SURABAYA | duta.co — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Jawa Timur. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan hal itu dalam Rapat Konsolidasi Regional MBG bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jatim International Expo Surabaya, Selasa (7/10/2025) malam.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kepala BPOM, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dadan menjelaskan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Kebijakan ini menjadi syarat mutlak agar makanan yang disajikan dalam program MBG aman dan layak konsumsi.
“Sekarang, SPPG hanya boleh beroperasi jika sudah memiliki sertifikat SLHS. Ini bagian dari upaya memastikan keamanan pangan dan higienitas di setiap lokasi,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, BPOM bertugas memitigasi keamanan pangan, sementara BGN memastikan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat. Program MBG di Jawa Timur menargetkan 3.526 satuan pelaksana dengan dukungan anggaran Rp35–36 triliun dari BGN.
“Dana ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, melahirkan peternak baru, dan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya tidak produktif,” jelas Dadan.
Menurutnya, penerima manfaat program mencakup kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak dalam kandungan, hingga pelajar SMA. Namun sekitar 70 persen penerima manfaat disebut belum menerima haknya, sehingga BGN memperbarui SOP, memperketat pengawasan, dan mempercepat distribusi agar program tepat sasaran.
Pasca munculnya beberapa kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, BGN juga meningkatkan standar pengawasan.
“Setiap masakan yang selesai dimasak akan melalui tes cepat sebelum dibagikan. Air yang digunakan wajib dari galon bersertifikat, dan dapur harus melewati tahap pra-sterilisasi,” tegasnya.
Dadan menyebut, Jawa Timur termasuk provinsi paling progresif dalam pelaksanaan MBG dengan capaian 30–40 persen di atas rata-rata nasional. Ia menargetkan capaian di Jatim bisa menembus lebih dari 50 persen dalam waktu dekat seiring peningkatan kualitas dan sertifikasi mitra.
Kepala Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk Satgas pendukung guna memastikan pelaksanaan MBG berjalan baik di setiap daerah.
“Hari ini, Alhamdulillah semua kabupaten/kota sudah memiliki Satgas MBG. Mereka menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas makanan dan distribusi di lapangan,” ujar Emil.
Emil menuturkan, salah satu tantangan terbesar pelaksanaan program ini ada pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), khususnya di Sumenep dan Ponorogo. Untuk daerah tersebut, BGN akan membangun SPPG secara langsung, sedangkan pemerintah daerah akan menentukan titik lokasi dan operasionalnya.
“Kita memastikan daerah kepulauan dan pelosok juga bisa menikmati layanan makan bergizi dengan standar keamanan yang sama,” tegas Emil.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga rantai pasok dan logistik bahan pangan agar kualitas gizi tetap terjaga hingga ke penerima manfaat.
“Dengan pengawasan berlapis dan sinergi antarinstansi, kita ingin MBG benar-benar jadi program yang bukan hanya membantu masyarakat, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dukungan BGN dan seluruh pihak terkait.
Menurutnya, saat ini terdapat 3,5 juta penerima manfaat MBG di Jawa Timur, dengan lebih dari 1.200 SPPG yang telah dikonsolidasikan.
“Kami ingin pelaksanaannya berjalan aman, sehat, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Khofifah menegaskan, proses penerbitan SLHS kini lebih mudah karena kewenangannya telah dialihkan dari Kementerian Kesehatan ke dinas kesehatan kabupaten/kota.
“Saya minta para pengelola SPPG proaktif berkoordinasi agar sertifikat bisa segera terbit,” katanya.
Ia menutup sambutannya dengan harapan agar program MBG menjadi pondasi penting dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat gizi nasional bisa terwujud jika program MBG dimaksimalkan,” pungkasnya. (Rid)
