
SURABAYA | duta.co – Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Rabu–Kamis, 18–19 November 2026, di Premier Place Hotel Juanda Surabaya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 59 perguruan tinggi/lembaga pendidikan penerima program, yang terdiri atas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Ma’had Aly, dan perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi mitra penyelenggara Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Dengan jumlah 1.000 lebih mahasiswa penerima manfaat baik S1, S2, S-3, M1, dan M-2 Ma’had Aly.
Bimtek menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat tata kelola, pelaporan, dan pertanggungjawaban program beasiswa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar, MA, menegaskan bahwa beasiswa tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan transfer anggaran.
“Di balik setiap rupiah APBD terdapat kepercayaan masyarakat, harapan orang tua, masa depan mahasiswa, serta cita-cita untuk membangun sumber daya manusia Jawa Timur yang unggul,” tegasnya.
Menurut Halim, LPPD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, tertib administrasi, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2026, program beasiswa melibatkan 59 perguruan tinggi/lembaga pendidikan. Dana beasiswa pada prinsipnya telah ditransfer sesuai ketentuan dan tidak terdapat penganggaran ganda. Apabila ditemukan ketidaksesuaian sasaran, mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, masih terdapat beberapa program yang proses penetapan penerimanya menyesuaikan jadwal akademik dan mekanisme seleksi masing-masing perguruan tinggi.
Salah satunya adalah program magister di Universitas Al-Azhar Kairo, yang masih menunggu pengumuman penerimaan mahasiswa. Selain itu, program bidang STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) yang melibatkan empat PTN, yakni Universitas Jember, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dan Universitas Brawijaya, juga memiliki mekanisme seleksi dan karakteristik program yang berbeda.
Akses Beasiswa PTKI Madura Meningkat
LPPD juga memberikan perhatian terhadap pemerataan akses program beasiswa bagi perguruan tinggi keagamaan Islam di berbagai wilayah Jawa Timur.
Salah satu perkembangan yang mendapat apresiasi adalah meningkatnya jumlah PTKI dari Madura yang memperoleh akses program. Pada tahun-tahun sebelumnya jumlahnya sekitar tiga perguruan tinggi, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 12 PTKI.
Menurut Ketua LPPD, perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi, informasi, dan pendampingan yang terbuka.
“Jangan sampai keterbatasan informasi membuat lembaga yang sebenarnya memiliki potensi menjadi tidak berani mengakses program,” ujarnya.
LPPD, lanjutnya, akan terus memperkuat komunikasi dan pendampingan agar kesempatan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dimanfaatkan secara lebih luas, adil, dan tepat sasaran.
“Jujur Saja Tidak Cukup”
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jawa Timur, Dr. H. Agung Subagyo, S.STP, M.Si, menekankan bahwa pelaporan program beasiswa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
“Hari ini, jujur saja tidak cukup. Berbuat baik saja juga tidak cukup. Dalam tata kelola pemerintahan modern, niat baik harus disertai mekanisme yang baik, sistem yang baik, bukti yang baik, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji,” ungkap Agung.
Karena itu, ia mendorong seluruh perguruan tinggi dan Ma’had Aly membangun sistem pengendalian internal sejak dana diterima hingga laporan disampaikan.
Dokumen, bukti penggunaan, pencatatan, evaluasi, dan laporan harus ditata sejak awal. Dengan demikian, lembaga tidak baru tertib ketika menghadapi pemeriksaan.
“Lebih baik kita tertib sebelum diperiksa daripada kita baru tertib karena diperiksa,” tegasnya.
Beasiswa Harus Berujung pada Kelulusan
Biro Kesra juga mengingatkan bahwa keberhasilan program beasiswa tidak boleh hanya diukur dari tersalurkannya anggaran dan tersusunnya laporan.
Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan para penerima beasiswa benar-benar mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu. “Jangan sampai kita berhasil mempertanggungjawabkan anggarannya, tetapi gagal mengawal manusianya,” kata Agung.
Karena itu, apabila terdapat persoalan akademik, administratif, maupun pembelajaran yang berpotensi menghambat kelulusan mahasiswa, perguruan tinggi diminta segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa beasiswa merupakan investasi sumber daya manusia, bukan sekadar bantuan pembiayaan pendidikan.
Dari Anggaran Menjadi Ilmu dan Peradaban
Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, khususnya yang tumbuh dari lingkungan pesantren, PTKI, Ma’had Aly, maupun perguruan tinggi negeri.
Untuk PTKI, program diarahkan antara lain pada bidang kependidikan dan dakwah. Hal tersebut selaras dengan tiga fungsi strategis pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian, investasi pemerintah melalui beasiswa diharapkan tidak berhenti pada diperolehnya gelar akademik, tetapi berkembang menjadi ilmu, kompetensi, integritas, pengabdian, dan kemanfaatan sosial.
Biro Kesra juga mendorong agar tata kelola program semakin mengarah pada digitalisasi sehingga data dan proses pertanggungjawaban semakin mudah ditelusuri dan dipantau sesuai kewenangan.
Forum Belajar Bersama, Bukan Mencari Kesalahan
Bimtek yang berlangsung selama dua hari tersebut menghadirkan unsur LPPD, Biro Kesra Setdaprov Jawa Timur, Inspektorat, serta para pengelola program dan bendahara dari perguruan tinggi penerima beasiswa.
Selain membahas kebijakan penyelenggaraan program, peserta mendapatkan penguatan mengenai pengelolaan dana bantuan, mekanisme penyusunan LPJ, pertanggungjawaban keuangan APBD, hingga pembahasan dan penyempurnaan laporan.
Forum juga diarahkan menjadi ruang berbagi pengalaman antarlembaga. “Jangan dipandang sebagai forum untuk mencari kesalahan. Jadikan forum ini sebagai ruang belajar bersama,” pesan Kepala Biro Kesra.
Melalui Bimtek tersebut, LPPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap setiap perguruan tinggi memiliki pemahaman yang sama mengenai pengelolaan dan pelaporan program.
Prinsip yang ditekankan adalah jujur dalam niat, tertib dalam administrasi, tepat dalam penggunaan, transparan dalam pelaporan, dan bertanggung jawab dalam setiap langkah.
Pada akhirnya, program beasiswa diharapkan mampu melahirkan generasi Jawa Timur yang berilmu, berakhlak, kompeten, mandiri, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Dari APBD menjadi beasiswa. Dari beasiswa menjadi ilmu.
Dari ilmu menjadi pengabdian. Dan dari pengabdian lahir peradaban. Narasi ini cocok dijadikan berita utama website LPPD, bahan rilis ke Duta Masyarakat/Jawa Pos, maupun berita media sosial. Kalau ingin lebih “news value”, judul alternatif yang paling kuat menurut saya adalah: “LPPD Jatim: Jangan Hanya Pertanggungjawabkan Uangnya, Kawal Mahasiswa Sampai Lulus.” (*)





































