetapi tidak kehilangan kendali atas arah organisasi.
Dari Politik Representasi Menuju Politik Kompetensi
Karena itu, penyusunan struktur PBNU ke depan semestinya lebih menekankan kompetensi, integritas, rekam jejak khidmah, kapasitas manajerial, dan kemampuan menerjemahkan visi organisasi ke dalam kerja nyata.
NU membutuhkan ulama yang kuat secara keilmuan. Membutuhkan kader yang mampu mengelola pendidikan. Membutuhkan profesional yang memahami ekonomi dan teknologi. Membutuhkan intelektual yang mampu membaca perubahan zaman. Membutuhkan aktivis yang memahami persoalan masyarakat.
Dan tentu membutuhkan kader politik yang memahami negara serta mampu membangun komunikasi kebangsaan. Semua dapat mengambil peran. Tetapi jabatan bukan hadiah. Jabatan adalah amanah.
Karena itu, ukuran utamanya bukan siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan siapa yang paling mampu membawa organisasi bekerja untuk kemaslahatan.
PBNU Harus Menjadi Rumah Bersama
NU harus tetap menjadi rumah besar bagi semua anak bangsa. Di dalam rumah itu boleh ada perbedaan pilihan politik. Boleh ada perbedaan profesi. Boleh ada perbedaan latar belakang sosial. Tetapi ketika memasuki ruang organisasi, kepentingan yang harus diletakkan paling depan adalah kepentingan NU dan kemaslahatan umat. Inilah makna politik kebangsaan dalam tradisi NU.
Bukan politik untuk menguasai NU, melainkan politik untuk memastikan NU tetap mampu memainkan peran kebangsaan. Bukan menjadikan NU kendaraan kekuasaan, melainkan menjadikan NU kekuatan moral yang dapat mengingatkan kekuasaan. Bukan menjadikan struktur sebagai arena perebutan posisi, melainkan menjadikannya mesin khidmah yang bekerja secara efektif.
Jangan Sampai Rumah Besar Kehilangan Pemiliknya
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan politik akomodatif PBNU bukanlah berapa banyak tokoh politik yang masuk struktur. Bukan pula berapa banyak kelompok yang memperoleh jabatan. Ukuran keberhasilannya adalah: apakah setelah mengakomodasi semua kekuatan, NU tetap menjadi dirinya sendiri?
Jika jawabannya ya, maka akomodasi menjadi kekuatan. Jika jawabannya tidak, maka akomodasi telah berubah menjadi kooptasi.
Karena itu, Gus Kikin membutuhkan struktur yang bukan hanya representatif, tetapi juga efektif, profesional, berintegritas, dan berorientasi khidmah.
PBNU harus menjadi rumah besar yang pintunya terbuka untuk semua, tetapi fondasinya tetap kokoh. Boleh bersahabat dengan kekuasaan, tetapi jangan pernah kehilangan kedaulatan.
Boleh berdialog dengan semua partai, tetapi jangan menjadi milik partai mana pun. Boleh mengakomodasi seluruh kekuatan kebangsaan, tetapi jangan mengorbankan independensi organisasi. Sebab pada akhirnya, yang harus dijaga bukan sekadar struktur PBNU.
Yang harus dijaga adalah martabat NU sebagai jam’iyah ulama, rumah besar warga Nahdliyin, dan kekuatan moral bangsa. Dekat dengan semua. Tunduk kepada nilai. Tegak menjaga kedaulatan. Berpihak kepada kemaslahatan. Itulah politik kebangsaan yang seharusnya menjadi wajah PBNU era Gus Kikin.
*BEY ARIFIN adalah Pemerhati NU dan Pengurus LKSPHK IKAPETE
