Kereta cepat Korsel yang dipersiapkan untuk melayani perjalanan Seoul-Busan PP. (Korea Railroad Research Institute)

JAKARTA | duta.co – Anggaran proyek Kereta Api semicepat Jakarta- Surabaya melonjak menjadi lebih dari Rp 100 triliun dari hitungan awal Rp 60 triliun-Rp 70 triliun. Pemerintah berencana menekan di angka Rp90 triliun dengan menyertakan sejumlah kriteria.
“Kalau anggaran dulu kan Rp 60 triliun, tapi anggaran yang disampaikan sekarang ini kira-kira lebih dari Rp 100 triliun,” kata Menhub Budi Karya Sumadi, Senin (29/1).
Menurut Budi, dalam pertemuannya dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, proyek revitalisasi jalur Kereta Api Jakarta-Surabaya itu akan menggunakan lebar rel sempit (narrow gauge). Proyek ini ditargetkan bisa dimulai 2018.
Saat ini masih menunggu studi kelayakan (feasibility study) selesai dikerjakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada Maret 2018.
Menurut Budi, lantaran nilai investasinya tinggi, pemerintah akan mengkaji agar anggaran tersebut dapat ditekan hingga maksimal Rp 90 triliun dengan tiga kriteria.
“Pertama, melibatkan kontraktor nasional. Kedua, menggunakan teknologi dalam negeri. Ketiga, mengoptimasi dengan teknologi yang paling optimal. Karena, tadinya mau elevated (melayang) dari Jakarta sampai Surabaya. Kan mahal. Elevated di bagian-bagian tertentu saja,” ujarnya.
Budi menjelaskan nantinya pembiayaan diharapkan tidak membebani negara. Pemerintah tengah mengkaji konsep untuk mencari pendanaan swasta dari sejumlah negara tanpa perlu menambah rasio utang negara.
Pemerintah juga berencana untuk membentuk otoritas khusus untuk menerima dan mengelola dana tersebut untuk direalisasikan dalam proyek. “Pak Luhut mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara. Di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN,” katanya.
Budi mengaku konsep dibentuknya otoritas khusus merupakan ide Menko Luhut yang mengatakan bahwa konsep pinjaman swasta dari luar negeri bisa digunakan sehingga tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian pengerjaan proyek infrastruktur juga tetap bisa berjalan dengan baik.
Konsep tersebut telah digunakan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat untuk pembangunan World Trade Center (WTC). “WTC itu pakai otoritas juga, bukan pemerintah maupun swasta,” katanya seperti dikutip dari Antara. hud, ntr

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry