JAKARTA | duta.co – Rakyat patut ngelus dada. Betapa tidak, setelah Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, kini, diduga ada dua petinggi parpol yang terlibat dalam kasus pemerasan eks Mantan Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pengacara SYL, Djamaluddin Koedoeboen, mengatakan, kalau ini sampai bocor, bisa membuat Pilpres 2024 amburadul alias mundur.
“Ini bukan soal kampanye. Tetapi, fakta, bahwa rakyat perlu memberi mandat lebih besar kepada orang-orang yang peduli hukum, seperti Prof Mahfud MD. Beliau tidak cukup hanya sekedar menjadi Menko Polhukam. Komitmennya untuk menegakkan hukum sebagai Wapres, perlu kita dukung,” demikian Yusuf Hidayat, alumni PP Tebuireng, Jombang kepada duta.co, Rabu (6/12/23).
Gus Yuf, demikikan ia akrab dipanggil, setuju dengan nasehat KH Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Aam PBNU, bahwa, memilih pemimpin itu bukan mempertimbangkan masa depan, tetapi menjadikan masa lalu (calon) pemimpijn itu sebagai pertimbangan. “Kalau gagasan, janji-janji semua bagus. Tetapi, apakah rekam jejaknya jauh lebih penting, apakah bagus atau tidak,” tambah Gus Yusuf.
Seperti dikabarkan, melalui pengacaranya Djamaluddin Koedoeboen, SYL menyebut ada keterlibatan dari sejumlah petinggi partai politik lainnya di beberapa proyek Kementerian Pertanian (Kementan). Ini disampaikan merespons pernyataan kubu Firli Bahuri yang mengklaim tidak pernah berkomunikasi ataupun memeras kliennya.
Djamaluddin justru mengklaim ada dugaan keterlibatan petinggi dari beberapa partai politik di proyek Kementan menjadi pintu masuk pemerasan yang dilakukan Firli kepada SYL. “Ini terkait dugaan keterlibatan mereka di beberapa proyek di Kementan, sehingga terjadi pemerasan dari FB selaku ketua KPK nonaktif terhadap pak SYL,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/12).
Meski begitu, Djamaluddin enggan membeberkan lebih jauh ihwal partai politik mana saja yang diduga terlibat dalam proyek-proyek di Kementan. Ia mengaku khawatir hal itu dapat mengganggu proses Pemilu 2024 yang sudah berjalan.
Ia hanya mengatakan terdapat lebih dari 2 partai politik yang diduga terlibat. Lebih lanjut, Djamaluddin meyakini dugaan keterlibatan itu seharusnya juga akan terungkap dalam proses hukum yang sedang berjalan. “Kami menduga terkait dengan keterlibatan beberapa oknum petinggi beberapa partai tertentu, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pesta demokrasi di 2024,” ujarnya.
“Ada lebih dari dua partai politiklah yang diduga terlibat dalam permasalahan itu. Ada oknum ya, oknum, petinggi partai,” jelasnya. (mky,cnnindonesia.com)
