JAKARTA | duta.co – Ada saja ‘sandungan’ Capres Jokowi menghadapi Pilpres 2019. Hari ini, bukan cuma ‘kegagalan’ ekonomi, lapangan kerja, utang luar negeri, tarif listrik yang disorot publik, tetapi, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah kementerian, bisa membuat Presiden Jokowi ‘cekot-cekot’.
Menurut Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (MAJELIS), Sugiyanto, OTT di Kemenpora dan Kementerian PURR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) mengharuskan Presiden Jokowi mencopot Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
“Tindakan konkret itu harus dilakukan. Jika tidak, komitmen Jokowi memberantas korupsi layak dipertanyakan. Jokowi harus copot menterinya, artinya menterinya gagal. Jika tidak, komitmen memberantas korupsi dipertanyakan,” ungkap Sugiyanto, kepada rmol.co, Sabtu (29/12).
Langkah ini, kata SGY sapaan akrabnya, dapat berdampak baik terhadap Jokowi sendiri sekaligus peringatan bagi para pembantunya di kabinet lebih berhati-hati agar tidak tersandung korupsi. Tetapi, kalau tidak dilaksanakan, maka, bisa menggerus naik baik presiden, pungkasnya.
Seperti diberitakan, KPK melakukan OTT terhadap pejabat di Kementerian PUPR yang diduga terkait proyek penyediaan air minum di daerah. 20 Orang telah diamankan KPK dan uang sebanyak SGD 25 ribu, Rp 500 juta, dan uang sekardus yang jumlahnya tengah dihitung turut disita KPK.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono langsung menggelar konferensi pers sesaat setelah OTT KPK di lingkungan Kementeriannya. Basuki belum mengetahui siapa saja yang ditangkap dalam OTT tersebut, namun dirinya yakin KPK telah bekerja secara profesional dan sesuai prosedur.
“Tentu KPK sudah bekerja dan diamati panjang dan diamati tingkat tinggi, kami tunggu penjelasan dari KPK,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Jl Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sebelumnya KPK melakukan OTT di Kemenpora. Rentetan OTT tersebut mencoreng citra pemerintah, bahkan berdampak pada turunnya elektabilitas petahana Joko Widodo. (rmol,dtk)
