JAKARTA | duta.co – Partai Golkar menggelar rapat pleno pada Senin (25/9). Hasilnya, keputusan rapat pleno meminta kesediaan Setya Novanto untuk mengundurkan diri dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum. Perkembangan itu diungkapkan Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).
Sejak Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP, elektabilitas Partai Golkar mulai merosot. Kondisi ini didapat melalui kajian elektabilitas yang dilakukan DPP Partai Golkar. Menindaklanjuti hal itu, Golkar menggelar rapat pleno.
Kahar Muzakir mengatakan, hasil rapat pleno telah disampaikan kepada Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
“Saya ingat betul itu intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri,” kata Kahar di kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).
Rapat pleno harian kemarin berlangsung cukup alot. Kahar mengungkapkan terjadi perbedaan pandangan antar-anggota untuk menyikapi cara penyelesaian atas hasil tim kajian yang memaparkan survei lembaga eksternal yang telah ditunjuk.
“Alotnya tuh begini. Menurut sebagian pembicara itu, perbedaannya terletak di cara penyampaian. Apakah kita sepakat dengan hasil kajian itu dan kemudian berikut penyelesaiannya ataukah cara kajian itu disampaikan ke ketum saja, bagaimana tanggapannya,” katanya.
DPP Golkar akan menggelar rapat pleno lanjutan untuk mendengarkan jawaban dari Novanto sekaligus membahas terkait permintaan pengunduran diri dan penunjukan Plt ketua umum pada Kamis (28/9) lusa.
Meski demikian, lanjut Kahar, seluruh kewenangan penunjukkan Plt Ketua Umum sepenuhnya menjadi hak Setnov. Selain membahas tanggapan Setnov, rapat pleno harian itu juga akan membahas agenda rapat kerja nasional (Rakernas) Golkar, Oktober mendatang.
“Kewenangan Pak Novanto. Kalau pun dia bilang saya tidak mau menununjuk plt, kewenangan dia juga,” katanya.
JK: Sepantasnya Mundur
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui soal rapat tersebut. Namun mengenai isi rekomendasi, dia mendukung. “Sepantasnya begitu (Setya Novanto mundur),” ujar sesepuh Golkar itu di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).
Mantan Ketua Umum Golkar itu melanjutkan, citra baik Golkar di mata masyarakat harus dijaga. Sebab, keberadaan Golkar ke depan ditentukan image masyarakat atau penilaian publik. “Kalau publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, apalagi pimpinannya begitu kan. Jadi memang keputusan itu seharusnya demikian,” ucapnya.
Mengenai sosok yang layak menggantikan Novanto, menurut JK, harus bersih dan berpengalaman di Partai Golkar. “Yang bersih, yang bisa memimpin Golkar dengan baik, yang punya pengalaman di Golkar,” ucapnya.
JK enggan menyebut siapa yang layak menggantikan Novanto. Dia hanya menyebut, banyak sosok yang bisa melanjutkan kepemimpinan Novanto. “Banyak yang pantas,” singkatnya.
JK menambahkan, calon pengganti Novanto bisa saja berasal dari Kabinet Kerja. Namun, selama ini belum ada sejarah pimpinan Partai Golkar berasal dari Kabinet Kerja.”Selama ini, tidak ada, tetapi bisa saja. Itu tidak tertulis,” pungkasnya. hud, mer
