Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis & Teknologi Digital (FEBTD)
PERNAHKAH Anda bertanya, mengapa proyek infrastruktur mangkrak? Atau mengapa harga kebutuhan pokok tiba-tiba melambung tinggi akibat sebuah kebijakan?
Di balik fenomena-fenomena ekonomi yang kita alami sehari-hari, seringkali tersembunyi sebuah permainan rumit antara dua kekuatan besar: dunia bisnis dan dunia politik.
Hubungan antara uang dan kekuasaan di Indonesia bukanlah hal baru. Namun, memahami cara kerjanya membantu kita menjadi warga negara yang lebih cerdas. Pada dasarnya, hubungan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni Bisnis-Politik dan Politik-Bisnis. Meski terdengar mirip, keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama dengan mekanisme yang berbeda.
Bisnis-Politik : Ketika Pengusaha “Main” di Gelanggang Kekuasaan
Bayangkan seorang pengusaha besar pemilik tambang. Ia melihat bahwa aturan baru tentang lingkungan bisa memberatkan operasionalnya. Apa yang dilakukannya? Inilah yang disebut Bisnis-Politik.
Dalam skenario ini, para pengusaha aktif mendanai kampanye calon pemimpin atau partai politik yang diyakini akan melindungi kepentingan mereka. Tujuannya bukan untuk menjadi pejabat, tetapi untuk menciptakan “aturan main” yang menguntungkan bisnisnya. Cara yang digunakan bisa beragam, dari lobi yang halus di gedung DPR hingga pendanaan gelap untuk mesin partai.
Contoh nyatanya, seorang konglomerat properti mungkin mendanai penuh kampanye seorang calon gubernur. Setelah menang, sang gubernur mengeluarkan kebijakan tata ruang yang mengalihfungsikan hutan lindung menjadi area komersial, yang tentu saja sangat menguntungkan sang konglomerat.
Seperti dikatakan Jeffrey Winters dalam bukunya “Oligarchy“, kekuatan oligarki terletak pada penggunaan kekayaan material (wealth) untuk mempertahankan dan melindungi kekayaan itu sendiri melalui kekuasaan politik. Mereka bermain politik untuk mempertahankan bisnis.
Politik-Bisnis : Ketika Jabatan Hanya Batu Loncatan untuk menjadi Kaya-Raya
Sekarang, balikkan skenarionya. Bayangkan seorang politisi yang menghabiskan miliaran rupiah untuk kampanye. Bagaimana dia mengembalikan modalnya? Inilah ranah Politik-Bisnis.
Di sini, jabatan politik itu sendiri dilihat sebagai sebuah investasi. Modal yang dikeluarkan untuk kampanye harus kembali berlipat ganda. Cara paling umum adalah dengan memanfaatkan jabatan untuk mengarahkan sumber daya negara, seperti proyek infrastruktur, anggaran dinas, atau perizinan kepada perusahaan sendiri, keluarga, atau kroni.
Contoh yang sering kita dengar adalah anggota DPR yang juga pemilik perusahaan pengadaan barang, yang kemudian “memenangkan” tender proyek di daerah pemilihannya. Atau, seorang kepala daerah yang meminta “bagi hasil” dari setiap proyek yang disetujui di wilayahnya.
Inilah yang diteliti oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam “Democracy for Sale”. Mereka menyoroti praktik money politics, di mana politik menjadi semacam “bisnis” yang transaksional. Suara rakyat dibeli dengan uang, dan uang itu nantinya akan dikembalikan dengan cara menguasai proyek-proyek rakyat.
Simbiosis Mutualistik: Lingkaran Setan yang Merugikan Rakyat
Dalam praktiknya, kedua model ini jarang berjalan sendiri. Mereka membentuk sebuah simbiosis mutualistik—hubungan saling menguntungkan yang erat antara pengusaha dan politisi. Seorang pengusaha (Bisnis-Politik) mendanai penuh kampanye seorang calon. Setelah calon itu menang dan menjadi pejabat, dia melakukan Politik-Bisnis dengan memberikan proyek infrastruktur, kontrak eksklusif, atau kemudahan perizinan kepada sang pengusaha sebagai balas budi.
Lingkaran ini terus berputar. Pengusaha makin kaya dan punya lebih banyak uang untuk mendanai pemilihan berikutnya. Politisi punya sumber daya untuk membiayai mesin politik dan gaya hidupnya, serta memastikan dia tetap berkuasa. Lalu, siapa yang dirugikan? Rakyat.
Dampaknya bisa kita lihat langsung:
• Proyek Mangkrak: Proyek yang dilaksanakan bukan berdasarkan kebutuhan publik, tetapi berdasarkan kepentingan bagi hasil. Kualitasnya sering diabaikan.
• Kebijakan yang Tidak Populis: Kebijakan seperti kenaikan BBM atau tarif listrik bisa jadi didorong oleh kepentingan kelompok bisnis tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat banyak.
• Pungli dan Inefisiensi: Biaya ekonomi tinggi akibat pungutan liar dan biaya siluman untuk mengamankan proyek, yang ujung-ujungnya membuat harga barang dan jasa menjadi lebih mahal.
• Kerusakan Lingkungan: Perizinan tambang atau perkebunan mudah dikeluarkan untuk “teman sepermainan”, mengabaikan sustainability dan daya dukung lingkungan.
Bagaimana solusinya?
Memutus mata rantai ini tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Beberapa langkah kunci yang sering digaungkan para pengamat adalah:
• Transparansi Pendanaan Partai dan Kampanye: Semua sumbangan dan pengeluaran kampanye harus dipublikasikan secara real-time dan dapat diakses publik. Ini akan mempersulit praktik balas budi terselubung.
• Penguatan Lembaga Anti-Korupsi: Institusi seperti KPK harus diberi mandat dan sumber daya yang kuat untuk menyelidiki aliran dana yang mencurigakan antara dunia usaha dan politik.
• Sanksi yang Tegas dan Nyata: Hukuman bagi pelaku korupsi dan suap haruslah berat dan tidak diskriminatif, untuk menimbulkan efek jera.
• Peran Media dan Masyarakat Sipil: Tekanan dari publik, didukung oleh media yang independen dan aktif melakukan investigasi, adalah benteng terakhir untuk mengawasi kekuasaan.
Pada akhirnya, memahami permainan bisnis-politik ini adalah langkah pertama untuk tidak lagi menjadi penonton yang pasif. Sebagai warga negara, suara dan pilihan kitalah yang seharusnya menentukan arah pembangunan negeri ini, bukan kepentingan segelintir elite yang saling bertukar uang dan kekuasaan di atas penderitaan rakyat. *
