SURABAYA | duta.co – Aroma sambal dan abon khas rumahan memenuhi sudut rumah produksi UMKM milik Ning Niniek di Surabaya, Rabu (7/5/2026). Dari dapur sederhana itu, produk olahan sambal lauk dan abon sambal ternyata sudah melanglang hingga luar negeri seperti Hong Kong, Korea, Polandia, Taiwan, hingga segera masuk Malaysia dan Singapura.
Namun di balik keberhasilan tersebut, tersimpan ironi yang membuat Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menggelengkan kepala.
Produk yang sudah diterima pasar internasional itu justru masih terkendala pengurusan Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI).
Saat mengunjungi langsung usaha rumahan milik Ning Niniek, BHS secara terbuka menyindir lambannya birokrasi sertifikasi yang dinilainya justru mempersulit pelaku UMKM kecil.
“Ini produknya sudah masuk luar negeri, ada Hong Kong, Korea, Polandia, Taiwan, sampai mau masuk Malaysia dan Singapura. Tapi SNI-nya belum selesai. Jangan sampai negara lain lebih mudah menerima produk kita dibanding negara sendiri,” tegas BHS.
Menurutnya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) tidak boleh membuat pelaku usaha kecil terjebak dalam proses administratif yang panjang dan rumit.
“Kalau luar negeri saja enggak ribet menerima produk ini, masa kita malah lebih rumit? SNI jangan kebanyakan prosedur kalau produknya sudah jelas kualitasnya dan terbukti diterima pasar internasional,” sindirnya.
BHS menilai UMKM seperti milik Ning Niniek adalah contoh nyata penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus penyumbang devisa negara yang seharusnya dipermudah, bukan diperlambat.
Ia bahkan langsung membantu biaya pengurusan sertifikasi SNI sebesar Rp3,5 juta agar proses legalitas usaha Ning Niniek tidak lagi tertunda karena persoalan anggaran.
“SNI tidak boleh macet hanya karena pengusaha kecil kekurangan biaya. Kalau perlu dipermudah, dicicil, atau bahkan diturunkan biayanya supaya UMKM cepat naik kelas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, BHS juga mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pihak BSN yang menjadi mitra Komisi VII DPR RI agar percepatan sertifikasi UMKM bisa segera dilakukan.
“BSN ini dibiayai negara lewat APBN. Maka negara juga harus hadir membantu rakyatnya berkembang,” tambahnya.
Di hadapan BHS, Ning Niniek tampak tak kuasa menyembunyikan rasa harunya. Perempuan pelaku UMKM itu mengaku selama ini pengurusan SNI tertunda karena modal usaha lebih banyak dialokasikan untuk kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan produksi.
“Saya benar-benar terima kasih sekali kepada Pak BHS. Selama ini kami kesulitan mengurus SNI karena terbentur biaya produksi dan harga bahan pokok yang naik,” katanya.
Ia mengaku bantuan biaya sertifikasi dari BHS menjadi suntikan semangat besar bagi usahanya untuk berkembang lebih luas.
“Dengan adanya bantuan ini, kami semakin semangat menaikkan omset dan memperluas pemasaran,” ungkapnya.
Usaha Ning Niniek sendiri kini memiliki 15 varian produk olahan sambal dan abon. Produk andalannya adalah abon sambal ikan keloto, olahan dari ikan asin khas Jawa Timur yang sebelumnya hanya dikonsumsi secara tradisional di rumah tangga.
Di tangan Ning Niniek, makanan sederhana itu berubah menjadi produk modern yang kini diminati berbagai kalangan, termasuk pasar menengah atas.
Produk-produknya kini telah masuk ke sejumlah toko oleh-oleh besar di Surabaya, retail modern seperti Alfamidi, AEON, Hypermart, hingga marketplace online.
Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut BHS juga membuka peluang pemasaran baru dengan memberikan akses produk Ning Niniek masuk ke jaringan Hotel Aston Gresik.
“Iya tadi diberi kesempatan masuk ke Hotel Aston oleh Pak BHS. Itu sangat membantu memperluas jaringan pemasaran kami,” ujarnya penuh syukur.
Bagi Ning Niniek, kunjungan BHS bukan sekadar kunjungan pejabat. Tetapi menjadi bukti bahwa UMKM kecil juga membutuhkan keberpihakan nyata, bukan hanya slogan pemberdayaan semata. (gal)
